Kamis, 31 Januari 2019

Jangan Salah Pilih, Wiranto: Kita Ingatkan Kembali Masyarakat Siapa Sebenarnya Prabowo Itu, Jangan Sampai Korban Penculikan Bertambah!!

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto
meminta rakyat jangan sampai salah pilih pemimpi, (foto:liy/jyg)

OPERAIND, Jakarta,- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta rakyat tak memilih pemimpin gendeng atau gila. Meski tak merinci sosok pemimpin yang dimaksud, Wiranto mengatakan seorang pemimpin dalam kontestasi pilpres 2019 harus memiliki kompetensi yang mumpuni.

"Kalau pilih pemimpin itu jangan yang lucu, jangan yang gendeng. Pemimpin yang baik itu harus punya kompetensi," ujar Wiranto dalam acara silaturahmi bersama BNN di gedung Sapta Pesona, Jakarta, Kamis (31/1).


loading...


Merujuk pendapat psikiater Dadang Hawari, kata dia, seorang pemimpin setidaknya harus memenuhi sejumlah kriteria yakni kecerdasan, kemampuan emosional, kreativitas, dan spiritual.

"Bahasa sederhananya pilih yang tawadhu, sabar, nah tapi ini kalau dibacutke (lanjutkan) kampanye saya," kelakarnya.

Mantan Panglima ABRI ini mengatakan, memilih pemimpin dalam pilpres tak bisa sembarangan. Sebab, siapa pun yang terpilih akan memimpin Indonesia selama lima tahun ke depan.

"Jangan sampai terkelabui lima tahun pilih pemimpin yang tidak bener. Kalau salah pilih pemimpin, sampeyan ikut dosa," ucap Wiranto.


loading...


Ketua Dewan Pembina Partai Hanura ini meminta agar pihak yang gagal dalam kontestasi pilpres nantinya mampu menerima kekalahan tersebut. Menurutnya, pesta demokrasi lima tahunan itu ibarat sebuah pertandingan di mana kekalahan adalah hal biasa.

"Gak usah ngototlah. Pertandingan kalau kalah ya harus ngerti, nasibnya memang kalah. Bukan terus protes, demo, nyantet, tapi cari pola lain yang cocok. Misal jadi menteri," ucap Wiranto..Selanjutnya

Menkominfo Sindir Pegawai Pendukung Prabowo: Yang Gaji Kamu Siapa?



Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Rudiantara menyindir salah satu aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) di kementeriannya yang memilih pasangan calon nomor urut 02 di Pilpres 2019, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Kejadian itu bermula saat Rudiantara meminta ratusan pegawai Kemenkominfo memilih stiker sosialisasi Pemilu 2019 yang akan ditempel di komplek kementerian tersebut.


loading...


Ada dua desain stiker. Stiker pertama berwarna dasar merah, Rudiantara menamainya nomor satu. Sementara desain kedua berwarna dominan putih, ia menamainya nomor 2.

"Preferensi teman-teman memilih nomor satu atau nomor dua?" tanya Rudiantara dalam acara Kominfo Next di Hall Basket Senayan, Jakarta, Kamis (31/1).

Sontak pertanyaan itu memicu sorak sorai para pegawai Kominfo. Namun Rudiantara yang menyadari maksud dari sorakan para pegawai itu pun langsung mengklarifikasi bahwa voting itu tak berkaitan dengan Pilpres 2019.

Pria yang karib dengan sapaan Chief RA itu pun melanjutkan pemungutan suara berdasarkan teriakan terkencang. Hasilnya, desain nomor dua adalah yang sorakannya paling kencang.

Mengetahui hasil berdasarkan voting suara tersebut, ratusan pegawai Kominfo yang ada di ruangan itu pun semakin kencang berteriak. Dengan wajah serius, Rudiantara memanggil perwakilan pegawai yang memilih desain nomor dua.

"Coba ibu tadi yang nyoblos nomor dua sini," ucap dia.

Para pegawai pun bersorak lagi. Dan, seorang perempuan pegawai naik ke panggung. Perempuan itu lalu diminta Rudiantara mengutarakan alasan memilih desain nomor dua. Namun, jawaban sang pegawai malah menjurus ke Pilpres 2019.


loading...


"Bismillahirrahmanirrahim, mungkin terkait keyakinan saja, Pak. Keyakinan atas visi-misi yang disampaikan nomor dua, yakin saja," ucap pegawai tersebut lugas.

Mendengar jawaban tersebut, sontak mereka yang hadir di Hall Basket Senayan pun riuh. Para pegawai Kemenkominfo yang hadir di sana terlihat ada yang tertawa, bersorak, dan bertepuk tangan karena jawaban pegawai tersebut dianggap lugu.

Rudiantara pun mementahkan jawaban itu. Ia mengatakan ia bertanya soal desain stiker, bukan pilihan di Pilpres 2019.

Selanjutnya, Rudiantara memanggil perwakilan pegawai yang memilih desain pertama ke atas panggung. Ia pun menerima jawaban yang diterima bahwa alasan memilih stiker nomor 1 karena berkaitan dengan desain.

"Saya terima alasan yang nomor satu, tapi saya tidak bisa terima alasan nomor dua karena, mohon maaf, ibu tidak bicara mengenai desain. Terima kasih bu, terima kasih," kata Rudiantara.

Ia pun mempersilakan dua pegawai itu kembali ke tempat duduk. Rudiantara pun lantas meresmikan desain nomor dua sebagai stiker yang akan ditempel-tempel karena menjadi pilihan mayoritas pegawai Kemenkominfo yang hadir di hall basket tersebut.

Namun, saat pegawai pemilih desain nomor dua berjalan ke tempat duduk, Rudiantara berteriak memanggilnya lagi.

"Bu! Bu! Yang bayar gaji ibu siapa sekarang? Pemerintah atau siapa? Hah?" ujar Rudiantara dengan suara meninggi.

Pegawai itu pun membalikkan badan dan menjawab. Rudiantara langsung menimpalinya.

"Bukan yang keyakinan ibu? Ya sudah makasih," kata Rudiantara.

Menanggapi dialog tersebut, pegawai Kemenkominfo yang lain pun riuh. Beberapa di antaranya mempertanyakan voting, dan pertanyaan Rudiantara yang dilayangkan ke koleganya tersebut sarat unsur politis.

Setelah itu Rudiantara menutup pidato dan pemungutan suara tersebut. Ia mengingatkan para pegawai Kominfo untuk tidak terpolarisasi dalam perdebatan Pilpres 2019.

Rudiantara ingin pegawai Kominfo untuk jadi penengah dan pendamai di tengah hoaks dan berita bohong. Kemudian, ia melontarkan pernyataan penutup yang kembali menuai keriuhan di tengah hadirin.

"Tapi sekali lagi, jangan dikaitkan dengan pilpres karena ibu-ibu, bapak-bapak, masih digaji oleh Kominfo, digaji oleh pemerintah. Terima kasih banyak," tutup dia.

Kontestasi Pilpres 2019 diikuti dua pasang calon presiden-wakil presiden. Paslon nomor urut 01 adalah Presiden petahana RI Joko Widodo (Jokowi) yang berpasangan dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin. Sementara itu paslon nomor urut 02 adalah Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang berpasangan dengan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno..Selanjutnya

Rabu, 30 Januari 2019

Jokowi Kepatil Udang yang Dipanennya, Rocky Gerung: Bukan Urusan Kami, Silahkan Lapor Polisi!!

Presiden Jokowi panen udang di tambak rakyat di kawasan Muara
Gembong, Bekasi, Jawa Barat. (Foto: yul/gus)

OPERAIND,- Presiden Joko Widodo atau Jokowi berkunjung ke Muara Gembong, di pesisir utara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Jokowi ikut panen udang di kawasan pertambakan di wilayah itu.

Presiden langsung turun ke bibir tambak di pesisir Laut Jawa itu, untuk menebar sendiri jaring yang telah disiapkan. Setelah jaring ditebar, petambak membantu menarik jaring yang berisi udang tak kurang dari 10 kilogram.


loading...


Sesaat setelah udang-udang tersebut didaratkan, berloncatan keluar sehingga patilnya ada yang mengenai jari Jokowi hingga berdarah. Jokowi terlihat meringis kesakitan, usai menaruh udang hasil panen di dalam boks. Ia kemudian meminta air mineral untuk membersihkan luka, ke asisten ajudannya.

Setelah jarinya yang berdarah karena kepatil dibersihkan, Jokowi lalu mengobati sendiri lukanya.

Simak jugaJokowi: Maaf, Mobil Esemka Tak Ada Lagi Urusan Dengan Kita

"Berdarah-darah. Tadi kena udang. Kepatil. Baru dipegang sudah cuat.... Meloncat. Saya udah enggak pegang lagi. Ha... Ha...," kata Jokowi kepada wartawan yang menemuinya di Muara Gembong, Rabu (30/1).

Udang yang dipanen Jokowi merupakan jenis vaname. Lebih dari setahun silam, Jokowi juga pernah mengunjungi Muara Gembong untuk menebar benih udang. Tepatnya pada November 2017.


loading...


Dalam kunjungan kali ini, Jokowi juga disertai oleh salah seorang puteranya yakni Gibran Rakabuming. Sementara Ibu Iriana tak terlihat hadir.

Baca JugaWarga Mengaku Bayar Rp 3 Juta saat Urus Sertifikat Tanah, Jokowi : Bukan Urusan Saya, Silahkan Lapor Polisi!!

Presiden juga didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

Hadir pula Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil..Selanjutnya

Senin, 28 Januari 2019

Erick Tohir Klaim Jokowi Sudah Siapkan Contekan Lengkap Hadapi Prabowo Malam Ini


OPERAIND- Ketua TKN Erick Thohir mengatakan Calon Presiden Joko Widodo (Jokowi) siap untuk menyajikan data-data atau fakta lengkap jika lawannya Prabowo Subianto menyampaikan data salah dalam debat calon presiden kedua, Minggu (17/2) malam ini.

"Kalau nanti data fakta yang dibawa (Prabowo) salah-salah ya mungkin pasti Pak Jokowi akan menyampaikan hal yang benar," kata Erick di Hotel Sultan, Minggu (17/2).


loading...


Erick juga menyebut bahwa apa yang akan disampaikan oleh Jokowi saat debat nanti, bukan hanya sekedar janji-janji semata. Erick mengatakan Jokowi sudah membuktikan semua yang dicapainya selama memimpin Indonesia.

"Pak Jokowi sudah melakukan dan akan melakukan, bukan hanya janji-janji untuk melakukan, itu saja yang terkuat pasti," ujarnya.

Sementara itu, anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Pramono Anung mengklaim bahwa Jokowi sudah paham dan hafal berbagai data terkait tema yang diangkat dalam debat malam ini.

"Ya apapun data mengenai impor, pangan, listrik, infrastruktur, dana desa sudah di luar kepala," ucap Pramono.

Lebih dari itu, Pramono juga menegaskan bahwa Jokowi akan tampil lebih santai pada debat malam ini dibanding dengan debat pertama.



loading...


Apalagi, kata Pramono, siang tadi Jokowi juga sempat makan siang bersama keluarga di Kelapa Gading. "Kebetulan seharian kami dengan beliau, beliau santai sekali hari ini," katanya.

Soal Kericuhan di Jogokariyan, PDIP: Provokasi Penyusup yang Ingin Merusak Nama Baik Partai

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di Safari Politik VI PDIP menyusuri wilayah
Tapal Kuda, Jawa Timur, Minggu (27/1/2019).

Kerusuhan terjadi di depan Masjid Jogokariyan, Mantrijeron, Yogyakarta, pada Minggu (27/1) sore. Kerusuhan massa simpatisan PDIP yang juga pendukung Capres 01 Jokowi - Ma'ruf Amin dan massa pemuda masjid ini dipicu pencopotan spanduk.

Ini diperparah dengan sikap massa pendukung Jokowi menggeber motornya di depan masjid.

Merespons hal itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan insiden terjadi karena ada oknum yang memprovokasi. Namun, kata Hasto, massa sama sekali tidak terpancing dan bertindak anarkis seperti yang beredar di media sosial.

“Itu adalah hoaks, jadi kemarin yang di Yogya. Kami baru melakukan konsolidasi, lalu ada aksi provokasi yang ditujukan (ke) PDIP. Aksi provokasi tersebut berlokasi di samping masjid. Sehingga terbangun kesan, seolah-olah dipilintir,” kata Hasto saat konsolidasi TKN Jokowi-Ma’ruf Amin di Banyuwangi, Jawa Timur, Senin (28/1).

Hasto mengaku telah mengetahui siapa oknum di balik insiden tersebut. Namun, ia memilih tidak mengungkapkannya ke publik untuk menghindari masalah semakin melebar.

Insiden tersebut, kata Hasto, sangat disesalkan. Ia meminta agar pendukungnya tidak terpancing provokasi yang mengganggu ketentraman di masyarakat.

“Kita tahu siapa jago plintir, siapa yang menggunakan konsultan asing untuk memplintir itu. Bukan dari kami, karena itulah kami tetap setia banyak upaya untuk menggunakan isu agama kami percaya bahwa KH Ma’aruf Amin dan seluruh jajaran NU bersama parpol koalisi mampu membangun demokrasi sejuk dan berkeadaban,” ujar Hasto.

Sebelumnya, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menegaskan, kericuhan yang terjadi di depan Masjid Jogokariyan itu sudah berhasil di atasi.

"Itu kenakalan remaja," kata Wakapolda DIY Birgjen Pol Bimo Anggoro Seno, Senin (28/1).

Bimo menjelaskan, kericuhan seperti itu bukan hanya terjadi di depan Masjid Jogokariyan, tetapi juga di tempat lainnya.
"Kurang lebih ada lima titik," kata Bimo. Titik itu selain di Jokoriyan, antara lain juga di Ngampilan.


Yusril: Kita Ingatkan Kembali Masyarakat Siapa Sebenarnya Prabowo Itu, Jangan Sampai Korban Penculikan Bertambah!!


Partai Bulan Bintang (PBB) resmi mendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019. Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra mengatakan keputusan itu bukanlah suara pribadinya tapi keputusan mayoritas Rapat Pleno PBB pada tanggal 19 Januari 2019.

Yusril mengungkap alasan partainya mendukung Jokowi. Menurutnya, pasangan nomor urut 01 itu lebih memberi manfaat baik, tidak hanya ke partainya, melainkan juga untuk umat Islam.

Ia juga menyampaikan alasan mendukung petahana agar partainya bisa masuk DPR RI.

"Kami ingin lolos empat persen dan masuk kembali ke DPR. Karena itu perlu kerjasama baik sama partai maupun dengan capres. Yang paling mungkin dan paling bisa bernegosiasi memang dengan paslon nomor 1. Oleh karena itu kami mengambil langkah sama-sama dengan paslon 1," kata Yusril, Ahad (27/1/2019).

Sebagai konsekuensi dari keputusan itu, PBB akan menindak tegas kader yang mendukung Prabowo-Sandi pada Pilpres 2019 atas nama partai.

Ia menjelaskan sanksi bakal diberikan sesuai Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PBB jika ketahuan ada kader yang melanggar.

"Tentu tindak tegas, pasti akan ditegur, diperingatkan dan seterusnya sesuai dengan ADART," tandas Yusril, Ahad (27/1/2019), seperti dikutip CNN.

Jangan Mau Dibodoh-Bodohin, Wiranto Ajak Pilih Pemimpin dengan Rekam Jejak Jelas


Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengajak untuk memilih pemimpin dengan kualitas kompetensi dan rekam jejak yang jelas.

Menurut Wiranto pemimpin di tingkat eksekutif maupun legislatif penting memiliki rekam jejak yang jelas demi memastikan pekerjaan pemerintahan saat ini berjalan berkesinambungan.

"Kami mengajak semua masyarakat, aparat, rakyat Indonesia harus tahu pemimpin mana yang dipilih, eksekutif dan legislatif. Pemimpin yang benar-benar memiliki kualitas kompetensi dan track record yang jelas," katanya usai menghadiri Rapat Pimpinan TNI-Polri di Auditorium Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan, Selasa (29/1).

Selain itu, lanjutnya, memilih pemimpin dengan rekam jejak yang jelas juga akan membuat Indonesia menjadi negara yang terus maju, bukan mundur.

Lebih jauh, Wiranto menekankan seluruh prajurit TNI-Polri untuk terus bersinergi dengan jajaran pejabat di daerah, mulai dari tingkat pemerintahan daerah, hingga pihak terkait penyelenggaraan Pemilu 2019.

"Terus bersinergi tidak hanya dengan pemerintah daerah tapi juga pemangku kepentingan yang lain seperti KPU, Bawaslu, dan partai politik," ucap mantan Ketua Umum Partai Hanura itu.

Ia juga mengingatkan aparat keamanan untuk mengantisipasi dan memetakan daerah kerawanan menekan seluruh potensi gangguan keamanan di Pemilu 2019. Setiap daerah, Wiranto menambahkan, memiliki tingkat kerawanan yang berbeda-beda.

"Kerawanan Aceh berbeda dengan Papua, Papua berbeda dengan Jakarta. Tapi ini semua sudah dipetakan, kemudian dari peta itu dalam waktu enam bulan kami netralisir kerawanan itu," kata Wiranto.

Minggu, 27 Januari 2019

Warga Mengaku Bayar Rp 3 Juta saat Urus Sertifikat Tanah, Jokowi : Bukan Urusan Saya, Silahkan Lapor Polisi!!



Presiden Joko Widodo meminta warga untuk melapor ke polisi jika ada pungutan liar alias pungli saat pengurusan sertifikat tanah.

Jokowi menegaskan bahwa tak ada biaya yang harus dikeluarkan saat mengurus sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional.


loading...


"Ya dilaporkan saja kalau memang ada itu (pungli)," kata Jokowi di Alun-Alun Kota Bekasi, Jumat (25/1/2019).

Hal ini disampaikan Jokowi menanggapi keluhan sejumlah warga yang menghadiri acara penyerahan sertifikat tanah oleh Jokowo di Bandara Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Jumat pagi tadi.

Sejumlah warga mengaku harus membayar hingga Rp 2-3 juta. Jumlahnya berbeda-beda karena tergantung ukuran tanah.

Jokowi mengatakan, di tingkat kelurahan biasanya memang ada biaya yang harus dikeluarkan oleh warga untuk pengukuran dan patok tanah. Namun, biayanya tidak akan sampai jutaan rupiah.

"Memang kesepakatan di setiap provinsinya beda-beda, karena patok harus bayar. Patok enggak mahal lah. Rp 150-an ribu," kata Jokowi.


loading...


Oleh karena itu, Jokowi minta warga melapor jika memang ada yang dimintai uang hingga Rp Jutaan rupiah oleh petugas saat mengurus sertifikat tanah.

"Laporkan saja, ini sudah ada anggaran dari pemerintah. Ke Saber Pungli, ke polisi, terserah. Kalau seperti ini enggak bener. Enggak bener. Ya biasalah ada oknum-oknum yang ambil manfaat dari setiap program, pasti ada," ujar Jokowi..Selanjutnya

LSI: Prabowo-Sandiaga Unggul di Pemilih Muslim Radikal!!



OPERAIND,- Lembaga Suvei Indonesia (LSI) Denny JA memaparkan hasil terbaru survei mereka. Dari data yang dimilikanya, mereka mengungkap pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno unggul atas pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin di kalangan pemilih muslim radikal.

Survei tersebut dikategorikan berdasarkan beberapa kategori, di antaranya terkait frekuensi ibadah salat dan tokoh atau ustaz yang banyak didengar umat.


loading...


Berdasarkan kategori frekuensi praktik ibadah salat terdapat tiga kategori besar, yakni salat setidaknya sehari sekali dengan jumlah responden sebanyak 31.5 persen, salat hanya di momen tertentu dengan jumlah responden sebanyak 27.8 persen serta sisanya tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 40.7 persen responden.

“Untuk pilihan capres dan cawapres dari kategori ini masih diungguli oleh Jokowi-Ma’ruf,” kata peneliti LSI Denny JA, Rully Akbar di kawasan Pulo Gadung, Jakarta, Jumat (24/8/2018).

Rully memaparkan, sedikitnya 57.9 persen suara untuk pasangan Jokowi-Ma’ruf dari responden muslim yang melaksanakan salat setidaknya sekali dalam sehari, sedangkan pasangan Prabowo-Sandi harus puas dengan suara sebanyak 27.4 persen dari pemilih kategori ini.

Sementara itu untuk pemilih yang melaksanakan salat hanya di momen tertentu berselisih cukup tipis yakni sebanyak 43.5 persen untuk pasangan Prabowo-Sandi sedangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf mendapat suara sebanyak 41.2 persen.

Untuk pemilih berkategori tidak tahu atau tidak mau jawab sebanyak 55.2 persen memilih Jokowi-Ma’ruf dan 21.5 persen memilih Prabowo-Sandi.


loading...


Hal berbeda justru muncul pada responden muslim dengan kategori ulama atau tokoh yang paling didengarkan seperti Ustaz Abdul Somad, Ustad Yusuf Mansyur, Kyai Ma’ruf Amin hingga Habib Rizieq Shihab.

Untuk responden pengikut UAS suara pasangan Prabowo-Sandi unggul dengan perolehan suara sebanyak 41.7 persen, sedangkan responden pengikut Yusuf Mansyur dan Ma’ruf Amin lebih banyak memilih pasangan Jokowi-Ma’ruf.

“Dan terkahir pemilih dari basis Habib Rizieq Shihab lebih condong ke Prabowo-Sandi dengan perolehan angka mencapai 64,3 persen, meski ada sekitar 21.4 persen suara dari pemilih yang mengidolakan Rizieq condong ke Jokowi,” kata dia..Selanjutnya

Melirik Kecanggihan Helikopter TNI AL Yang Baru, Batas Kemampuan Menghancurkan Kapal Selam Musuh



OPERAIND,- TNI baru saja menerima lima unit Helikopter Anti Kapal Selam (AKS) AS565 MBe Panther dari PT. Dirgantara Indonesia. Hadirnya helikopter tersebut semakin memperkuat TNI AL untuk melakukan pengamanan di wilayah Republik Indonesia.

Helikopter AKS AS565 MBe Panther dilengkapi dengan kemampuan yang luar biasa terlebih dapat mendeteksi keberadaan kapal selam milik musuh. Berikut ini kemampuan Helikopter AS565 MBe Panther Anti Kapal Selam milik TNI AL:


loading...


1. Dilengkapi Torpedo

Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan menjelaskan bahwa keunggulan Heli AKS dapat mendeteksi kapal selam musuh atau objek dibawah laut dengan menggunakan dipping sonar dan dilengkapi torpedo.

Torpedo adalah senjata yang ditembakkan di atas atau di bawah permukaan laut dan kemudian meluncur di bawah permukaan laut dan dirancang untuk meledak pada kontak atau pada jarak tertentu dengan target.

Jenis torpedo yang dapat dibawa adalah MK46 dan ranjau CAPTOR yang menggunakan sensor khusus yang akan melepaskan torpedo ketika mendeteksi musuh dan torpedo jenis A.244. Helikopter ini juga memiliki stabilitas baik untuk mendarat di atas kapal perang.

2. Mendeteksi Keberadaan Musuh lebih Luas

Helikopter AS565 MBe Panther memiliki daya jangkau untuk mendeteksi keberadaan kapal selam musuh lebih luas. Sebab, helikopter ini memiliki dipping sonar L-3 Ocean Systems DS-100 Helicopter Long-Range Active Sonar (HELRAS).


loading...


HELRAS menggunakan frekuensi rendah dengan resolusi tinggi pada sistem Doppler dan rentang gelombang panjang untuk mendeteksi keberadaan kapal selam dari jarak jauh, khususnya dengan perangkat DS-100 yang dirancang ideal untuk melakukan redetection, melokalisir sasaran, dan melancarkan serangan torpedo di perairan dalam dan dangkal.

3. Bisa Terbang dalam Kondisi Apapun

Helikopter AS565 Panther disokong dua mesin turboshaft Turbomeca Arriel 2C. Masing-masing mesin punya kekuatan 635 kW. Dengan mesin ini, Panther memiliki performa yang dapat diandalkan dalam kondisi apa pun, termasuk panas dan di ketinggian.


Kendali mesin digital dengan otoritas penuh memungkinkan starter mesin secara otomatis dan menjamin operasional mesin sesuai batas akselerasi, torque dan suhu. Panther dapat melakukan hovering hingga ketinggian 2.600 meter, bicara tentang kecepatan, Panther dapat melesat hingga 285 km per jam.

4. Sangat Ringan

Helikopter AS565 sangat ringan karena mempunyai bobot maksimum saat take off hanya 4,3 ton. Bodi helikopter merupakan kombinasi glass fibre yang diperkuat Nomex untuk menambah daya tahan dan sekaligus mengurangi berat helikopter.

Nomex juga dikenal sebagai bahan tahan api. Rotorhead dengan empat bilah baling-baling utama menggunakan bahan serat gelas Starflex. Posisi pilot juga ditingkatkan keamanannya dengan kursi yang dapat menahan tekanan gravitasi hingga 20 g.

Senin, 21 Januari 2019

Bakal Nikah Dengan Ahok, Bripda Puput Belum Ajukan Izin ke Polri



OPERAIND,- Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dikabarkan bakal menikahi seorang Polwan bernama Bripda Puput Nastiti Devi pada 15 Februari mendatang. Menanggapi hal itu, Polri menyatakan hingga saat ini belum menerima surat permohonan menikah dari Puput.

"Berita ini masih simpang siur. Polri sampai sekarang belum menerima secara resmi surat permohonan dari Bripda P," ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Mohammad Iqbal di kantornya, Jakarta, Senin (21/1).

Polri, kata Iqbal, memiliki sejumlah aturan terhadap anggota yang hendak menikah, salah satunya dengan mengajukan permohonan kepada atasannya di satuan kerja (Satker). Idealnya, surat permohonan itu diserahkan sebulan sebelum pernikahan berlangsung.

"Kalau tidak salah paling cepat sebulan. Itu wajib. Tetapi Polri belum menerima secara resmi, ini baru kabar di media," ucapnya.

Selain mengajukan surat permohonan, anggota tersebut juga wajib mengikuti sidang nikah di institusi Polri. Tujuannya agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan Polri di kemudian hari akibat pernikahan tersebut.

Menurut Iqbal, sidang tersebut hanya berlangsung sekitar satu hari. Selain itu, Polri juga melakukan pengecekan terhadap calon suami atau istri anggota tersebut hingga ke keluarganya.

Hal itu untuk menjaga nama baik Polri serta menghindari adanya pertentangan di kemudian hari. Seperti menikahi suami atau istri orang. Termasuk menikah tanpa persetujuan orangtua.

"Kita kan penjaga masyarakat, pengayom masyarakat, institusi ini harus bersih. Memang tidak mudah bersihkan 400 ribuan (personel)," tutur Iqbal menandaskan.

39 Artis Yang Diduga Ikut Terlibat Dalam Prostitusi Online Akan Segera Diperiksa, Ini Inisialnya..



OPERAIND,- Polisi mengembangkan kasus prostitusi online yang melibatkan sejumlah artis di Indonesia. 39 dari 45 artis yang pernah disebut oleh polisi, rencananya akan diperiksa secara marathon.

Rencana pemeriksaan terhadap 39 artis ini diungkapkan oleh Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan. Kapolda bahkan sempat menyebut inisial dari nama-nama artis yang akan dipanggil untuk dimintai keterangannya oleh penyidik.

"Dari profiling WA, chatting, ada 45 artis yang sudah mulai mengerucut. 6 nama sudah dimunculkan, yang lainnya ada BJ, M, AM, UY, PP, TA, SN, WA, RP, N, EFD, AF, G, N, O, V, NZ, T, AKS, B, WH dan seterusnya, banyak sekali," ujarnya, Senin (21/1).

Mereka akan dipanggil secara berurutan dan bergiliran, setiap minggu. Setidaknya akan ada lima artis yang akan menjalani pemeriksaan setiap minggunya di Mapolda Jatim.

Hal senada disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Jatim Kombes Pol Akhmad Yusep Gunawan. Ia menyatakan, pemanggilan 39 artis tersebut berkaitan dengan penguatan data dan keterangan dari para muncikari yang sudah ditangkap sebelumnya.

"Untuk itu, mereka akan kami panggil secara marathon, sebagai tindak lanjut dari penyidikan," tegasnya.

Sebelumnya, artis Vanessa Angel digerebek aparat Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim di dalam kamar sebuah hotel di Surabaya bersama seorang pria pada Sabtu (5/1) siang. Di hotel itu pula diamankan model Avriellya Shaqqila.

Namun, dalam perkembangan penyidikan, polisi mendapati data ada 6 dari 45 artis lainnya yang diduga kuat masuk dalam jaringan prostitusi.

Ke 6 artis tersebut rencananya akan diperiksa diantaranya, Maulia Lestari, Baby Shu, Fatya Ginanjarsari, Riri Febyanti, Aldiena Cena, Tiara Permata Sari.

Dalam kasus ini, polisi baru menetapkan enam orang muncikari sebagai tersangka. Empat diantaranya sudah ditangkap, yakni ES, TN, Fitria dan Windi. Sedangkan dua muncikari lainnya masih dinyatakan buron.

Vanessa Angel Terancam Dipanggil Paksa Karena Mangkir Pemeriksaan Sebagai Tersangka



OPERAIND,- Pemeriksaan terhadap tersangka artis yang terlibat prostitusi online Vanessa Angel terpaksa ditunda pada Senin (21/1) ini. Penyebabnya, dia tidak hadir alias mangkir tanpa alasan yang jelas.

Mangkirnya Vanessa Angel dari panggilan sebagai tersangka ini dibenarkan oleh Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan.

Dia menyatakan, Vanessa tidak hadir dalam pemeriksaannya sebagai tersangka, tanpa alasan yang jelas. "Yang bersangkutan (Vanessa) tidak hadir, dan saya sudah perintahkan penyidik untuk melayangkan pemanggilan," ujarnya, Senin (21/1).

Dia menambahkan, pemanggilan sebagai tersangka terhadap Vanessa Angel telah dilayangkan penyidik untuk hari Jumat (25/1) mendatang. Jika pada Jumat mendatang ia tidak hadir, maka penyidik akan melayangkan panggilan yang kedua.

"Kalau tidak hadir lagi, sudah jelas akan kami bawa (panggil paksa)," tambahnya.

Selain diharapkan penyidik, kehadiran Vanessa ini juga sudah diharapkan oleh kerabatnya. Salah satunya Reni Setyawan, yang mengaku sebagai tante Vanesaa. Ia datang bersama dengan anaknya.

Mereka terlihat mendatangi Mapolda Jatim dengan tujuan agar dapat bertemu dengan Vanessa yang hari ini rencananya menjalani wajib lapor dan pemeriksaan sebagai tersangka.

Reni yang mengaku sebagai adik dari almarhumah ibunda Vanessa ini, rela menunggu kehadiran Vanessa, setelah selama ini ia melihat Vanessa sendirian dalam menghadapi kasus ini.

Dia mengaku prihatin dengan kasus yang tengah membelit keponakannya tersebut. Apalagi, sepeninggal almarhum ibu Vanessa, ia sudah lama tak pernah bertemu dengan Vanessa.

Selama ini, dia hanya mengetahui pemberitaan terkait Vanessa. "Kita prihatin dengan kasus Vanessa ini. Untuk itu, kita kasih suport dan dukungan padanya," ungkapnya, Senin (21/1).

Senin ini, Vanessa selain menjalani wajib lapor juga untuk diperiksa dalam statusnya sebagai tersangka. Ia ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi dalam kasus tindak pidana yang berkaitan dengan asusila, dengan jeratan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang ITE.

Dalam kasus ini, penyidik menemukan sejumlah foto dan video porno Vanessa yang diduga dipergunakan dalam kegiatan prostitusi online

Vanessa Angel digerebek aparat Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim di dalam kamar sebuah hotel di Surabaya bersama seorang pria pada Sabtu (5/1) siang. Di hotel itu pula diamankan model Avriellya Shaqqila.

Namun, dalam perkembangan penyidikan, polisi mendapati data ada 6 dari 45 artis lainnya yang diduga kuat masuk dalam jaringan prostitusi.

Ke 6 artis tersebut rencananya akan diperiksa diantaranya, Maulia Lestari, Baby Shu, Fatya Ginanjarsari, Riri Febyanti, Aldiena Cena, Tiara Permata Sari.

Dalam kasus ini, polisi baru menetapkan enam orang muncikari sebagai tersangka. Empat diantaranya sudah ditangkap, yakni ES, TN, Fitria dan Windi. Sedangkan dua muncikari lainnya masih dinyatakan buron. [ded]

Saat Hendak Menjual Ikan, 18 Nelayan Indonesia Ditangkap Polisi Timor Leste



OPERAIND, Kupang - Sebanyak 18 nelayan Indonesia asal Desa Pulau Buaya, Alor, NTT, ditangkap Unidade Polisia Maritima (UPM), Timor Leste. Mereka ditangkap polisi Timor Leste saat hendak menjual ikan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nusa Tenggara Timur Ganef Wurgiyanto yang dikonfirmasi Antara, membenarkan, adanya penangkapan tersebut. Dia mengatakan bahwa peristiwa penangkapan itu berlangsung Sabtu (19/1).

"Kami juga baru mendapat laporan dan telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta KBRI di Dili untuk memastikan adanya penangkapan itu," kata, Ganef, kepada wartawan di Kupang, Senin (21/1/2019).

Menurut dia, dari hasil koordinasi, ada 18 orang nelayan asal Desa Pulau Buaya, yang ditangkap oleh otoritas keamanan Timor Leste, UPM. Dia menjelaskan, para nelayan itu melanggar karena memasuki zona perairan Timor Leste, selain itu mereka juga membawa alat tangkap ikan hingga kompresor.

"Mereka ditangkap bukan karena membawa ikan dan hendak menjualnya, tetapi alat tangkap ikan. Alat tangkap tersebut berupa kompresor, alat selam dan senjata penangkap ikan," katanya.

Saat ini para nelayan sedang berada di markas UPM. KBRI di Dili terus memantau kasus tersebut termasuk kesehatan para nelayan tersebut.

Hingga 2019, Pembangunan Jalur Kereta Era Jokowi Masih Jauh dari Target



OPERAIND, Jakarta - Dalam empat tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pemerintah tercatat belum mengedepankan pembangunan jalur kereta. Sejak awal periode pemerintahan di 2014, pembangunan jalur kereta api masih jauh dari target yang ditentukan.

Berdasarkan catatan detikFinance, pemerintah tercatat baru membangun 156,4 kilometer jalur kereta baru hingga akhir Oktober 2018. Padahal, pembangunan jalur kereta api dalam rencana strategi (Renstra) 5 tahun atau dari 2015 hingga 2019 ditargetkan bisa mencapai 3.258 km jalur kereta.

Kemudian, pemerintah akhirnya merevisi target pembangunan dengan memangkasnya hingga 50% dari rencana awal. Target baru untuk kereta api ialah 1349,88 km.

Sementara untuk kebutuhan dana pun juga ikut direvisi. Mulanya, pemerintah memperkirakan dana yang dibutuhkan untuk target awal jalur kereta api sepanjang 3.258 km sebesar Rp 233 triliun. Dana tersebut sebesar Rp 62,5 triliun (27%) berasal dari APBN. Sisanya, sebesar Rp 171,7 triliun (73%) berasal dari pendanaan alternatif.

Kemudian, total kebutuhan dananya turun menjadi Rp 127,2 triliun. Skemanya ikut berubah dari mulanya mayoritas pendanaan alternatif menjadi mayoritas pendanaan APBN.

Hingga 2019, ada 9 proyek yang bakal diselesaikan. Kesembilan proyek tersebut di antaranya:

Pembangunan Depo Cipinang yang merupakan bagian dari modernisasi fasilitas perkeretaapian untuk Jatinegara s/d Bekasi.

Pembangunan jalur KA layang Medan- Bandar Khalifah sepanjang 8 km termasuk pembangunan 2 stasiun KA.

Pembangunan jalur KA Binjai-Besitang sepanjang 80 km termasuk pembangunan 7 stasiun.

Pembangunan jalur KA Bandar Tinggi-Kuala Tanjung sepanjang 21,5 km termasuk pembangunan 3 stasiun.

Pembangunan LRT provinsi DKI Jakarta sepanjang 5,8 km termasuk pembangunan 6 stasiun dan Depo.

Pembangunan jalur ganda KA Maja-Rangkasbitung sepanjang 17 km termasuk elektrifikasi.

Pembangunan jalur KA Makasar-Parepare sepanjang 29,55 km + 4,7 km jalur Simpang Gerongkong.

Pembangunan jalur ganda KA Solo-Kedungbanteng sepanjang 42 km.

Pembangunan jalur ganda KA Madiun-Jombang sepanjang 84 km.

Nenek Amandine Tantang Tyas Mirasih Sumpah Alquran soal Hak Asuh


OPERAIND, Jakarta - Maryke Harris Pohu tak akan tinggal diam untuk memperjuangkan hak asuhnya terhadap Amandine yang kini diasuh Tyas Mirasih.

Maryke mengungkapkan dirinya tidak akan mundur untuk hak asuh tersebut. Dia menegaskan bahwa dirinya bukanlah nenek palsu dan siap untuk bersumpah secara Islam.

"Untuk cucu saya nggak akan mundur satu langkah, tapi akan maju seribu langkah," ujar Maryke saat bertemu di kantor KPAI, Menteng, Senin (21/1).

"Bilangin. Saya Islam, dia Islam. Kita sumpah Alquran saya berani. Kalau memang saya yang palsu saya berani mati," lanjut Maryke.

Dalam pengambilan hak asuh Amandine, Maryke juga dibantu bersama Himpunan Advokat Muda Bersatu Indonesia (HAMI) dan Perempuan Peduli Keadilan.

Maryke juga mengaku tidak punya hubungan saudara dengan Tyas Mirasih. 

Setelah Jagung, RI Persiapkan Ekspor Beras



OPERAIND, Jakarta - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) mengatakan akan mengekspor beras. Hal itu bila gudang miliknya telah penuh terisi di panen raya ini.

Menurut Buwas rencana ekspor tersebut dilakukan agar pihaknya tidak kesulitan untuk melakukan pengadaan dalam negeri. Sebab, bila gudang penuh maka pihaknya tidak bisa lagi menyerap gabah petani.

"Masyarakat nggak usah takut gudang penuh dan nggak bisa serap. Kita tetap serap nanti kita kelola dengan ekspor," kata dia di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (21/1/2019).

Lebih lanjut, ia mengungkapkan saat ini Bulog telah berkomunikasi dengan tiga negara mengaku membutuhkan impor dari Indonesia.

"Ada beberapa negara yang bisa kita hubungi dan siap untuk membeli karena (mereka) butuh. Tiga itu dari Asean," jelas dia.

Sementara itu, untuk menyambut panen raya pihaknya tengah menyiapkan gudang dengan kapasitas 1,8 juta ton. Angka tersebut sesuai dengan target penyerapan di tahun 2019.

"Kita siapkan untuk 1,8 juta di daerah sentra produksi gabah," tutup dia. (dna/dna)

Setelah Dibebaskan, Abu Bakar Ba'asyir Masih Tetap Dalam Pengawasan Polri



OPERAIND, Jakarta,- Kepolisian tetap mengawasi Abu Bakar Ba'asyir yang direncanakan segera dibebaskan. Tapi Polri belum menerima surat pemberitahuan dari Kemenkum HAM soal pembebasan Ba'asyir.

"Dalam hal ini kami masih tetap menunggu dari Ditjen PAS. Kami belum tahu (tanggal) pastinya kan. Pada prinsipnya dari kepolisian akan melakukan monitoring. Ya kalau misalnya yang bersangkutan kembali ke Solo, ya nanti tugasnya Polresta Solo sama Polda Jateng yang akan melaksanakan monitoring tersebut," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (21/1/2019).

Dedi menyebut pengawasan juga dilakukan kepolisian di tingkat daerah. Pengawasan terkait potensi terorisme.

"Sel-sel tidur terorisme yang ada di tiap-tiap Polda sudah dilakukan mapping, profiling serta monitoring oleh Satgas Antiteror dan Radikalisme yang ada di Polda-Polda. Tim itu terus bergerak. Apalagi sudah ada UU Nomor 5/2018. Jadi kerja satgas itu yang ada di Polda jauh lebih efektif sekarang ini," jelas Dedi.

Dedi menerangkan dalam mengawasi eks napi teroris, polisi berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pihak lainnya.

"Polri tentunya tidak sendiri dalam melakukan monitoring terhadap eks napiter. Dari BNPT juga sudah melakukan, ada program deradikalisasi, bekerja sama dengan MUI kemudian pemerintah daerah, kemudian dengan tokoh agama setempat," terang Dedi.

Diborong Jokowi, Inilah Penampakan Sabun Cuci Seharga 2 Milliar Yang Hebohkan Jagad Raya

Jokowi memborong sabun cuci senilai Rp 2 miliar ini saat meninjau pameran giat kewirausahaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Gedung Serbaguna Mandala, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Sabtu (19/1/2019).  (Foto: Dok. Kemensos)

OPERAIND,- Jakarta,- Langkah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang memborong 100 ribu botol sabun cuci piring dan baju senilai Rp2 miliar saat kunjungannya ke Garut, Jawa Barat pekan lalu menuai reaksi publik.

Eli Liawati, salah satu pegiat UMKM sabun cuci yang diborong Jokowi itu mengaku kaget karena seorang presiden rela membeli 100 ribu botol sabun miliknya. Eli sendiri merinci bahwa satu botol sabun cuci berisi satu liter itu dihargai Rp20 ribu.


loading...


Jokowi pun tak asal bicara. Sebagai keseriusannya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu lantas memberikan uang muka sebesar Rp10 juta sebagai tanda jadi. Eli menyanggupi pesanan Jokowi itu. Ia memberi janji pesanan Jokowi itu akan dipenuhi pada akhir Februari 2019.

Peneliti senior Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai ada tabir citra di balik pembelian sabun cuci hingga senilai Rp2 miliar oleh Jokowi. Apalagi, jelang Pilpres 2019 capres nomor urut 01 itu butuh mendokrak elektabilitas di Provinsi Jawa Barat.

"Ya kalau soal pencitraan enggak perlu ditanya lagi. Tentu kalau sampai borong seperti itu relevansinya apa? Apalagi selain untuk mendongkrak elektabilitas di Jawa Barat. Kalau enggak ada pemilu, tukang sabun enggak laku," kata Siti saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (21/1).

Siti menilai pencitraan yang dilakukan Jokowi itu mengindikasikan baik timses maupun Jokowi sendiri sedang ketar-ketir untuk mengamankan kemenangan suara di Jawa Barat jelang Pilpres 2019.

Berkaca pada Pilpres 2014, kala itu Jokowi yang berpasangan dengan Jusuf Kalla kalah di wilayah provinsi tersebut. Kala itu, berdasarkan rekapitulasi KPU, Jokowi-JK mendapatkan suara 9.530.315 atau 40,22 persen di Jabar.


loading...


Siti menilai Jokowi sedang berupaya keras agar tak menelan pengalaman pahit untuk kedua kalinya di Jawa Barat dengan melakukan pendekatan ke segmentasi masyarakat pegiat UMKM.

"Mungkin survei internalnya menunjukkan senjang elektabilitas sementara sudah saling mengejar antara 01 dan 02 di Jabar. Fluktuasi elektabilitas terjadi, sehingga jarak elektabilitas tadi membuat kubu petahana underpressure kan gitu," kata Siti.

Melihat kondisi itu, Siti beranggapan bahwa pegiat UMKM sabun cuci sengaja didekati Jokowi untuk menggarap segmentasi pemilih kelas menengah bawah di Jawa Barat.

Eli, pengusaha sabun cuci piring yang produknya diborong Jokowi senilai Rp 2 miliar. (Ray Jordan/detikcom)

Hal itu merupakan strategi Jokowi untuk meraih simpati sekaligus untuk memecah monopoli kekuatan pasangan Prabowo-Sandiaga di Jawa Barat pada Pilpres 2019.

"Tukang sabun kan tetap aja ceruk dukungan, dia [Jokowi] ingin menyakinkan bahwa Jabar ini tak menjadi ceruk dukungan dari paslon 02, ini serangan balik [Jokowi] ke Jawa Barat, sehingga apapun yg dianggap seksi dan strategis ya digarap," kata Siti.

Tabir Citra di Balik Pembelian Sabun Rp2 Miliar oleh JokowiPresiden RI Joko Widodo (tengah-baju putih) saat meninjau gudang Bulog, Jakarta Utara, beberapa waktu lalu. (CNN Indonesia/Yuliyanna Fauzi)

Politik Simbol untuk Menunjukkan 'Jokowi Bersih'

Peneliti politik lainnya dari LIPI , Wasisto Raharjo Jati menilai Jokowi secara tidak langsung sedang memainkan politik simbol 'sabun cuci' untuk mencitrakan dirinya sebagai sosok yang bersih di mata masyarakat.

Wasis melihat langkah itu ditempuh Jokowi sebagai responsnya terhadap berbagai isu miring yang diarahkan kepadanya oleh lawan politik serta para pendukungnya jelang Pilpres 2019.

Terutama, kata dia, isu miring soal pencapaian empat tahun pemerintahannya yang dinilai tak berkomitmen untuk memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya

"Artinya Pak Jokowi secara diri ingin mepersonifikasikan sebagai tukang bersih-bersih terhadap segala perilaku korup dan oligarkis, mungkin juga hoaks di sosial media terhadap pencapaian pemerintahannya," kata Wasis saat dihubungi, Senin.

Tabir Citra di Balik Pembelian Sabun Rp2 Miliar oleh JokowiEli Liawati. (CNN Indonesia/Feri Agus)
Wasis menilai politik simbol perlu dibangun sebagai modal kekuasaan yang mampu menggerakkan perubahan maupun meraih simpati masyarakat dengan cara yang sederhana.

Soal politik simbol, kata Wasisto, bukan hanya Jokowi saja yang menggunakan. Ia mengatakan dari mulai presiden pertama, Sukarno pun politik simbol itu telah dipakai. Ia mencontohkan Presiden pertama Sukarno yang menyimbolkan dirinya sebagai Penyambung Lidah Rakyat.

"Ada juga Soeharto menyimbolkan sebagai "Semar" sebagai sosok pengayom. Sama dengan Jokowi, itu sebagai simbol," kata dia.

Wasis sendiri menganggap Jokowi sedang berupaya menyasar sesuatu paling mendasar daripada sosok 'emak-emak' yang selama ini identik dengan Sandiaga Uno.

Ia menyatakan Jokowi sedang berupaya untuk mencitrakan diri sebagai sosok yang sebenarnya berdedikasi untuk masyarakat Jawa Barat.

"JKW ingin menyasar hal yang mendasar daripada sekadar emak-emak yang menjadi ikon Sandiaga. Bukan masalah figur yang selama ini disepelekan di rumah tangga, namun adalah siapa yang berdedikasi untuk publik. Dan Jokowi ingin mempersonifikasikan itu," kata dia.

Di satu sisi, Juru bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin Ace Hasan Syadzily menyanggah pembelian sabun Rp2 miliar itu sebagai pencitraan atau sandiwara politik.

Politikus Golkar itu mengatakan pembelian sabun tersebut merupakan upaya Jokowi guna memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

"Kami tidak sandiwara, kami tidak sebarkan hoaks. Justru yang kami lakukan bagaimana kami mengangkat UMKM supaya mereka menjadi perhatian tingkat nasional," ujar Ace kemarin.

Minggu, 20 Januari 2019

Hermansyah, Sang Pakar IT yang Dulu Dibacok Sempat Virall, Siap Amankan Suara Prabowo-Sandi dari Serangan Hacker


OPERAIND,- Setelah lama tak muncul usai mengalami kasus pengeroyokan menggunakan senjata tajam tahun 2017 lalu, pakar telematika jebolan Institut Tekhnologi Bandung, Hermansyah, belakangan mulai aktif di kancah politik.

Tak hanya itu, Hermansyah bahkan mengaku siap berperan aktif mengawal dan menjaga proses perolehan suara pada pemilihan presiden dari tangan-tangan hacker.


loading...


Hal itu diungkapkan Hermansyah usai menghadiri deklarasi Komando Ulama Pemenangan Prabowo Sandi atau Koppasandi di Depok, Jawa Barat pada Minggu, 20 Januari 2019. Menurut Hermansyah, ada beberapa cara agar Komisi Pemilihan Umum bisa terhindar dari aksi jahil hacker.

"Sekarang KPU kan punya server sendiri, sehingga distribusi data dan sebagainya benar berjalan. Saya tekankan sebaiknya KPU jangan menggunakan WiFi (sambungan internet online)," katanya.

Sebab, kata Hermansyah, jaringan berbasis WiFi rentan terjadi penyadapan. Sebaiknya, untuk menekan hal itu, ia menyarankan agar KPU menggunakan jaringan kabel.

"Kalau lewat WiFi lebih mudah, nah kalau kabel itu enggak nembus jadi kalau mau nyadap orang yang punya kabel jadi susah. Kalau KPU punya WiFi, orang masuk lewat WIFi artinya lebih rentan menggunakan WiFi," ujarnya.

Kemudian, dalam konteks perolehan suara jika dibayangkan koalisi masing-masing mempunyai kekuatan atau kunci membuka, maka harus membutuhkan kunci data. "Kalau bisa jangan hanya satu orang saja yang bisa buka. Jadi si A,B,C bisa buka artinya tidak semena-mena membuka data," ujarnya.


loading...


Terkait hal itu, Hermansyah pun mengaku siap bergabung bersama Koppasandi untuk menggalang kekuatan, menjaga Tempat Pemungutan Suara atau TPS. Sebab, ia menilai tekhnologi data mudah sekali dimanipulasi.

"Kami mau buat ratusan juta data semacam google berbagai macam google bikin sendiri mudah sekali. Kami menyebut namanya teori handuk semacam multi corn, jadi sudah tidak boleh ada beberapa juta bahkan miliar," katanya.

Artinya, lanjut Hermansyah, banyak teknologi bisa dipakai dalam konteks pemilu sebenarnya. Penyampaian data di TPS bisa real-time meski belum selevel di luar negeri. "Jadi yang susah bukan data TPS sampai ke KPU sebenernya. Itu tadi bahasanya menggunakan privat network, server yang dianalisis apakah ada trojan di dalam server yang mampu mengubah data base dan sebagainya. Di negara ini ada banyak yang pinter," ujarnya.

"Insya Allah saya siap mengawal, mendukung Pak Prabowo jadi presiden. Saya tidak akan jadi hacker tapi menjaganya dari hacker supaya ini benar-benar menjadi demokrasi. Bangsa kita bangsa besar dengan adanya pemilih jujur maka teknologi bukan hal yang sulit. Kami ada beberapa tim baik di luar negeri maupun dalam negeri untuk menjaga." [viva/DES]

Erick Thohir: Negara Akan Mundur Jika Dipimpin Oleh Orang Gagal Seperti Prabowo, Track Record nihil

Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Erick Thohir di Makassar,
Kamis (20/12/2018). (Foto: try/lly)

OPERAIND,- Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Erick Thohir mengatakan negara ini akan mundur kalau dipimpin Prabowo Subianto, karena setiap kali Prabowo maju atau memimpin sesuatu, pasti gagal.

Hal tersebut disampaikan Erick Thohir menjawab tudingan kubu Prabowo yang selalu pesimis dengan kepemimpinan Jokowi.


loading...


Erick juga mengatakan Prabowo Subianto selalu mencari-cari kesalahan lawannya.

"Pak Prabowo itu selalu ngomong hal-hal yang pesimis, hal-hal yang membuat orang takut, resah dan galau. Itu karakter kepemimpinan Prabowo termasuk juga ke pendukungnya sendiri," ujar Erick Thohir di Makassar, Kamis (20/12).

Erick juga menandaskan, kalau Prabowo memimpin negeri ini justru pembangunan akan mundur karena Prabowo itu sepanjang kariernya selalu gagal.

"Negara ini akan mundur kalau dipimpin Prabowo karena sepanjang kariernya dia belum pernah sukses. Dia gagal terus. Dia gagal menjadi militer yang baik karena dia dipecat, kemudian dia gagal menjadi calon ketua umum dan calon presiden dari Partai Golkar, dia juga gagal ketika mencalonkan jadi presiden dari partainya sendiri. Jadi, Prabowo itu selalu gagal," terang Erick.

Bahkan bukan hanya gagal menjadi presiden, lanjut Erick, dalam catatan kariernya Prabowo juga diduga pernah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).


loading...


"Catatan hitam dalam sejarah hidupnya banyak. Terutama catatan-catatan kekerasan dan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang akut. Itu yang menurut saya sulit untuk dia bisa memimpin Indonesia dan membawa negara ini menjadi maju. Yang ada paling bagus ya jalan di tempat kalau dipimpin Prabowo," kata Erick lagi.

Menurutnya, seseorang untuk menjadi pemimpin bukan persoalan visi semata, tetapi harus memiliki pengalaman.

"Prabowo mungkin memiliki visi untuk menjadi seorang pemimpin, tetapi yang terpenting dalam memimpin itu adalah pengalaman, track record kepemimpinan. Dibanding dengan Jokowi itu jauh sekali," terangnya.

Seperti diketahui karier Jokowi memang sangat gemilang, sukses menjadi Wali Kota Solo dua periode, begitupun ketika Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI bersama wakilnya, Ahok. Banyak terobosan mereka berdua yang membuat Jakarta maju.

"Pak Jokowi itu jauh sekali bedanya dengan Prabowo. Jokowi itu lahir dari rakyat jelata, dia buka usaha. Baik usaha kecil sampai dia kemudian menjadi Wali Kota Solo. Dia menjadi Wali Kota Solo bagus. Zaman Solo terbaik itu zaman Pak Jokowi, bahkan di periode keduanya menjadi Wali Kota Solo, dia memperoleh suara 90 persen tanpa menggunakan uang. Lalu dia jadi Gubernur DKI Jakarta. Ketika jadi gubernur juga dahsyat," jelas Erick.


Menag: Jika Terpilih Menjadi DPR RI, Saya Akan Pioritaskan Melindungi Hak Minoritas Hingga Kaum LGBT

Lukman Hakim Saifuddin calon anggota DPR periode 2019-2024 dari Partai Persatuan Pembangunan. (foto: Republika/Jut)

OPERAIND, Jakarta,- Partai Persatuan Pembangunan mengusung menterinya di kabinet kerja, Lukman Hakim Saifuddin, sebagai calon anggota DPR periode 2019-2024. "Termasuk Pak Lukman Hakim Saifuddin juga mendaftarkan diri," kata Sekjen PPP Arsul Sani saat mendaftarkan caleg PPP ke Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Selasa (17/7/2018).

Baca Juga: Komentari Debat Pilpres, Golkar: Harus Tau Diri, Prabowo Masih Selevel Lurah, Jokowi Sudah Presiden

Arsul mengatakan, Lukman sudah meminta izin langsung ke Presiden Joko Widodo untuk maju sebagai caleg dari daerah pemilihan Jawa Barat VI.



loading...



Izin baru diberikan oleh Jokowi pada Senin kemarin, atau sehari sebelum penutupan pendaftaran oleh KPU. "Setelah dapat izin dari Presiden langsung kita masukkan namanya," kata Arsul.

Arsul mengakui mengusung Lukman untuk meningkatkan perolehan suara PPP. Lukman sejak 1997 mencalonkan diri sebagai anggota DPR dan selalu lolos ke Senayan sebelum akhirnya ia ditunjuk sebagai Menteri oleh Presiden Jokowi.

Baca Juga: Langsung Dideportasi, Puluhan TKA Asal Tiongkok Tanpa Dokumen Diusir Dari Aceh

Jabatan terakhir di Parlemen, Lukman menduduki kursi Wakil Ketua MPR. "Pak Lukman kader partai yang kita butuhkan sebagai vote Getter," ucapnya.

Menurut Arsul, Lukman tidak akan mundur dari posisi menteri agama. Ia cukup mengambil cuti saat akan kampanye.

Lukman Hakim menegaskan dirinya untuk maju menjadi DPR RI karna adanya dorongan dari masyarakat Indonesia dirinya mempunyai tujuan yaitu melindungi hak minoritas hingga kaum LGBT.



loading...



Meskipun "Tidak ada agama yang mentolerir tindakan LGBT," kata Lukman, namun kita pun mengimbau masyarakat untuk tidak menjauhi para pelaku LGBT.

Sebab, orang-orang tersebut perlu dirangkul dan bukan sebaliknya malah dijauhi.

"Tinggal cara kita adalah bagaimana agar mereka yang melakukan tindakan perilaku tersebut, terlepas apa pun penyebabnya, bisa kembali kepada ajaran agama," imbau Menag.

Baca Juga: Wiranto Sebut Jika Bukan Karena Jokowi, Ustad Abu Bakar Baasyir Sudah Diexsekusi Mati!!

"Mereka harus dirangkul dan diayomi, bukan justru dijauhi dan dikucilkan. Justru kewajiban kita para penganut agama, bahwa agama itu adalah mengajak.





Kalau kita menganggap hal tersebut adalah tindakan yang sesat, maka kewajiban kita untuk mengajak kembali mereka ke jalan yang benar," tambahnya.

Maka dari itu demi menjaga hak hak minoritas menag Lukmanpun bersikeras menc..Selanjutnya...


Jika Kalah, Ma’ruf Amin Sebut Umat Islam Akan Berdosa dan Masuk Neraka Semua!!

Cawapres Maaruf Amiin (foto: Agus/Rut)

OPERAIND- Calon wakil presiden nomor urut 01, Ma’ruf Amin mengungkapkan bahwa salah satu alasannya ingin mendampingi Joko Widodo pada Pilpres 2019 dikaranakan cita-cita untuk menjadikan bangsa Indonesia semakin maju.

Baca Juga: Metro TV "Disemprot" KPI, Surya Paloh: Jangan Usil, Presiden Bisa Marah!!

Ia menilai kalau selama 4 tahun menjabat sabagai presiden, Joko Widodo telah melakukan banyak hal, seperti infrastruktur, pembangunan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Meskipun, dalam pekerjaannya, banyak orang yang tetap melayangkan kritikan.



loading...



“Banyak orang yang mengkritik, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, ada ketidaksempurnaannya. Saya bilang pasti itu. Tidak ada kesempurnaan itu. Tapi ketidaksempurnaan itu wajar terjadi, karena Pak Jokowi bekerja,” ujar Ma’ruf Amin di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (19/1/2019).

Baca Juga: Erick Thohir: Negara Akan Mundur Jika Dipimpin Oleh Orang Gagal Seperti Prabowo, Track Record nihil

“Kalau bekerja pasti ada kurangnya, pasti ada kesalahannya. Yang tidak ada kesalahan, yang tidak ada kekurangan, dia itu orang yang tidak bekerja.

Kalau orang tak kerja, enggak ada salahnya. Kalau orang kerja harus siap dikritik, dibuka kesalahannya, itu konsekuensi orang bekerja,” paparnya.

Baca Juga: Diborong Jokowi, Inilah Penampakan Sabun Cuci Seharga 2 Milliar Yang Hebohkan Jagad Raya

Dikarenakan niat mulia menjadikan negara yang maju, Ma’ruf Amin berharap bisa membantu Jokowi untuk kembali memimpin Indonesia. Sehingga, ia mengingatkan masyarakat Jawa Barat untuk memenangkan mereka pada Pilpres 2019.



loading...



Jika tidak, Ma’ruf Amin menilai kalau seluruh Umat Islam bukan hanya malu tetapi bisa masuk neraka semua, karena tidak mampu mendukung salah satu tokoh yang memiliki darah Pasundan untuk maju sebagai wakil presiden.




“Mari kita lanjutkan bangsa ini yang sudah dilanjutkan, menjadi bangsa yang maju dan sejahtera. Oleh karena itu, kalau saya dan Pak Jokowi tidak menang di seluruh negri, ini menjadi orang orang Indonesia khususnya umat Islam, malu semua. Saya ki... Selanjutnya..

Metro TV "Disemprot" KPI, Surya Paloh: Jangan Usil, Presiden Bisa Marah!!


OPERAIND- Pendiri Media Group, Surya Paloh, akhirnya angkat bicara mengenai penutupan stasiun televisi Metro TV, oleh KPI.

Ketua Umum Partai Nasdem tersebut mempersilakan KPI menutup stasiun TV jika mampu ujar Surya Paloh.KPI mau tutup-tutup saja Gak apa apa kami tidak akan marah kok, itu hak kalian, tugas kalian.



loading...



Mereka boleh kok nutup, memang kalau ditutup kenapa? Gak bisa hidup? kalau memang gak bisa hidup kita akan melakukan negosiasi, lagian dari dulu adem adem aja, kok sekarang tiba tiba mau di tutup.

Kami ini TV yang 100% netral tidak memihak siapapun, justru kubu Prabowo itu yang sering membuat HOAX terhadap siaran Metro TV.

BPN Prabowo juga ikut memboikot siaran Metro TV sebelumnya hingga sekarang:

Sikap Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang memboikot stasiun televisi Metro TV mendapat respons Pendiri Media Group Surya Paloh.
Ketua Umum Partai Nasdem tersebut mempersilakan kubu Prabowo-Sandiaga untuk memboikot Metro TV.
Namun dirinya meminta pihak Metro TV tidak melakukan pemboikotan balik.

"Dia mau boikot, boikot saja. Itu kan hak dia memboikot. Gak apa-apa, tapi media tersebut tidak usah ikut-ikutan memboikotnya," ujar Surya Paloh di Gedung Baileo Siwalima, Kota Ambon, Maluku, Selasa (6/11/2018).



loading...



Surya Paloh tidak mempermasalahkan pemboikotan tersebut. Menurutnya, yang paling penting Metro TV tetap bertahan di tengah pemboikotan tersebut.

"Dia boleh boikot, emang kalau diboikot kenapa? Gak bisa hidup? Memang kalau diboikot tidak bisa hidup, baru dilakukan negosiasi.

Tapi kalau yakin disana ada misi, ada niat baik, ada keyakinan dan ada survival yang mampu dipertahankan, silakan saja boikot," tegas Surya Paloh.

Seperti diketahui, BPN Prabowo-Sandiaga resmi melakukan pemboikotan terhadap Metro TV.

Keputusan itu didasari dugaan bahwa stasiun televisi milik Media Group tersebut menyalahgunakan hak siar untuk kepentingan politik.

Hal itu ditegaskan Ketua BPN Prabowo - Sandi Djoko Santoso dalam konferensi pers di Media Center Prabowo-Sandiaga di Jl Sriwijaya Jakarta Sekatan, Selasa (6/11). Menurut Djoko keputusan memboikot Metro TV merupakan hasil rapat yang bersifat resmi.

"Kami sudah memutuskan boikot MetroTV. Selama ini pihak Prabowo - Sandi telah dirugikan oleh pemberitaan Metro TV," ujar Djoko.



Komentari Debat Pilpres, Golkar: Harus Tau Diri, Prabowo Masih Selevel Lurah, Jokowi Sudah Presiden


OPERAIND,- JAKARTA–Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus menilai Capres dan Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno panik saat debat pertama di Pemilu 2019.

Hal itu, kata Freidrich, terlihat saat Prabowo mulai keluar konteks menjawab pertanyaan yang diberikan moderator.


loading...


Menurutnya, paslon Joko Widodo atau Jokowi – Ma’ruf Amin terlihat lebih santai saat berdebat karen sudah terbiasa.

Hal itu dikatakan Freidrich saat nonton bareng debat Capres – Cawapres di Rumah Pemenangan, Jalan Proklomasi, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (17/1/2019) malam.

“Yang paling penting kontrol diri, ini terlihat betapa pak Jokowi dan Maruf Amin sangat tenang dan kita bisa bandingkan dengan pasangan nomor 02, gugup. Akhirnya karena gugup, panik keluar dari substansi (joged-joged),” ujarnya.

Menurut Freidrich, ketenangan yang dimilik Jokowi karena Capres petahan itu sudah mengetahui seluk beluk permasalahan negara karena sudah menjadi presiden. Itu yang menjadi modal utama Jokowi.


loading...


“Pak Jokowi secara katakan dari rekam jejak kemudian dari program-program, ide dan gagasannya memang sudah diaplikasikan. Itu yang menjadi modal kuat pak Jokowi dan pak Ma’ruf tampil prima untuk diskusi ataupun debat pada malam ini,” terangnya.

Freidrich menambahkan harusnya prabowo mencalonkan diri sebagai lurah dulu, jangan langsung tinggi-tinggi.

"Tau dirilah, Jokowi bukan tandingannya" tutup Freidrich..Selanjutnya

Hanya Karena Mengkritik Jokowi Di Facebook, Pria di Mataram Ditangkap Polisi

IS saat ditangkap di rumahnya karena ujaran kebencian terhadap Presiden Jokowi

Seorang pria dengan nama akun facebook ‘Imran Kumis’ ditangkap polisi lantaran menulis status yang diduga merendahkan Presiden Jokowi dan memuat ujaran kebencian.

Pria berinisial IS ini menulis di beranda facebooknya: “BODOHNYA ORANG ISLAM YG MILIH JOKOWI!!! DASAR MUNAFIK!!!!.”.


loading...


Hal ini kemudian memicu perdebatan di media sosial dan menyinggung banyak pihak sehingga dia dilaporkan lalu kemudian polisi mengambil tindakan dengan mengamankan pelaku.

Kapolres Mataram, Ajun Komisaris Besar Polisi, Saiful Alam membenarkan prihal penangkapan pemilik akun yang diduga menyebarkan ujaran kebencian ini.

“Pelaku melakukan ujaran kebencian terhadap presiden di media sosial facebook,” kata Kapolres, Minggu (20/1)

IS ditangkap di depan rumahnya di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Sabtu (19/1) kemarin.

IS disangkakan telah melanggar UU ITE pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan elektronik.


loading...


“Dari hasil penggeledahan, kami menemukan barang bukti berupa ponsel yang digunakan pelaku menulis status,” ungkapnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol. Komang Suartana mengatakan, penangkapan yang dilakukan kepolisian itu berdasarkan laporan dari masyarakat terhadap akun yang diduga menyebarkan ujaran kebencian tersebut.

“Kami imbau agar masyarakat tetap bijak dalam menggunakan media sosial,” paparnya.

Langsung Dideportasi, Puluhan TKA Asal Tiongkok Tanpa Dokumen Diusir Dari Aceh


OPERAIND,- Dinas Tenaga Kerja Provinsi Aceh memergoki 51 orang tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok yang bekerja di PT Shandong Licun Power Plant Technology Co.Ltd yang lokasinya berada di PT Lafarge Holcim Indonesia di Lhoknga, Aceh Besar.

TKA tersebut diketahui tanpa dokumen lengkap saat digrebek oleh Dinas Tenaga Kerja Aceh. Dari jumlah itu, satu tenaga kerja dinyatakan ilegal.


loading...


Juru Bicara Pemerintah Aceh, Wiratmadinata mengatakan, awalnya Dinas Tenaga Kerja meminta para TKA untuk melengkapi dokumen kerja. Namun, permintaan itu tidak dihiraukan, lalu pihaknya meminta TKA tersebut meninggalkan Aceh.

Pihaknya memberi waktu hingga Sabtu sore, untuk TKA keluar dari Aceh. Sementara satu orang yang dinyatakan ilegal, langsung di deportasi ke Negera asalnya.

“Sabtu sore Disnaker akan memastikan bahwa seluruh TKA harus keluar dari Aceh paling telat Pukul 18:00 WIB,” kata Wiratmadinata saat dikonfirmasi pada Jumat malam (18/1/2019).

Jika para TKA ini tetap tidak mengindahkan permintaan itu, lanjut Wira, maka pihak Pemerintah Aceh akan mengambil tindakan tegas. Proses keluarnya para TKA itu juga jadi tanggung jawab perusahaan.


loading...


Selanjutnya tugas pihak Imigrasi untuk memutuskan apakah mereka akan di deportasi keseluruhan atau hal lainnya.

“Pihak perusahaan tidak kooperatif, semuanya (TKA) dikeluarkan dari Aceh,” sebutnya.

Sabtu, 19 Januari 2019

Dianggap Sering Sebar HOAX, Akhirnya Metro TV Terancam Ditutup Oleh KPI

Akhirnya KPI memberikan teguran keras kepada metro TV.  Berikut penjelasan dari pihak KPI: 

OPERAIND- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menyampaikan perlunya PT Media Televisi Indonesia yang menggunakan nama udara METRO TV, untuk mengedepankan independensi dan keberimbangan dalam program siaran.

Baca Juga: Metro TV Terancam Ditutup KPI, Surya Paloh: Silahkan Saja! Memang Kalau Ditutup Saya Gak Bisa Hidup? 

Wakil Ketua KPI Pusat, S Rahmat Arifin mengatakan, Metro TV jauh dari  prinsip independensi dan netralitas.



loading...



Karenanya Rahmat meminta ada perbaikan mendasar dalam redaksi untuk mengembalikan METRO TV menjalankan tugas jurnalistik dengan jalur yang benar.

Hal tersebut disampaikan Rahmat dalam acara Evaluasi Tahunan yang dilakukan KPI kepada METRO TV, di kantor KPI Pusat, (17/1).

Dalam evaluasi ini, KPI menggunakan parameter kepatuhan atas Undang-Undang, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran, dan Komitmen Televisi yang dibuat menjelang perpanjangaan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) 2016 lalu. Turunan dari parameter tersebut adalah penilai atas penegakan internal P3SPS.

Baca Juga: Prabowo Akan Bongkar Kasus penculikan 98, Wiranto Memohon Agar Namanya Tidak Disebut

Konsistensi format siaran, prinsip independensi netralitas dan keberimbangan, pemenuhan presentase waktu siaran iklan Layanan Masyarakat (ILM), sanksi KPI, apresiasi KPI dan pelaksanaan konten lokal sebagaimana yang diatur dalam konsep sistem siaran berjaringan (SSJ).

Komisioner KPI Pusat Koordinator Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran (PS2P) Agung Suprio memaparkan penilaian KPI atas siaran konten lokal yang ditayangkan METRO TV. Pada bulan Agustus 2018, METRO TV telah memenuhi alokasi konten lokal 10 persen dari total waktu siaran setiap hari, termasuk juga menempatkan konten lokal tersebut pada waktu produktif.



loading...



Namun demikian, pada METRO TV yang memiliki 29 anak jaringan ini, KPI menemukan banyaknya re-run atau penayangan ulang konten lokal. Bahkan, ujar Agung, program yang re-run ini paling banyak ditemukan di METRO TV dari pada stasiun TV lainnya.

Catatan lain disampaikan oleh Mayong Suryo Laksono, Komisioner KPI Pusat Bidang Pengawasan Isi Siaran. Mayong memaparkan sanksi yang diterima METRO TV sepanjang tahun 2018, serta peringatan dari KPI. Mayong menyinggung pula temuan dari KPI Pusat tentang arah pemberitaan METRO TV yang tidak seimbang, dan kurang memberi ruang pada kelompok oposisi.

“Untuk hal ini, akan ada waktunya nanti, KPI mengundang METRO TV untuk mendiskusikan lebih jauh,”ujarnya. Mayong memberikan contoh ketidakberimbangan itu adalah munculnya pidato Ketua Umum Partai Nasdem dalam pemberitaan.

Baca Juga: Tekanan Tiada Hentinya, Kini Lembaga Bahtsul Masa'il Keluarkan Fatwa HARAM Menonton ILC 

Senada dengan Mayong, terkait ketidakberimbangan disampaikan pula oleh Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran lainnya, Nuning Rodiyah. Menjelang Pemilihan Umum, ada banyak pengaduan dari masyarakat bahwa tone METRO TV sedikit miring. Selain itu, data dari KPI sendiri juga menunjukkan ketidakadilan dan ketidakberimbangan tersebut.

Nuning menegaskan bahwa METRO TV harus memberikan kesempatan yang sama dalam pemberitaan dan program lainnya untuk semua kontestan politik. “Jangan sampai juga, durasi yang sama tapi tone redaksi berbeda!” ujar Nuning.

Menanggapi berbagai catatan dari KPI ini, Budiyanto (Sekjen Redaksi METRO TV) menjelaskan beberapa hal terkait sanksi yang didapat selama 2018. Dirinya menyadai bahwa sanksi yang didapat METRO TV lantaran kesalahan yang bersifat sangat esensial.

Baca Juga: Luhut: Saya Siap Cium Kaki Prabowo Jika Dia Bisa Jadi Presiden!!

Sedangkan terkait pemberitaan politik, Budiyanto akan menyampaikan masukan ini pada level pimpinan.

Mengenai konten lokal, menurut Bambang Isdiyanto selaku Manager Transmisi METRO TV, pihaknya berusaha sebaik mungkin agar di tiap daerah mendapatkan berita yang fresh. Dirinya mengakui kalau untuk feature masih ada konten lokal yang bersifat re-run. “Kami akan minta studio di setiap daerah untuk meningkatkan produksi,”ujar Bambang.

Secara umum, catatan KPI yang kemudian menjadi risalah rapat dari Evaluasi Tahunan METRO TV yakni perlunya METRO TV meningkatkan pemahaman terhadap P3SPS untuk meningkatkan kualitas siaran. METRO TV juga diminta memenuhi alokasi konten lokal sebanyak 10 persen serta peningkatan kualitas siaran lokal.

Risalah rapat ditutup dengan komitmen METRO TV dalam mengedepankan independensi dan keberimbangan da... Selanjutnya..