Tampilkan postingan dengan label Media. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Media. Tampilkan semua postingan

Selasa, 12 Maret 2019

Polri: Yang Menyebarkan Video Aksi Penembakan sadis di masjid Selandia Baru Akan Kami Tangkap


OPERAIND- Video yang menampilkan aksi penembakan sadis di masjid Christchurch, Selandia Baru, telah menyebar luas di berbagai platform media sosial. Banyak pengguna internet yang malah menyebar ulang video itu, padahal teroris sengaja merekam aksinya untuk menebar ketakutan.

Baca Juga: Agum Gumelar: Jika Prabowo Masih "Manusia" Seharusnya Kuburan Para Korban Culik 98 Kasih Tau ke Publik!!

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah mengeluarkan imbauan agar masyarakat tidak menyebarkan video tersebut, baik berupa foto, gambar, maupun video.



loading...



Ferdinandus Setu, Plt Kepala Biro Humas Kominfo, mengatakan konten video yang mengandung aksi kekerasan merupakan konten yang melanggar Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Menurutnya, Kominfo akan terus melakukan pemantauan dan pencarian situs dan akun yang mengunggah video tersebut menggunakan mesin AIS setiap dua jam sekali. Mesin AIS merupakan mesin milik Kominfo yang berfungsi mendeteksi dan menyaring konten negatif di internet.

Baca Juga: Maruf Amin: Saya Ini Ibarat Kapal Nabi Nuh, InsyaAllah Umat akan selamat dunia akhirat Jika Memilih Saya

"Selain itu, Kementerian Kominfo juga bekerja sama dengan Polri untuk menelusuri akun-akun yang menyebarkan konten negatif berupa aksi kekerasan," ungkap Ferdinandus, dalam siaran pers yang diterima kumparan.

Untuk mencegah penyebaran yang lebih luas, Kominfo mengajak masyarakat untuk melaporkan konten berisi aksi penembakan di Christchurch ini melalui aduankonten.id atau akun Twitter @aduankonten.



loading...



Sementara itu, Menteri Kominfo Rudiantara mengungkapkan pemerintah telah menjaring lebih dari 500 video penembakan di masjid Christchurch di berbagai platform media sosial. Rudiantara mengungkapkan Kominfo telah bekerja sama dengan Facebook, Instagram, dan Twitter, untuk terus menjaring dan menghapus video yang menyebar di platform-nya.

"Kami mengimbau agar masyarakat tidak ikut menyebarkan video atau tautan terhadap konten kekerasan yang brutal tersebut. Kominfo akan terus memantau dan mengupayakan dengan maksimal penapisannya," ujar Rudiantara.

Hingga berita ini ditayangkan, korban meninggal dari penembakan yang terjadi pada Jumat (15/3) ini adalah sebanyak 49 jiwa, sementara puluhan lainnya luka-luka. Total empat orang yang diduga sebagai pelaku penembakan telah diringkus oleh polisi, termasuk Brenton Tarrant, warga negara Australia yang menyiarkan aksi penembakannya di Facebook.

Sumber: https://kumparan.com/@kumparantech/kominfo-dan-polri-telusuri-akun-yang-sebar-video-teror-di-christchurch-1552648337619826608?utm_medium=post&utm_source=Facebook&utm_campaign=int&fbclid=IwAR0Ntmewh8Nh7aXBZN7Elp41SubdLT03udcJWi0I0dgthgNMrgaMUWJdWS8

Senin, 11 Maret 2019

KPI: Metro TV Beritakan Capres Tidak Berimbang, Namun Pihak Istana Melarang Kami Memberi Teguran


OPERAIN- Pemberitaan Metro TV terkait Pilpres 2019 disorot komisi penyiaran. Berdasarkan temuan, Metro TV menampilkan pemberitaan tidak berimbang antara paslon nomor urut 01 dan paslon nomor urut 02.

“Hasil monitoring kami mengatakan konten pemberitaan terkait paslon nomor 01 dan 02 ada disparitas frekuensi yang cukup tajam,” kata Ketua Bidang Pengawasan Isi Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DKI Jakarta, Puji Hartoyo.



loading...



Kemarin, Senin (11/3), pihak Metro TV memenuhi panggilan KPID DKI Jakarta untuk dimintai klarifikasi. Dalam forum itu pihak Metro TV menyampaikan komitmen akan melakukan perbaikan dalam pemberitaan ke depannya.

Selain Puji Hartoyo, rapat klarifikasi dihadiri juga Ketua KPID DKI Jakarta Kawiyan, dan Anggota Bidang Pengawasan Isi Siaran Arif Faturrahman. Adapun dari pihak Metro TV hadir antara lain Fifi Aleyda Yahya (Head Corporate Communication), Kabul Indrawan (Newsgate Manager) dan Budiono (Sekjen Redaksi).

Berdasarkan temuan KPID DKI Jakarta, Metro TV menayangkan berita-berita tentang Pilpres 2019 dengan tidak berimbang. Dengan perbandingan, 78% untuk berita terkait pasangan calon 01, netral 15%, dan 7% untuk paslon 02.

Selain sisi frekuensi dan durasi yang tidak berimbang dikatakan Puji, tone pemberitaan Metro TV untuk paslon 01 dan 02 juga berbeda. Semua konten pemberitaan mengenai pasangan calon 01 cenderung positif sementara pemberitaan mengenai pasangan calon 02 lebih cenderung negatif, namun bagaumana lagi tidak tidak bisa berbuat banyak karena pihak istana melarang kami untuk menegur.



loading...



“Untuk 01 memiliki kecenderungan tone positif, tapi untuk 02 sebaliknya,” imbuh dia.

Ketua KPID DKI Jakarta Kawiyan mengingatkan dalam Pasal 5 huruf 1 UU 32/2002 tentang Penyiaran disebutkan bahwa media penyiaran harus memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab. Kemudian pada Pasal 36 ayat 4 disebutkan bahwa isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.

“Karena itu kami minta agar Metro TV memperbaiki kebijakan redaksionalnya agar ketidakberimbangan ini segera diperbaiki,” tegas Kawiyan.

Kawiyan menambahkan setiap lembaga penyiaran, termasuk Metro TV, wajib menjaga netralitas dan keberimbangan. Hal ini dia ditegaskan menanggapi jawaban jajaran Metro TV yang mengaku mengalami kendala dalam menyajikan berita-berita Pilpres yang menampilkan kedua pihak pasangan calon, baik dalam liputan pemberitaan di lapangan maupun talkshow.

“Hambatan-hambatan teknis di lapangan tidak boleh menjadi alasan untuk tidak menyajikan berita yang tidak berimbang. P3SPS juga mewajibkan lembaga penyiaran untuk mengedepankan prinsip keberimbangan dan proporsionalitas,” kata Kawiyan.

Minggu, 17 Februari 2019

BPN Minta Polisi Untuk Mengusut Hoax Soal 'Habib Rizieq', Polisi: Jangan Dibesar Besarkan, Itu Hanya Bercandaan dari Sebagian Masyarakat


OPERAIND- BPN Minta Polisi Untuk Mengusut Hoax Soal 'Habib Rizieq', Polisi: Lebih Baik Kami Ngurusi Laporan yang Lain Ketimbang Ngurusi Buronan yang Gak Jelas Asal Usulnya.

Hoax maklumat Habib Rizieq Syihab meminta aktivis dan simpatisan Front Pembela Islam (FPI) mencabut dukungan untuk Prabowo Subianto-Sandiaga Uno beredar di media sosial. Kubu pasangan nomor urut 02 itu meminta polisi mengusut penyebar hoax tersebut.


loading...


"Kami mendesak pihak kepolisian untuk mengusut peredaran meme tersebut sampai tuntas. Publik menantikan hukum yang tegak bagi semua. Bukan hanya untuk pendukung petahana," ungkap juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Pipin Sopian, kepada wartawan, Kamis (31/1/2019).

Menurut kepolisian kasus tersebut jangan di ambil pusing, lagian Habib Rizieq juga masih buron, lebih baik kita mengurusi kasus atapun laporan masyarakat yang lain.

Hoax maklumat Habib Rizieq tersebut berbentuk tulisan yang menyebar di media sosial. BPN Prabowo-Sandiaga menilai ada yang sengaja menyebar hoax itu untuk merugikan pihaknya. "Itu hoax dan fitnah yang keji. Habib Rizieq adalah ulama dan negarawan. Tidak akan mengubah pilihan karena itu. Ada pihak yang sengaja membuat hoax untuk mencari keuntungan kelompoknya," ucap Pipin.

Maklumat yang ternyata hoax itu menyebut Habib Rizieq mengeluarkan seruan terkait ucapan Hashim Djojohadikusumo yang menyatakan Prabowo siap menerima dukungan dari keturunan PKI. Dalam maklumat hoax, ucapan tersebut seolah dijadikan landasan sikap politik FPI untuk mencabut dukungan terhadap Prabowo-Sandiaga.


loading...


FPI sudah menegaskan maklumat tersebut merupakan kabar bohong alias hoax. "Hoax," singkat juru bicara FPI, Slamet Maarif, Rabu (30/1).

Berikut ini teks maklumat hoax Habib Rizieq: 'Sehubungan pernyataan resmi dari Hasyim Djojohadikusumo terkait 'dipersilahkannya anggota PKI dari keluarga hingga cucu untuk mendukung PRABOWO' maka diserukan segenap Aktivis FPI & SAYAP JUANGNYA beserta semua simpatisan FPI & seluruhnya untuk segera: 'MENGUNDURKAN DIRI MASSAL TERKAIT DUKUNGAN KEPADA PRABOWO-SANDI, DIKARENAKAN MEREKA TELAH MEMBUKA PINTU GERBANG MASUK UNTUK PKI.'

Sabtu, 16 Februari 2019

Tagar #UninstallJokowi Mendunia, Rocky Gerung: Bukti Rakyat Menginginkan Presiden Baru


OPERAIND- Tiba-tiba saja tagar #UninstallJokowi menjadi trending topic di dunia maya. Gerakan tagar ini seolah menjadi jawaban dari tagar #UninstallBukalapak yang beberapa saat sebelumnya menguasai media sosial Twitter.

Aroma balas dendam politik dibalik trendingnya tagar #UninstallJokowi sangat terasa karena sebagian besar netizen yang menyerukan tagar ini juga mengajak netizen lain untuk tidak memilih calon presiden incumbent Joko Widodo pada pilpres 2019 mendatang.



loading...



Rocky Gerungmengatakan, para penyeru tagar #UninstallJokowi adalah bukti bahwa rakyat sudah cerdas gak mau tertipu serta menginginkan presiden baru..

Jika banyak pihak menilai tagar #UninstallJokowi bernuansa politis, saya justru menilai dari sisi yang sebaliknya. Selain ajakan untuk tidak memilih Jokowi, sebenarnya banyak juga cuitan-cuitan lucu yang mengiringi tagar tersebut. Seperti mengaitkan tagar ini dengan sejenis malware atau virus sehingga meminta pemilik komputer di dunia untuk hati-hati.

Hingga artikel ini ditayangkan, tagar #UninstallJokowi sudah dicuitkan sebanyak 288 ribu kali. Saking mendunianya, banyak netizen asing yang bertanya-tanya ada apa di balik tagar tersebut.

Tanggapan dan pertanyaan dari netizen asing terhadap tagar ini juga seolah menunjukkan bangsa kita itu sebenarnya punya selera humor yang bagus.



loading...



Banyaknya komentar dan cuitan lucu yang mengiringi tagar #UninstallJokowi adalah juga menjadi bukti dari selera humor bangsa kita yang bagus. Bagi orang awam atau yang tidak mengikuti perkembangan berita (terutama politik) di Indonesia, tagar ini jelas membingungkan dan tidak memiliki arti apapun. Uninstall adalah istilah dalam bidang komputer. Bagaimana bisa disandingkan dengan nama manusia (yang tidak mereka kenal)?

Tapi hal ini tidak berlaku bagi orang yang punya selera humor bagus. Absurditas tagar ini justru mereka olah dan djadikan bahan lelucon/humor yang bisa membuat kita tertawa dan tersenyum. Bahkan, teman saya yang berbeda pilihan politik pun bisa tersenyum (meskipun saya duga dalam hati dia merasa kesal).

Memiliki selera humor yang bagus berarti bisa tertawa - atau setidaknya melihat humor - dalam absurditas kehidupan. Dengan kata lain, kita memiliki sesuatu yang bisa kita tertawakan, bahkan dalam situasi terburuk sekalipun.

Memiliki selera humor yang baik, sebagaimana atribut keramahan dan kesopanan, adalah salah satu penghantar besar dari roda interaksi sosial. Humor dapat membuat sebuah kritik bisa disampaikan dengan lebih enak.

Dengan humor, alih-alih marah dan menggunakan kata-kata kasar, arti dari kalimat kritik itu bisa diterima tanpa rasa bersalah. Dengan humor, orang bisa mengatakan sesuatu yang terlihat berat menjadi lebih ringan. Sebuah lelucon sering bisa mengatakan kebenaran yang sulit untuk dikatakan dalam bentuk aslinya.

Bagi pihak oposisi atau yang tidak mendukung Jokowi, tagar #UninstallJokowi bisa dianggap sebagai sebuah kritik dalam bentuk humor. Mereka mengkritik kegagalan Jokowi dan melontarkan harapan terjadinya suksesi kepemimpinan dalam pilpres 2019 nanti.

Alih-alih menyuarakan secara langsung seperti tagar #2019GantiPresiden, mereka justru menunggangi momen dari tagar #UninstallBukalapak yang terlebih dahulu menjadi trending topic. Bukankah ini kreatif dan menunjukkan selera humor yang bagus?

Sulit lho untuk menunggangi momen tertentu dan menjadikannya kendaraan untuk mencapai sebuah tujuan (dalam kasus tagar ini tujuannya adalah sebagai bentuk kampanye). Biasanya, proses kreatif dalam memunculkan ide-ide kampanye seperti ini hanya bisa dilakukan oleh seorang copywriter yang jempolan. Dan menurut David Ogilvy, biangnya copywriter di dunia advertising, salah satu syarat seorang copywriter yang bagus adalah dia harus memiliki selera humor yang bagus pula.

Bagi pendukung calon presiden incumbent, mereka mungkin tidak terima tagar ini dianggap sebagai lelucon. Mereka -- dengan sensitivitas yang sangat tinggi -- melihat munculnya tagar ini tak lain adalah bagian dari upaya mendegradasikan sosok Jokowi.

Dengan sensitivitas yang tinggi pula pendukung Jokowi menghakimi cuitan Achmad Zaky sebagai bentuk rasa tidak tahu terima kasih pada pemerintah (Jokowi) yang punya peran besar dan sudah banyak membantu keberhasilan startup unicorn seperti Bukalapak. Hingga mereka memunculkan ungkapan "Bukalapak sudah menjadi Lupabapak".

Tapi dengan selera humor yang tinggi pula, pihak oposisi justru membalikkan dan mengembalikan ungkapan tersebut dengan pertanyaan sederhana, "yang Lupabapak siapa ya?"

Kiranya tak perlu dijawab pertanyaan mereka ini. Cukuplah ditangkap dengan selera humor yang bagus, supaya syaraf-syaraf kita yang tegang akibat kontestasi politik bisa sedikit mengendur. Agar otot-otot wajah kita bisa bisa kembali memunculkan sebuah senyuman ramah pada siapapun juga, senyuman yang sudah sekian lama hilang akibat perpecahan yang kita timbulkan sendiri.

Senin, 28 Januari 2019

Erick Tohir Klaim Jokowi Sudah Siapkan Contekan Lengkap Hadapi Prabowo Malam Ini


OPERAIND- Ketua TKN Erick Thohir mengatakan Calon Presiden Joko Widodo (Jokowi) siap untuk menyajikan data-data atau fakta lengkap jika lawannya Prabowo Subianto menyampaikan data salah dalam debat calon presiden kedua, Minggu (17/2) malam ini.

"Kalau nanti data fakta yang dibawa (Prabowo) salah-salah ya mungkin pasti Pak Jokowi akan menyampaikan hal yang benar," kata Erick di Hotel Sultan, Minggu (17/2).


loading...


Erick juga menyebut bahwa apa yang akan disampaikan oleh Jokowi saat debat nanti, bukan hanya sekedar janji-janji semata. Erick mengatakan Jokowi sudah membuktikan semua yang dicapainya selama memimpin Indonesia.

"Pak Jokowi sudah melakukan dan akan melakukan, bukan hanya janji-janji untuk melakukan, itu saja yang terkuat pasti," ujarnya.

Sementara itu, anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Pramono Anung mengklaim bahwa Jokowi sudah paham dan hafal berbagai data terkait tema yang diangkat dalam debat malam ini.

"Ya apapun data mengenai impor, pangan, listrik, infrastruktur, dana desa sudah di luar kepala," ucap Pramono.

Lebih dari itu, Pramono juga menegaskan bahwa Jokowi akan tampil lebih santai pada debat malam ini dibanding dengan debat pertama.



loading...


Apalagi, kata Pramono, siang tadi Jokowi juga sempat makan siang bersama keluarga di Kelapa Gading. "Kebetulan seharian kami dengan beliau, beliau santai sekali hari ini," katanya.

Minggu, 20 Januari 2019

Metro TV "Disemprot" KPI, Surya Paloh: Jangan Usil, Presiden Bisa Marah!!


OPERAIND- Pendiri Media Group, Surya Paloh, akhirnya angkat bicara mengenai penutupan stasiun televisi Metro TV, oleh KPI.

Ketua Umum Partai Nasdem tersebut mempersilakan KPI menutup stasiun TV jika mampu ujar Surya Paloh.KPI mau tutup-tutup saja Gak apa apa kami tidak akan marah kok, itu hak kalian, tugas kalian.



loading...



Mereka boleh kok nutup, memang kalau ditutup kenapa? Gak bisa hidup? kalau memang gak bisa hidup kita akan melakukan negosiasi, lagian dari dulu adem adem aja, kok sekarang tiba tiba mau di tutup.

Kami ini TV yang 100% netral tidak memihak siapapun, justru kubu Prabowo itu yang sering membuat HOAX terhadap siaran Metro TV.

BPN Prabowo juga ikut memboikot siaran Metro TV sebelumnya hingga sekarang:

Sikap Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang memboikot stasiun televisi Metro TV mendapat respons Pendiri Media Group Surya Paloh.
Ketua Umum Partai Nasdem tersebut mempersilakan kubu Prabowo-Sandiaga untuk memboikot Metro TV.
Namun dirinya meminta pihak Metro TV tidak melakukan pemboikotan balik.

"Dia mau boikot, boikot saja. Itu kan hak dia memboikot. Gak apa-apa, tapi media tersebut tidak usah ikut-ikutan memboikotnya," ujar Surya Paloh di Gedung Baileo Siwalima, Kota Ambon, Maluku, Selasa (6/11/2018).



loading...



Surya Paloh tidak mempermasalahkan pemboikotan tersebut. Menurutnya, yang paling penting Metro TV tetap bertahan di tengah pemboikotan tersebut.

"Dia boleh boikot, emang kalau diboikot kenapa? Gak bisa hidup? Memang kalau diboikot tidak bisa hidup, baru dilakukan negosiasi.

Tapi kalau yakin disana ada misi, ada niat baik, ada keyakinan dan ada survival yang mampu dipertahankan, silakan saja boikot," tegas Surya Paloh.

Seperti diketahui, BPN Prabowo-Sandiaga resmi melakukan pemboikotan terhadap Metro TV.

Keputusan itu didasari dugaan bahwa stasiun televisi milik Media Group tersebut menyalahgunakan hak siar untuk kepentingan politik.

Hal itu ditegaskan Ketua BPN Prabowo - Sandi Djoko Santoso dalam konferensi pers di Media Center Prabowo-Sandiaga di Jl Sriwijaya Jakarta Sekatan, Selasa (6/11). Menurut Djoko keputusan memboikot Metro TV merupakan hasil rapat yang bersifat resmi.

"Kami sudah memutuskan boikot MetroTV. Selama ini pihak Prabowo - Sandi telah dirugikan oleh pemberitaan Metro TV," ujar Djoko.



Sabtu, 19 Januari 2019

Dianggap Sering Sebar HOAX, Akhirnya Metro TV Terancam Ditutup Oleh KPI

Akhirnya KPI memberikan teguran keras kepada metro TV.  Berikut penjelasan dari pihak KPI: 

OPERAIND- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menyampaikan perlunya PT Media Televisi Indonesia yang menggunakan nama udara METRO TV, untuk mengedepankan independensi dan keberimbangan dalam program siaran.

Baca Juga: Metro TV Terancam Ditutup KPI, Surya Paloh: Silahkan Saja! Memang Kalau Ditutup Saya Gak Bisa Hidup? 

Wakil Ketua KPI Pusat, S Rahmat Arifin mengatakan, Metro TV jauh dari  prinsip independensi dan netralitas.



loading...



Karenanya Rahmat meminta ada perbaikan mendasar dalam redaksi untuk mengembalikan METRO TV menjalankan tugas jurnalistik dengan jalur yang benar.

Hal tersebut disampaikan Rahmat dalam acara Evaluasi Tahunan yang dilakukan KPI kepada METRO TV, di kantor KPI Pusat, (17/1).

Dalam evaluasi ini, KPI menggunakan parameter kepatuhan atas Undang-Undang, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran, dan Komitmen Televisi yang dibuat menjelang perpanjangaan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) 2016 lalu. Turunan dari parameter tersebut adalah penilai atas penegakan internal P3SPS.

Baca Juga: Prabowo Akan Bongkar Kasus penculikan 98, Wiranto Memohon Agar Namanya Tidak Disebut

Konsistensi format siaran, prinsip independensi netralitas dan keberimbangan, pemenuhan presentase waktu siaran iklan Layanan Masyarakat (ILM), sanksi KPI, apresiasi KPI dan pelaksanaan konten lokal sebagaimana yang diatur dalam konsep sistem siaran berjaringan (SSJ).

Komisioner KPI Pusat Koordinator Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran (PS2P) Agung Suprio memaparkan penilaian KPI atas siaran konten lokal yang ditayangkan METRO TV. Pada bulan Agustus 2018, METRO TV telah memenuhi alokasi konten lokal 10 persen dari total waktu siaran setiap hari, termasuk juga menempatkan konten lokal tersebut pada waktu produktif.



loading...



Namun demikian, pada METRO TV yang memiliki 29 anak jaringan ini, KPI menemukan banyaknya re-run atau penayangan ulang konten lokal. Bahkan, ujar Agung, program yang re-run ini paling banyak ditemukan di METRO TV dari pada stasiun TV lainnya.

Catatan lain disampaikan oleh Mayong Suryo Laksono, Komisioner KPI Pusat Bidang Pengawasan Isi Siaran. Mayong memaparkan sanksi yang diterima METRO TV sepanjang tahun 2018, serta peringatan dari KPI. Mayong menyinggung pula temuan dari KPI Pusat tentang arah pemberitaan METRO TV yang tidak seimbang, dan kurang memberi ruang pada kelompok oposisi.

“Untuk hal ini, akan ada waktunya nanti, KPI mengundang METRO TV untuk mendiskusikan lebih jauh,”ujarnya. Mayong memberikan contoh ketidakberimbangan itu adalah munculnya pidato Ketua Umum Partai Nasdem dalam pemberitaan.

Baca Juga: Tekanan Tiada Hentinya, Kini Lembaga Bahtsul Masa'il Keluarkan Fatwa HARAM Menonton ILC 

Senada dengan Mayong, terkait ketidakberimbangan disampaikan pula oleh Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran lainnya, Nuning Rodiyah. Menjelang Pemilihan Umum, ada banyak pengaduan dari masyarakat bahwa tone METRO TV sedikit miring. Selain itu, data dari KPI sendiri juga menunjukkan ketidakadilan dan ketidakberimbangan tersebut.

Nuning menegaskan bahwa METRO TV harus memberikan kesempatan yang sama dalam pemberitaan dan program lainnya untuk semua kontestan politik. “Jangan sampai juga, durasi yang sama tapi tone redaksi berbeda!” ujar Nuning.

Menanggapi berbagai catatan dari KPI ini, Budiyanto (Sekjen Redaksi METRO TV) menjelaskan beberapa hal terkait sanksi yang didapat selama 2018. Dirinya menyadai bahwa sanksi yang didapat METRO TV lantaran kesalahan yang bersifat sangat esensial.

Baca Juga: Luhut: Saya Siap Cium Kaki Prabowo Jika Dia Bisa Jadi Presiden!!

Sedangkan terkait pemberitaan politik, Budiyanto akan menyampaikan masukan ini pada level pimpinan.

Mengenai konten lokal, menurut Bambang Isdiyanto selaku Manager Transmisi METRO TV, pihaknya berusaha sebaik mungkin agar di tiap daerah mendapatkan berita yang fresh. Dirinya mengakui kalau untuk feature masih ada konten lokal yang bersifat re-run. “Kami akan minta studio di setiap daerah untuk meningkatkan produksi,”ujar Bambang.

Secara umum, catatan KPI yang kemudian menjadi risalah rapat dari Evaluasi Tahunan METRO TV yakni perlunya METRO TV meningkatkan pemahaman terhadap P3SPS untuk meningkatkan kualitas siaran. METRO TV juga diminta memenuhi alokasi konten lokal sebanyak 10 persen serta peningkatan kualitas siaran lokal.

Risalah rapat ditutup dengan komitmen METRO TV dalam mengedepankan independensi dan keberimbangan da... Selanjutnya..

Kamis, 17 Januari 2019

Tekanan Tiada Hentinya, Kini Lembaga Bahtsul Masa'il Keluarkan Fatwa HARAM Menonton ILC



OPERAIND, Jakarta,- Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PWNU DIY mengeluarkan fatwa haram menonton tayangan 'Indonesia Lawyers Club' (ILC) di tvOne karena dinilai provokatif dan mencemarkan nama baik. Wakil Direktur Utama tvOne Karni Ilyas mengatakan tayangan ILC selalu berimbang.

"Kita selalu berimbang, selalu dua pihak, tidak ada orang yang kita cemarkan. Kalau koruptor dengan sendirinya tercemar. Kalau orang bener ya nggak pernah kita cemarkan. Kalau hanya melakukan kesalahan, semua media harus mengontrol orang itu," kata Karni Ilyas ketika dihubungi detikcom, Kamis (16/8/2018).


loading...


Karni, yang juga pembawa acara ILC, membantah pihaknya melakukan provokasi dan pencemaran nama baik seperti yang dituduhkan PWNU DIY. Dia menjelaskan pihaknya menjalankan tugas jurnalis, yaitu watch dog atau anjing penjaga.

"Jadi menurut saya, tidak ada semua yang dituduhkan, yang mereka sampaikan itu. Malah kalau saya, kenapa selama ini lembaga-lembaga agama malah tidak ada yang mengharamkan tayangan-tayangan takhayul, yang mistik-mistik, atau yang mengarah ke porno. Kok larinya ke ILC," jelasnya.

"Tapi kita bukan dalam konotasi menghina orang. Tapi kalau dalam kepentingan publik bermasalah, apa boleh buat. Itu adalah tugas wartawan sebagai watch dog, sebagai anjing penjaga. Sebagai wartawan, nggak boleh diam kalau ada lembaga-lembaga resmi, semua yang menyangkut kepentingan publik harus kita kritisi. Kalau nggak benar, itu kita beritain," sambungnya.

Fatwa haram tersebut keluar dalam diskusi hukum agama yang digelar LBM PWNU DIY di Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede, Yogyakarta, pada Jumat (10/8). Diskusi tersebut dipimpin langsung Ketua LBM PWNU DIY Fajar.


loading...


Fajar mengatakan diskusi hukum agama tersebut berangkat dari keresahan masyarakat terhadap tayangan televisi yang provokatif, seperti ILC. Lantas masyarakat meminta fatwa dari LBM PWNU DIY untuk dijadikan pedoman.

"Pertanyaannya (masyarakat) begini, 'bagaimana hukum menayangkan program televisi yang mengandung konten provokatif dan pencemaran nama baik seperti ILC?'," kata Fajar saat dihubungi detikcom, Kamis (16/8/2018).

"Kemudian kita jawab, 'hukumnya menayangkan program televisi dalam acara apa pun, termasuk ILC, yang mengandung konten provokatif dan ada unsur pencemaran nama baik, hukumnya haram'," lanjutnya.

Alasannya, ujar dia, konten provokatif dinilai bisa menimbulkan fitnah di tengah masyarakat. Tak hanya itu, di antara warga juga bisa saling mencela dan menghujat akibat terprovokasi konten tersebut.

"Akhir-akhir ini ILC menampilkan orang-orang yang sangat berseberangan, sehingga di acara ILC itu nanti terjadi saling bully, saling mencaci, dan sebagainya, baik di medsos maupun di dunia nyata," tutur Fajar.

"Justru dari diskusi (debat ILC) itu menimbulkan dampak-dampak negatif, seperti membuka aib orang lain, kan jelas dilarang agama. Membicarakan kesalahan orang lain di mana orang lain itu tidak ada di situ," jelasnya.

Adapun dasar fatwa haram dari LBM PWNU DIY adalah nash (ketetapan) Alquran, seperti keterangan dalam Surat Al-Maidah ayat 8 dan nash hadis. Kemudian juga dari kitab Ihya Ulumuddin karya Iman Ghazali, dan kitab-kitab kuning lainnya.

"Termasuk dosa besar adalah kita melakukan sesuatu, baik perbuatan, ucapan, maupun isyarat, yang mana perbuatan-isyarat itu nanti bisa menimbulkan fitnah yang sangat besar. Bisa membuat orang-orang awam menjadi kebingungan," ucapnya..Selanjutnya