Ilustrasi Hukuman Mati Bagi Pelaku Koruptor. (foto: Aqis/Bla) |
OPERAIND,- Group Head Direktorat Gratifikasi KPK, Agus Priyanto, mengungkapkan tiga alasan mengapa tindak pidana korupsi tak kunjung berhenti di Indonesia. Hal itu menjadi ironi karena banyaknya koruptor yang sudah tertangkap rupanya tidak memberikan efek jera.
"Saya ambil satu teori, yaitu fraud triangle. Segitiga ini menghubungan antara kesempatan, tekanan, dan rasionalisasi atau pembenaran," kata Agus saat mengisi FGD dan Sosialisasi terkait pencegahan tindak pungutan liar di lingkungan Kemenkumham, Surabaya, Selasa (2/10).
loading...
Korupsi memang sebuah momok bagi sebuah negara. Uang yang seharusnya digunakan untuk hal berguna, malah habis di kantong orang-orang yang rakus. Alhasil negara harus mengalami kerugian luar biasa. Saking kesalnya dengan korupsi ini, bahkan beberapa negara terpaksa memberikan hukuman mati bagi pelakunya, dan ternyata itu terbukti efektif.
Baca juga: Merasa Difitnah Atas OTT KPK, Romi Akan Bawa Kasusnya Ke Mahkamah Internasional
Pertanyaannya, bagaimana kalau hukuman seperti itu diterapkan di Indonesia? Mengingat negeri ini masih masuk 40 besar negara dengan jumlah korupsi terbanyak.
Apakah akan masih efektif atau tidak? Berikut ilustrasinya jika hal itu diterapkan di Indonesia.
Pertentangan dari para aktivis HAM
Hukuman mati memang dinilai tidak manusiawi oleh beberapa orang. Dan sampai sekarang masih menjadi perdebatan di Indonesia. Apalagi kalau terdakwa adalah seorang warga Indonesia asli, sejahat apapun orang itu pastinya juga akan selalu ada yang akan membela. Akan ada pertentangan besar, antara tega dan tidak.
loading...
Memang pada dasarnya menghilangkan nyawa seseorang secara sengaja lewat hukuman adalah hal yang bertentangan dengan nurani dan HAM. Tapi, kalau mengingat korupsi yang dilakukan, itu sebenarnya tak jauh beda dari membunuh juga. Bayangkan saja, ketika uang yang sedianya bakal digunakan untuk membantu rakyat yang antara hidup dan mati malah disikat. Ini tak ada bedanya kan dengan membunuh?
Baca juga: Heboh Pengakuan Puyono Yang Menyebutkan Romi OTT KPK Saat Cari Dana untuk Jokowi
Bahkan para anggota dewan pun menentang
Negara Indonesia sangat dikenal dengan sistem demokrasinya yang tinggi, sehingga dalam membuat keputusan apapun harus menurut persetujuan banyak orang term..Selanjutnya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar