OPERAIND- Organisasi Papua Merdeka atau OPM mendesak PBB agar ikut campur dalam konflik terbaru di distrik Nduga, Papua Barat.
Tentara Pembebasan Papua Barat yang disebut pemerintah Ri sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), membunuh 12 pekerja konstruksi jalan pada penghujung 2018.
loading...
Hal ini disampaikan delegasi OPM ketika menggelar konferensi pers di Port Moresby, Papua Nugini, 31 Februari 2019, yang juga dihadiri perwakilan Tentara Pembebasan Papua, mendeklarasikan perang terhadap pemerintah RI sampai sepakat negosiasi damai, seperti dilaporkan Radio New Zealand, RNZ, dikutip 1 Februari 2019.
Ketua Persatuan Papua Nugini untuk Pembebasan Papua Barat, Kenn Mondiai, mengatakan bahwa masuk akal bagi OPM untuk menggelar konpers di mana mereka bersatu dengan sesama warga Melanesia.
Juru bicara OPM, Jeffrey Bomanak, mengumumkan dukungan resmi OPM untuk deklarasi perang Tentara Pembebasan Papua terhadap RI.
Kelompok ini juga meminta Sekjen PBB untuk mengirim lembaga PBB relevan untuk mengusut konflik di Nduga.
OPM juga meminta Dewan HAM PBB untuk menerapkan pengawasan atas situasi di Papua Barat.
Pada 27 Januari, gerakan separatis Papua Barat menyampaikan petisi dengan 1,8 juta tanda tangan yang meminta referendum kemerdekaan kepada Dewan HAM PBB, seperti dilaporkan Reuters.
loading...
Benny Wenda, ketua Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat (ULMWP), mengatakan ia berharap PBB akan mengirim misi pencarian fakta ke provinsi itu untuk mendukung dugaan pelanggaran hak asasi manusia.
Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Swiss, Duta Besar Hasan Kleib mengatakan, pemerintah tetap berkomitmen untuk mengundang Kantor Komisioner Tinggi HAM PBB atau KTHAM yang akan diwakili kantor regionalnya di Bangkok, Thailand untuk berkunjung ke Papua.
"Jadi tidak bisa dikatakan bahwa KTHAM masih menunggu undangan atau meminta akses. Undang sudah disampaikan langsung ketika kunjungan KTHAM sebelumnya, Zeid al Hussein," kata Dubes Kleib kepada wartawan melalui Whatsapp-nya, Rabu, 30 Januari 2019.
Menurut Dubes Kleib, yang belum disepakati adalah waktu untuk KTHAM berkunjung ke Papua. Namun kunjungan KTHAM ke Papua diharapkan pada tahun ini, 2019. Dalam pemberitaan The Guardian, Rabu, 30 Januari 2019, KTHAM Michelle Bachelet mengatakan dirinya telah meminta akses ke Papua.
Padahal pada September 2017, menurut laporan Radio New Zealand yang dikutip Tempo pada 6 Desember 2018, petisi yang juga pernah disampaikan Benny Wenda untuk mengusut pelanggaran HAM dan menempatkan agenda dekolonisasi Papua telah dimentahkan oleh Komite Dekolonisasi PBB.
Komite Dekolonisasi PBB mengatakan bahwa isu Papua Barat berada di luar wewenangnya, yang hanya diberikan ke 17 negara yang diakui oleh PBB sebagai "Non-self Governing Territory". Menurut Piagam PBB, yang dikutip dari situs un.org, Non-Self Governing Territory adalah masyarakat yang belum mencapai syarat penuh untuk membentuk pemerintahan sendiri.
Selain itu, Ketua Komite Dekolonisasi PBB sekaligus Dubes Venezuela untuk PBB, Rafael Ramirez, mengatakan dia tidak menerima dokumen permohonan resmi dan bahwa petisi itu palsu, seperti dilaporkan abc.net.au.
Ketua Dekolonisasi PBB mengatakan komitenya telah dimanipulasi untuk tujuan politik dan menerima kedaulatan Indonesia atas Papua Barat yang memerintah wilayah itu pada 1969
Papua: Enggak Boleh Merdeka Titik
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengaku penyerahan petisi referendum Papua Barat yang ditandatangani oleh 1,8 juta orang ke Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) bukan sebuah masalah.
Menurut dia, hal itu lantaran petisi tersebut tak mewakili keseluruhan warga Papua Barat.
"Tidak masalah kita lebih banyak kok," ujar Ryamizard di Gedung DPR, Jakarta, Senin (28/1).
Meski tak mempermasalahkan, Ryamizard tetap menekankan tidak boleh ada kelompok yang merdeka di wilayah Indonesia.
Ia berkata pihak yang hendak akan merdeka harus berhadapan terlebih dahulu dengan dirinya selaku penanggungjawab pertahanan negara.
"Begini ya, apapun ngomong segala macem enggak boleh merdeka. Titik. Ya, kalau mereka berhadapan dengan pasti menteri pertahanan dulu dong, menteri pertahanan negara," ucap dia.
Ryamizard juga meminta PBB tidak ikut campur masalah yang terjadi di Indonesia, salah satunya soal separatisme. Sebab, ia menyebut Indonesia tak pernah ikut campur atas masalah negara lain.
Lihat juga:Anggota TNI Tewas Ditembak Kelompok Bersenjata di Nduga
"Saya minta, kita (Indonesia) kan tidak pernah ikut-ikut negara orang. Orang lain jangan ikut-ikut negara sini (Indonesia) dong," ujarnya.
Adapun soal posisi Indonesia sebagai anggota PBB, Ryamizard mengimbau PBB untuk adil. PBB, kata dia, harus menghormati kedaulatan Indonesia di tengah statusnya sebagai anggota PBB.
Keadilan dan penghormatan itu, lanjutnya, agar peristiwa referendum di Timor Timur yang berujung pemisahan diri dari Indonesia tahun 1999 tak terulang kembali.
"PBB kan harus adil. Jangan kayak dulu tuh Timtim enggak adil macem-macem tuh," ujar Ryamizard.
Di sisi lain, Ryamizard menyebut pemerintah membuka peluang negosiasi dengan kelompok separatis the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) selaku pihak yang mengklaim telah menyerahkan petisi itu ke PBB.
Akan tetapi, ia mengingatkan negosiasi dilakukan jika menguntungkan Indonesia. "Negosiasi kalau menguntungkan negeri ini harus. Kalau enggak, ngapain," ujarnya..Selanjutnya
Sumber: TEMPO - CNN
Tidak ada komentar:
Posting Komentar