Berita Terkini: Maret 2019

Minggu, 17 Maret 2019

Warga Jateng Sudah Tak Punya Stok Beras Lagi Untuk Dimasak, Ganjar Pranowo Anjurkan "Rakyat Miskin" Makan Tiwul Aja

OPERAIND- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menanggapi ringan warga Kabupaten Banyumas yang mengonsumsi tiwul karena tak memiliki stok beras akibat kemarau panjang.

Hujan yang tak turun sejak sejak dua bulan lalu, menyebabkan warga Dusun Wanarata, Desa Kalitapen, Kecamatan Purwojati, Banyumas, kesulitan bahan pangan.

"Enggak apa-apa makan tiwul, itu boleh, malah saya anjurkan. Kalau enggak ada beras makanlah tiwul, makanlah umbi-umbian yang kita miliki, dan itu bagian dari diversifikasi pangan," kata Ganjar di sela menghadiri kegiatan Dies Natalis ke-36 Politeknik Negeri Semarang (Polines), Senin (6/8/2018).

Menurutnya, masyarakat bisa mengonsumsi segala potensi di daerah masing-masing jika tak bisa menanam padi akibat kemarau panjang. Apalagi, saat ini sudah banyak inovasi dan kreasi makanan tradisional sehingga memiliki cita rasa yang tak kalah dari kuliner masa kini.

"Yang tidak boleh kalau tidak makan. Kalau tidak makan lapor saya. Tiwul itu enak. Sekarang tiwul rasanya enak-enak.

Yang di (daerah) situ silakan digunakan (konsumsi) jangan hanya makan beras saja. Kecuali maaf ya, kalau makannya nasi aking. Itu silakan lapor ke saya, kita siapkan droping, bantuan-bantuan (makanan)," katanya.

Sebelumnya, beredar informasi warga Dusun Wanarata, mengonsumsi tiwul atau oyek untuk menyiasati kondisi kesulitan pangan saat ini.

Jumlah warga yang tinggal di dusun tersebut sebanyak 450 kepala keluarga atau 2.000 jiwa. Dari jumlah itu, lebih dari separuh merupakan warga miskin yang mengandalkan pertanian tadah hujan sebagai mata pencaharian.

Sumber: https://daerah.sindonews.com/read/1328216/22/warga-tak-punya-stok-beras-ganjar-pranowo-anjurkan-makan-tiwul-1533562019

Sabtu, 16 Maret 2019

Jokowi: Apapun Itu, Dari Dulu Romy Sudah Menjadi Musuh Kita

OPERAIND- Penetapan tersangka yang dilakukan KPK terhadap Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy mendapat tanggapan dari Calon Presiden Petahana Joko Widodo.

Jokowi mengaku prihatin dengan apa yang menimpa politisi yang akrab disapa Romi tersebut.

“Apapun, Romy adalah kawan kita. Sudah lama, dan ikut dalam koalisi indonesia kerja. Kita sangat sedih dan prihatin,” ujarnya di Hotel Cambridge, Medan, Sabtu (16/3).

Meski demikian, Jokowi meminta setiap pihak untuk menghormati proses hukum yang dijalankan KPK. “Kita menghormati keputusan yang ditetapkan oleh KPK dan seluruh proses hukum yang ada,” imbuhnya.

Jokowi meyakini, status Romi sebagai tersangka tidak akan berdampak jauh terhadap soliditas Tim Kampanye Nasional (TKN).

“Saya kira konsolidasi kita dengan partai-partai tidak masalah. Tidak memengaruhi elektabilitas,” tuturnya.

Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan, TKN akan tetap tetap solid dan bekerja seperti biasa. “Pekerjaan pekerjaan politik terus dilakukan,” tandasnya.

Seperti diketahui, KPK telah mengumumkan status Romi sebagai tersangka kasus jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama. Penetapan tersangka itu dilakukan sehari setelah dia dicokok penyidik KPK dalam operasi tangkap tangan di Jawa Timur.

Mahkamah Konstitusi (MK) Mengizinkan Jokowi Menggunakan Fasilitas Negara Saat Kampanye, "Khan Dia Presiden, Bukan Tukang Kuda"

Jakarta, OPERAIND,- Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan yang diajukan sekelompok mahasiwa mengenai aturan kampanye pemilu.

Dalam putusan Nomor 10/PUU-XVII/2019, MK menegaskan presiden tidak perlu cuti kampanye saat mengikuti pilpres sebagaiamana tertuang dalam Pasal 299 Ayat I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

MK berpendapat Pasal 299 ayat 1 UU Pemilu secara tegas menjamin bahwa sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, hak presiden dan/atau wakil presiden petahana untuk melaksanakan kampanye sama sekali tidak dikurangi jika hendak mencalonkan diri kembali sebagai presiden dan/atau wakil presiden.

"Justru akan menjadi bertentangan dengan semangat Pemilu (dan dengan demikian bertentangan dengan UUD 1945) jika Presiden dan/atauWakil Presiden petahana yang hendak mencalonkan diri kembali sebagai Presiden dan Wakil Presiden (sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 7 UUD 1945) tidak diberi hak untuk melaksanakan kampanye," kata Majelis Hakim yang dipimpin Anwar Usman, di Gedung MK, Jakarta, Rabu (13/3/2019) seperti dikutip dari website resmi MK.

Menurut MK, jika hal itu dilakukan berarti akan terjadi perlakuan berbeda terhadap calon presiden dan wakil presiden petahana dengan calon presiden dan wakil presiden lainnya untuk hal atau kedudukan yang sama, yaitu sama-sama pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pemilu.

"Persoalan apakah hak itu akan digunakan atau tidak, hal itu sepenuhnya berada di tangan yang bersangkutan," kata hakim MK.

Kendati demikian MK menilai perlu ada pembatasan bagi capres/cawapres petahana dalam kedudukannya sebagai petahana agar dalam melaksanakan haknya untuk berkampanye tidak menyalahgunakan kedudukannya sebagai petahana.

"Pembatasan tersebut, baik dalam bentuk kewajiban untuk memperhatikan keberlangsungan tugasnya sebagai penyelenggara negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 300 dan Pasal 301 UU Pemilu, maupun dalam bentuk larangan penggunaan fasilitas negara," kata MK.

Permohonan gugatan diajukan oleh enam mahasiswa Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafiiyah pada 17 Januari 2019. Mereka menggugat Pasal 299 ayat 1 UU 7/20197 yang menyatakan Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye.

Pada sisi lain, menurut pemohon, terdapat ketentuan yang mengharuskan/mewajibkan calon presiden petahana untuk memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara.

Menurut pemohon, Jokowi sebagai “calon presiden petahana” memiliki agenda kerja yang sangat padat, bahkan juga harus bekerja di hari libur atau tanggal “merah”, padahal Jokowi juga harus mengambil hak kampanye dalam Pilpres 2019.

Kaitannya dengan para Pemohon adalah bahwa para pemohon juga ingin mengikuti kampanye Pilpres 2019 untuk mengetahui visi-misi pasangan calon presiden-wakil presiden Jokowi-Maruf Amin..Selanjutnya

KPK Anjurkan Hukuman Mati untuk Koruptor Diterapkan di Indonesia, Setujukah Anda??

Ilustrasi Hukuman Mati Bagi Pelaku Koruptor. (foto: Aqis/Bla)

OPERAIND,- Group Head Direktorat Gratifikasi KPK, Agus Priyanto, mengungkapkan tiga alasan mengapa tindak pidana korupsi tak kunjung berhenti di Indonesia. Hal itu menjadi ironi karena banyaknya koruptor yang sudah tertangkap rupanya tidak memberikan efek jera.

"Saya ambil satu teori, yaitu fraud triangle. Segitiga ini menghubungan antara kesempatan, tekanan, dan rasionalisasi atau pembenaran," kata Agus saat mengisi FGD dan Sosialisasi terkait pencegahan tindak pungutan liar di lingkungan Kemenkumham, Surabaya, Selasa (2/10).

Korupsi memang sebuah momok bagi sebuah negara. Uang yang seharusnya digunakan untuk hal berguna, malah habis di kantong orang-orang yang rakus. Alhasil negara harus mengalami kerugian luar biasa. Saking kesalnya dengan korupsi ini, bahkan beberapa negara terpaksa memberikan hukuman mati bagi pelakunya, dan ternyata itu terbukti efektif.

Baca juga: Merasa Difitnah Atas OTT KPK, Romi Akan Bawa Kasusnya Ke Mahkamah Internasional

Pertanyaannya, bagaimana kalau hukuman seperti itu diterapkan di Indonesia? Mengingat negeri ini masih masuk 40 besar negara dengan jumlah korupsi terbanyak.

Apakah akan masih efektif atau tidak? Berikut ilustrasinya jika hal itu diterapkan di Indonesia.

Pertentangan dari para aktivis HAM
Hukuman mati memang dinilai tidak manusiawi oleh beberapa orang. Dan sampai sekarang masih menjadi perdebatan di Indonesia. Apalagi kalau terdakwa adalah seorang warga Indonesia asli, sejahat apapun orang itu pastinya juga akan selalu ada yang akan membela. Akan ada pertentangan besar, antara tega dan tidak.

Memang pada dasarnya menghilangkan nyawa seseorang secara sengaja lewat hukuman adalah hal yang bertentangan dengan nurani dan HAM. Tapi, kalau mengingat korupsi yang dilakukan, itu sebenarnya tak jauh beda dari membunuh juga. Bayangkan saja, ketika uang yang sedianya bakal digunakan untuk membantu rakyat yang antara hidup dan mati malah disikat. Ini tak ada bedanya kan dengan membunuh?

Baca juga: Heboh Pengakuan Puyono Yang Menyebutkan Romi OTT KPK Saat Cari Dana untuk Jokowi

Bahkan para anggota dewan pun menentang
Negara Indonesia sangat dikenal dengan sistem demokrasinya yang tinggi, sehingga dalam membuat keputusan apapun harus menurut persetujuan banyak orang term..Selanjutnya

Dapat Dukungan Dari Para Habib, Ma'ruf Amin Sebut Kemenangan Sudah Didepan Mata, "Kita Hanya Menunggu Pelantikan"

OPERAIND,- Jelang debat cawapres Minggu (17/3) besok, cawapres 02, KH Ma'ruf Amin menerima kunjungan para habaib dari Jawa Timur. Mereka antara lain Habib Ahmad bin Hadun Al Muhdar, Habib Husein bin Ali Al Muhdar, Habib Ali Ahmadali serta keluarga habaib dari Jawa Timur.

Mereka datang untuk mendoakan dan memberikan dukungan kepada Ma'ruf Amin agar memenangkan Pilpres 2019. Dukungan itu disambut Ma'ruf Amin dengan rasa syukur dan terima kasih.

Menurutnya, dukungan para habaib dari Jawa Timur itu akan menambah kekuatan pasangan Jokowi-KH Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.

Tak cuma itu, Ma'ruf Amin juga menyatakan dirinya sudah siap untuk menghadapi debat cawapres besok malam.

"Saya sudah cukup membekali diri. Siap untuk berdebat besok malam nanti," kata Ma'ruf Amin di kediamannya, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (16/3).

Sementara itu, Habib Husein bin Ali Al Muhdar mengatakan Jokowi-Ma'ruf adalah pasangan ideal. Sebab, Jokowi dikenal sebagai pemimpin bersih dan Ma'ruf sebagai pengayom umat.

"Kami selalu berdoa agar beliau diberi kemudahan untuk memenangkan Pilpres dan menjalankan amanah sebagai Wapres nanti," katanya.

Dia juga menyebut pemerintah saat ini getol membela Palestina. Di antara negara-negara mayoritas muslim di dunia, menurutnya Indonesia kini tampil yang terdepan dalam membela Palestina dari penjajahan Palestina..Selanjutnya

Data Terkini Penembakan di Masjid Al Noor Selandia Baru, KBRI Catat Korban WNI jadi 8 Orang

OPERAIND,- Kementerian Luar Negeri RI, melalui informasi yang dihimpun oleh KBRI Wellington, menyatakan bahwa untuk sementara, ada delapan WNI yang terdampak kasus penembakan Selandia Baru di masjid di Christchurch pada Jumat 15 Maret 2019. Laporan itu memperbarui kabar mengenai jumlah WNI yang terdampak, yang sebelumnya disebut hanya berjumlah enam orang.

Dari total delapan, enam WNI terdampak di Masjid Al Noor, namun satu di antaranya hingga saat ini masih hilang kontak dengan pihak kedutaan. Sementara dua lainnya terdampak di Masjid Linwood (Linwood Islamic Centre), diketahui terluka namun tengah mendapat perawatan medis. Kedua TKP berada di area kota Christchurch.

"Dari 6 (enam) WNI yang diketahui berada di Masjid Al Noor pada saat kejadian penembakan hari ini, 5 (lima) orang telah melaporkan ke KBRI Wellington dalam keadaan sehat dan selamat," jelas KBRI Wellington dalam pernyataan yang diterima Liputan6.com, Jumat (15/3).

"Sementara 1 (satu) orang atas nama Muhammad Abdul Hamid masih belum diketahui keberadaannya," lanjut pernyataan itu.

Sementara dari Masjid Linwood, KBRI Wellington menerima kabar bahwa terdapat 2 (dua) WNI (seorang ayah dan anaknya) yang tertembak. "Kondisi sang ayah atas nama Zulfirman Syah masih kritis dan dirawat di ICU RS Christchurch Public Hospital. Sementara anaknya dalam keadaan yang lebih stabil," lanjut KBRI.

Staf KBRI, Adek Triana Yudhaswari mengatakan kepada Liputan6.com pada Jumat sore WIB bahwa data itu masih bersifat sementara. "Semoga tidak bertambah," jelas Adek melalui pesan singkat.

Dia juga menjelaskan bahwa hari ini pihak kedutaan belum bisa menjangkau Christchurch karena otoritas menutup bandara setempat pasca-kejadian penembakan di masjid Selandia Baru.

"Bandara di Christchurch setelah kejadian (penembakan) ditutup. Besok pak Dubes (RI untuk Selandia Baru, Tantowi Yahya) dan staf akan kesana," jelasnya.

Pelaku yang bernama Brenton Tarrant diketahui berpemahaman "ekstremis sayap kanan" namun tidak masuk dalam daftar teroris pemerintah Selandia Baru. Setidaknya 49 orang tewas dan puluhan lainnya terluka dalam insiden penembakan Selandia Baru di Masjid Al Noor dan Masjid Linwood, yang disebut oleh Perdana Menteri Jacinda Ardern sebagai salah insiden terkelam dalam sejarah Negeri Kiwi.

Komunitas Pemusik dan Fotografer se-Daerah Solo Deklarasi Dukung Jokowi-Ma'ruf

SOLO, OPERAIND,- Menjelang Pilpres 2019, dukungan terus mengalir untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden Jokowi-Ma'ruf. Dukungan untuk pasangan nomor urut 01 tersebut datang dari ratusan pemusik dan fotografer di Kota Solo dan sekitarnya.

Deklarasi dikemas dalam acara bertajuk Pemusik Ber#01 untuk Joko Widodo (Jokowi) di bekas pabrik gula De Tjolomadoe, Jalan Adi Sucipto, Kecamatan Colomadu, Karanganyar, Sabtu (16/3) petang. Acara tersebut juga dihadiri ribuan relawan Komunitas Sahabat Jokowi (KSJ) dan Komunitas Srikandi Indonesia (KSI).

Ketua Umum KSJ, Sudiro Agung mengatakan acara tersebut menampilkan banyak pemusik dan pelaku seni. Di antaranya Outplain, Solo Blues Community, The Frame, Lastcarbeats, Smoothies, Exsas, Kidung Riang dan 1910 Band (tribute to Iwan Fals).

Menurut dia, kegiatan tersebut tidak hanya menampilkan pentas musik dari grup band. Ada juga lomba foto model dengan atribut #01. Kemudian deklarasi dan penandatangan dan harapan untuk Pilpres 2019. Kegiatan tersebut juga dimaksudkan sebagai bentuk kado untuk Jokowi-Ma'ruf agar kembali masuk istana.

"Kami akan sampaikan kepada khalayak ramai jangan lupa tanggal 17 April harus mencoblos, harus kita gunakan hak pilih kita. Untuk menentukan masa depan bangsa dan negara yang lebih baik lagi, yang lebih hebat lagi. Lewat seni dan musik, kami ajak masyarakat bersatu, kita galang kekuatan, kita bergandengan tangan untuk memenangkan pasangan Jokowi- Ma'ruf Amin," katanya.

Salah satu fotografer, Puguh Rata Widura mengatakan komunitas fotografer sepakat untuk melawan hoaks melalui kreatifitas.

"Foto bisa menjadi media melawan hoaks. Melalui foto, orang akan lebih menghargai karya orang lain. Fotografer bisa menggaungkan antihoaks melalui foto seperti human interest dan hasil konstruksi pembangunan yang telah dilakukan," jelasnya. (merdeka/dil)

Mengerikan, Penemuan 19 Kantong Berisi Jasad Manusia Gegerkan..

Mengerikan, Penemuan 19 Kantong Berisi Jasad Manusia Gegerkan Meksiko

Jaksa penuntut di Meksiko menyatakan tengah menyelidiki penemuan 19 kantong plastik berisi potongan jasad manusia di negara bagian Jalisco. Para ahli forensik sedang bekerja untuk mengidentifikasi potongan jasad tersebut.

Melansir laman Reuters pada Sabtu (16/3/2019), pihak berewenang Meksiko menemukan kantong plastik berisi potongan jasad manusia pada Kamis (14/3/2019) di sebuah saluran air limbah di kota Ixtlahuacan de los Membrillos.

Belum diketahui secara pasti apakah potongan jasad manusia itu berasal dari berapa orang. Petugas masih mengidentifikasi dan mencocokkan dengan data laporan orang hilang.

Upaya pencarian dihentikan pada Kamis malam karena alasan keamanan dan rencananya dilanjutkan pada Jumat pagi ini.

Negara bagian Jalisco di Meksiko dalam beberapa tahun terakhir memang mengalami kekacauan akibat ulah Kartel Generasi Baru Jalisco. Kartel itu menjadi salah satu geng narkoba paling kuat di Meksiko.

Pertempuran antar geng membuat jumlah pembunuhan memecahkan rekor di Meksiko pada tahun lalu. Angka kekerasan juga tinggi dalam beberapa bulan pertama Presiden Andres Manuel Lopez Obrador.

PDIP Minta Umat Islam Tak Terprovokasi Dengan Teror di Masjid New Zealand, "Cuman Mati 40 Orang Hal Biasa"

Jakarta, OPERAIND,- PDIP meminta umat Islam di Indonesia tidak terprovokasi penembakan yang terjadi di masjid di Selandia Baru (New Zealand).

Menurut PDIP, semua pihak harus menahan diri mengeluarkan pernyataan yang bersikap provokatif dan memperkeruh suasana.

"Meminta kepada segenap umat Islam di Indonesia untuk tetap tenang, tidak terpecah belah, tidak terprovokasi, dan jangan ikut-ikutan memperkeruh suasana dengan mengeluarkan pernyataan provokatif yang berpotensi mengganggu keamanan dan kondusivitas di dalam negeri," kata Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/3/2018).

Selain itu, Jubir TKN Jokowi-Ma'ruf Amin ini meminta pemerintah Selandia Baru mengusut tuntas kasus itu. Pemerintah Selandia Baru, disebutnya, harus memberi perlindungan bagi WNI ataupun umat Islam di sana.

Simak Juga: Merasa Difitnah Atas OTT KPK, Romi Akan Bawa Kasusnya Ke Mahkamah Internasional

"Meminta pemerintah Selandia Baru agar segera mengusut tuntas motif dan pelaku penembakan serta dalang atas peristiwa tersebut dan memberikan hukuman seberat-beratnya kepada siapa pun yang terlibat," ujarnya.

Dia mengingatkan tindakan terorisme tidak dibenarkan dengan alasan apa pun. Menurutnya, terorisme bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan tidak terkait dengan agama mana pun.

"Tindakan tersebut adalah tindakan terorisme yang sama sekali tidak dibenarkan dengan alasan apa pun dan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. Terorisme tidak berkaitan dengan agama mana pun, sehingga kita hendaknya memisahkan antara ajaran agama dan perbuatan akibat ideologi kegelapan tersebut," ujar Basarah.

Duta Besar RI di Wellington, Tantowi Yahya, sebelumnya menyatakan ada 344 WNI yang tinggal di Christchurch, Selandia Baru. Tantowi menyebut umumnya mereka dalam keadaan syok pascapenembakan.

Baca juga: Heboh Surat Suara Nyasar ke Hong Kong, Bawaslu Akan Bahas dengan DPR

Hingga Jumat (15/3) pukul 23.30 waktu setempat, berdasarkan data KBRI Wellington, ada 6 WNI yang diketahui berada di Masjid Al Noor saat kejadian penembakan. Sebanyak 5 orang dilaporkan selamat, sedangkan 1 orang atas nama Muhammad Abdul Hamid belum diketahui keberadaannya. Adapun ayah-anak bernama Zulfirmansyah dan Mohammad Rais masih dirawat di RS. Keduanya berada di Masjid Lindwood ketika kejadian berlangsung..Selanjutnya

Ketika Jokowi Dimintai Tanggapan Soal Penangkapan Romahurmuziy Oleh KPK, Jokowi: Yang Mana Orangnya, Saya Lupa

OPERAIND- alon Presiden Joko Widodo angkat suara terkait penangkapan Dewan Penasihat Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf yang juga Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Romi oleh penyidik KPK.

"Saya ingat ingat dulu yang mana orangnya," kata Jokowi usai menghadiri Doa Satukan Negeri di GOR Tengku Rizal Noordin Deli Serdang, Sumatera Utara, seperti dikutip Antara, Jumat (15/3).

"Sebelum saya benar benar ingat, saya tidak ingin komentar," tegasnya.

Tim KPK mengamankan lima orang dalam OTT, termasuk Romi.

"KPK mengamankan lima orang pada kegiatan hingga pagi tadi termasuk di antaranya penyelenggara negara," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK Jakarta.

Menurut Febri, KPK melaksanakan tugas sesuai dengan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dan juga hukum acara yang berlaku.

Kelima orang itu, kata Febri berasal dari unsur penyelenggara negara dari DPR RI, anggota DPR RI, kemudian ada unsur swasta, dan dari unsur pejabat di Kementerian Agama.

Satu orang penyelenggara tersebut Ketua Fraksi PPP sekaligus Anggota Komisi XI DPR Romahurmuziy, sisanya pejabat Kemenag dan satu orang dari swasta. KPK menduga Romi dan empat orang lainnya itu, terlibat transaksi jual beli jabatan di Kemenag.

Kini, Romi telah dibawa ke gedung KPK Jakarta untuk menjalani pemeriksaan. Sesuai aturan KUHAP, status Romi akan ditentukan dalam pemeriksaan 1x24 jam..Selanjutnya

Jika Terpilih, Prabowo Berjanji Hukuman Mati Bagi Koruptor Diterapkan di Indonesia, Setujukah Anda?

OPERAIND- Korupsi di Indonesia seperti kanker stadium empat. Demikian Prabowo Subianto menggambarkan korupsi yang terjadi di Indonesia.

Hal itu disampaikan calon presiden nomor urut 02 itu saat berbicara pada acara "The World in 2019 Gala Dinner" yang diselenggarakan majalah The Economist di Hotel Grand Hyatt Singapura beberapa hari lalu.

Korupsi memang sebuah momok bagi sebuah negara. Uang yang seharusnya digunakan untuk hal berguna, malah habis di kantong orang-orang yang rakus.

Alhasil negara harus mengalami kerugian luar biasa. Saking kesalnya dengan korupsi ini, bahkan beberapa negara terpaksa memberikan hukuman mati bagi pelakunya, dan ternyata itu terbukti efektif.

Pertanyaannya, bagaimana kalau hukuman seperti itu diterapkan di Indonesia? Mengingat negeri ini masih masuk 40 besar negara dengan jumlah korupsi terbanyak.

Apakah akan masih efektif atau tidak? Berikut ilustrasinya jika hal itu diterapkan di Indonesia.

Pertentangan dari para aktivis HAM
Hukuman mati memang dinilai tidak manusiawi oleh beberapa orang. Dan sampai sekarang masih menjadi perdebatan di Indonesia.

Apalagi kalau terdakwa adalah seorang warga Indonesia asli, sejahat apapun orang itu pastinya juga akan selalu ada yang akan membela. Akan ada pertentangan besar, antara tega dan tidak.

Memang pada dasarnya menghilangkan nyawa seseorang secara sengaja lewat hukuman adalah hal yang bertentangan dengan nurani dan HAM.

Simak juga: Heboh Surat Suara Nyasar ke Hong Kong, Bawaslu Akan Bahas dengan DPR

Tapi, kalau mengingat korupsi yang dilakukan, itu sebenarnya tak jauh beda dari membunuh juga. Bayangkan saja, ketika uang yang sedianya bakal digunakan untuk membantu rakyat yang antara hidup dan mati malah disikat. Ini tak ada bedanya kan dengan membunuh?

Bahkan para anggota dewan pun menentang
Negara Indonesia sangat dikenal dengan sistem demokrasinya yang tinggi, sehingga dalam membuat keputusan apapun harus menurut perset..Selanjutnya

Jumat, 15 Maret 2019

Merasa Difitnah Atas OTT KPK, Romi Akan Bawa Kasusnya Ke Mahkamah Internasional

Jakarta, OPERAIND,- Ketum PPP Romahurmuziy (Rommy) merasa dijebak terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK. Rommy lalu memberikan kertas berisi tulisan pernyataannya.

"Saya merasa dijebak tapi detail ada di sini (tulisan kertas)," kata Rommy saat keluar dari gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Sabtu (16/3/2019).

Rommy menyebut kasus yang menjeratnya sebagai risiko sebagai pemimpin. "Saya merasa dijebak risiko sebagai pemimpin, yang memperjuangkan nasionalisme, moderat, dan religius. Nasionalisme religius yang moderat," tuturnya.

Romahurmuziy saat ini sudah ditahan KPK. Dia keluar mengenakan rompi oranye, baju tahanan KPK. Tapi KPK belum menggelar jumpa pers terkait OTT terkait dugaan suap pengisian jabatan di Kemenag..Selanjutnya

Brenton Tarrant, Pelaku Penembakan di Selandia Baru Terancam Hukuman 6 Bulan Masa Percobaan!!

Pelaku penembakan di Selandia Baru, yang menyasar dua masjid di Kota Christchurch, Brenton Tarrant, 28 tahun, muncul di pengadilan Pengadilan Daerah Christchurch .

Tarrant dikenai dakwaan pembunuhan setelah melakukan serangan teror terhadap jamaah salat Jumat, yang menewaskan 49 orang dan melukai 48 orang lainnya. Hakim memutuskan Tarrant bakal ditahan hingga 5 April 2019.

“Pelaku tidak mengajukan uang jaminan ataupun meminta agar namanya tidak disebut yaitu Brenton Harrison Tarrant,” begitu dilansir ABC pada Sabtu, 16 Maret 2019.

Tarrant, seperti dilansir CNN, muncul di ruang sidang dalma keadaan kedua tangan terborgol dan hanya diam dalam persidangan perdana yang berlangsung singkat.

Tiga orang petugas, yang dilengkapi dengan senjata untuk melumpuhkan menggunakan sengatan listrik atau taser, terlihat mengawalnya. “Tersangka menghadapi ancaman hukuman penjara seumur hidup,” begitu dilansir CNN.

Akun Twitter Kepolisian Selandia Baru melansir Tarrant bakal terkena dakwaan tambahan. “Detail dari dakwaan itu akan dikomunikasikan secepatnya,” kata dia.

Tarrant, yang berkebangsaan Australia, menyerang dua masjid di Kota Christchurch, pada Jumat, 15 Maret 2019 pada sekitar pukul 1.40 siang saat salat Jumat sedang berlangsung.

Pertama, Tarrant menyerang masjid Al Noor lalu berlanjut ke masjid Linwood, yang terletak dtidak jauh. Dia membawa lima senjata termasuk senapan dan bom. Tarrant menembak mati 41 orang di masjid Al Noor dan 7 orang di masjid Linwood. Satu orang lagi meninggal di rumah sakit.

Polisi setempat menangkap Tarrant, yang melakukan aksinya sambil menyiarkannya ke Facebook, saat hendak melarikan diri menggunakan mobil van putih.

Menanggapi serangan terorr ini, warga mengatakan mereka tidak merasa takut untuk datang ke masjid. “Kami tidak akan menghindari datang ke masjid hari ini atau pekan besok,” kata Danish Shaikh. Seorang warga lain, Khadija Khan, mengatakan kepada keluarga para korban. “Kalian tidak sendiri,” kata dia mengenai aksi penembakan di Selandia Baru, yang terjadi kemarin.

Brenton Tarrant Berubah Radikal

Brenton Tarrant, pelaku serangan teror di 2 masjid di Christchurch, Selandia Baru diduga berubah radikal setelah berkunjung ke Korea Utara dan Pakistan.

Tarrant dengan satu kelompok tur melakukan perjalanan ke Korea Utara dan Pakistan. Tarrant mengunggah foto-foto saat dia berkunjung sebagai turis backpacker ke Korea Utara dan Pakistan di antaranya berkunjung ke Samjiyon Grand Monumen di provinsi Ryanggang, Korea Utara.

Pria yang besar dari Grafton, New South Wales, berniat melakukan perjalanan keliling dunia dengan warisan dan investasinya dari emas bitcoin.

Tracey Gray, mantan bos Tarrant di Big River Gym mengatakan, Tarrant sempat mendiskusikan rencananya berkunjung ke sejumlah negara sebelum mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai pelatih gym.

"Dia tidak memiliki destinasi khusus," kata Gray seperti dikutip dari news.com.au, 16 Maret 2019.

Brenton Tarrant, pelaku serangan teror di 2 masjid di Christchurch, Selandia Baru kemarin dengan menewaskan 49 orang dan melukai puluhan orang , berkunjung ke Pakistan pada Oktober tahun lalu dan kemudian ke Korea Utara.

Heboh Surat Suara Nyasar ke Hong Kong, Bawaslu Akan Bahas dengan DPR

OPERAIND,- Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Mochammad Afifudin mengatakan, tim Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri (PPLN) Hong Kong melaporkan surat suara Pemilu 2019 Tawau Malaysia dan Filipina pengirimannya nyasar ke Hong Kong.

Bawaslu menganggap, kelalaian distribusi surat suara oleh KPU sebagai hal serius. “Senin (18 Maret 2019) kita bahas di RDP dengan komisi II DPR,” kata Afif, usai diskusi Media Melawan Hoaks, Bali, Sabtu, 16 Maret 2019.

Afif menambahkan, temuan tersebut berjumlah 15 box dengan rincian kekeliruan pengiriman surat suara, di mana PPLN Hong Kong menerima surat suara untuk kawasan lain, yaitu Tawau dan Manila.

Rincianya yaitu, untuk Tawau terdiri dari surat suara DPR Batch 4 11/55 sekitar 200 surat suara, surat suara DPR Batch 4 12/55 sekitar 600 surat suara.

Kemudian Manila, yaitu surat suara DPR Batch 4 10/55 sekitar 600 surat suara, surat suara DPR Batch 4 47/55 sekitar 200 surat suara, surat suara DPR Batch 4 32/55 sekitar 200 surat suara, surat suara DPR Batch 4 34/55 sekitar 600 surat suara.

Sedangkan surat suara cacat yang diterima, yaitu PPLN Hong Kong belum menerima 1 Batch terakhir (152 Kg) yaitu Batch #1, yang kemungkinan berisi perangkat form, surat suara dan segel.

Afif memastikan, pihaknya telah melaporkan temuan timnya di luar negeri ke KPU. Namun, ia belum mengetahui tindak lanjut yang dilakukan oleh KPU terkait surat suara nyasar tersebut.

“Sudah kami jadikan temuan untuk ditindaklanjuti, pengiriman ya kan berboks-boks tuh. Surat suara ini sekarang belum tahu masih di Hong Kong atau sudah dikirim lagi. Tetapi kan itu salah, alamat-alamat palsu saja sudah menjadi temuan," ujarnya.

Dia menambahkan, "Ya, kami tidak mau berspekulasi. KPU yang bisa menjelaskan, keputusan semua ada di KPU."..Selanjutnya

Breaking News!! Dari Kantor Menteri Agama, KPK Berhasil Selamatkan Uang Negara Sebesar Rp300 Juta Dan Masih Dikembangkan

OPERAIND,- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyegelan ruang kerja Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin dan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama M Nur Kholis Setiawan.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, penyegelan dua ruangan di kantor Kemenag itu dilakukan untuk menindaklanjuti Operasi Tangkap Tangkap (OTT) yang menjerat Ketua Umum PPP, Romahurmuziy.

"Yang pasti begini, ketika tim KPK datang ke Kemenag, salah satu ruangan yang disegel itu 'kan ruangan Sekjen, ruangan menteri. Dua itulah setidaknya yang disegel," kata Febri.

Tampak, garis KPK melilit di gagang pintu ruang kerja Lukman. Terdapat pula stiker KPK yang menyegel ruangan politikus PPP tersebut. Petugas Kemenag melaporkan penyidik KPK tiba pukul 18.30 WIB dan langsung melakukan penyegelan.

"Kalau ada di lokasi-lokasi tertentu, ya, dibutuhkan untuk proses lebih lanjut. Kalau sekarang di tahap penyelidikan, ya, untuk proses lanjut, tentu akan dilakukan tindakan-tindakan awal, termasuk penyegelan," tutur Febri dikutip Kumparan, Sabtu (16/3/2019).

Tak hanya ruang kerja di Kemenag, penyidik juga mendatangi kediaman Romy di Batu Ampar III, Kramat Jati, Jakarta Timur, sekitar pukul 19.00 WIB. Sejumlah ruangan seperti kamar tidur dan ruang kerja Romy disegel KPK.

Romahurmuziy ditangkap bersama lima orang dari unsur DPR RI, swasta, dan pejabat Kemenag di Jawa Timur pada Jumat (15/3/2019). Mereka diduga terlibat dalam suap jual beli jabatan di lingkungan Kemenag Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur.

Baca juga: Heboh Surat Suara Nyasar ke Hong Kong, Bawaslu Akan Bahas dengan DPR

Selain mengamankan Romy, KPK juga menyita uang sebesar Rp 300 juta dalam OTT tersebut. Saat ini, seluruh pihak yang ditangkap telah dibawa ke Gedung KPK Jakarta..Selanjutnya

Heboh Pengakuan Puyono Yang Menyebutkan Romi OTT KPK Saat Cari Dana untuk Jokowi

Jakarta, OPERAIND,- Ketum PPP Romahurmuziy, yang juga Wakil Ketua Dewan Penasihat Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, ditangkap KPK tadi pagi. Waketum Gerindra Arief Poyuono curiga terhadap motif dalam kasus ini.

"Ditangkapnya Rommy, Ketum PPP, oleh KPK yang jadi orang dekat Joko Widodo hanyalah korban kegagalan Joko Widodo dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan mental pejabat negara yang tidak korup," ujar Poyuono kepada wartawan, Jumat (15/3/2019).

Poyuono mengatakan keberhasilan clean government serta penciptaan pejabat negara dan elite politik yang tidak korup serta berintegritas pada pelayanan kepada masyarakat bisa dinilai dari jumlah penindakan yang dilakukan KPK.

"Bisa dilihat dari sedikitnya KPK dan institusi hukum lainnya menangkap koruptor dan APBN benar-benar efisien serta nyata dirasakan masyarakat," kata Poyuono.

Poyuono tidak sependapat dengan anggapan yang menyebut banyaknya pejabat negara yang ditangkap KPK sebagai keberhasilan dalam penegakan hukum. Menurutnya, itu malah merupakan kegagalan.

"Maaf, ya, banyaknya elite dan pejabat negara yang ditangkap KPK itu bukan keberhasilan Joko Widodo, tapi keberhasilan KPK. Dan kegagalan janji Joko Widodo saat pilpres menciptakan clean government," tutur Poyuono.

"Rommy bisa jadi ketangkap KPK sedang mencari dana untuk kampanye Joko Widodo-Ma'ruf Amin ya, apalagi Rommy itu paling loyal pada Joko Widodo dan dipercaya banget sama Joko Widodo. Saya harap KPK lebih mengeksplor ya apa tujuan Rommy terima uang," pungkasnya.

Saat ini Rommy masih berstatus terperiksa dalam kasus itu. KPK memiliki waktu 1 x 24 jam pascapenangkapan untuk menentukan status hukum Rommy dkk..Selanjutnya

Pengembangan Dari OTT Romi, Ruang Kerja Menteri Agama Ikut Disegel KPK

JAKARTA, OPERAIND,-- Kementerian Agama (Kemenag) RI membenarkan adanya tindakan penyegelan terhadap ruang kerja Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin, Jumat (15/3). Penyegelan tersebut merupakan tindak lanjut dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jawa Timur (Jatim) pada Jumat pagi.

“Benar (ruang kerja Menag Lukman disegel KPK). Dan itu prosedur yang harus dilakukan KPK,” kata Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Kemenag Mastuki kepada Republika.co.id, Jumat (15/3).

Dia menyatakan, Kemenag akan bersikap kooperatif membantu segala proses yang berkaitan dengan OTT KPK. Terkait apakah sudah ada langkah yang diambil Kemenag, Mastuki masih menunggu keterangan resmi KPK terkait status jajarannya di Jatim yang terciduk dalam OTT itu. Sebab, berdasarkan informasi yang dia terima, saat ini masih dalam tahap pemeriksaan.

“Berikan waktu ke KPK untuk bekerja. Dan kami siap membantu proses yang diperlukan,” ujar Mastuki.

Kabiro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan sebanyak lima orang diamankan saat operasi tangkap tangan yang dilakukan tim penindakan KPK pada Jumat (15/3) pagi di Jawa Timur. Berdasar informasi, dalam tangkap tangan tersebut terdapat petinggi partai Ketua Umum PPP M Romahurmuziy.

Selain Romi, sapaan Romahurmuziy, terdapat empat orang lainnya yang turut diamankan, termasuk pejabat Kementerian Agama. "Ada dari unsur penyelenggara negara dari DPR RI atau anggota DPR RI, kemudian ada unsur swasta, dan dari unsur pejabat di Kementerian Agama pejabat di daerah ya di Kementerian Agama," kata Jubir Febri di Gedung KPK Jakarta, Jumat (15/3).

Kabid Humas Polda Jatim Komisaris Besar Polisi Frans Barung Mangera mengungkapkan, Ketua Umum PPP Romahurmuzy beserta rombongan yang terjaring OTT KPK telah diterbangkan dari Bandara Juanda, Sidoarjo, pada Jumat (15/3) sekitar pukul 17.20 WIB. Selain Romi, di antara yang terjaring OTT KPK adalah Kakanwil Kemenag Provinsi Jatim Haris Hasanuddin, dan Kadis Kemenag Kabupaten Gresik Muh. Muafaq Wirahadi.

"Benar telah diterbangkan dari Bandara Juanda, Sidoarjo sekitar pukul 17.20 WIB," kata Barung melalui pesan singkatnya, Jumat (15/3).

Berikut daftar nama-nama yang tergabung dalam penerbangan tersebut:

1. M. Romahurmuzy ( Ketua Umum PPP)

2. Haris Hasanuddin (Kakanwil Kemenag Provinsi Jatim)

3. Muh. Muafaq Wirahadi (Kadis Kemenag Kabupaten Gresik)

4. Harun Al Rasyid (Katim dari KPK)

5. Agtaria Adriana

6. Tieswin Rachwell

7. Condro Raharjo

8. Amin Nuryadi

9. Abdul Wahab

10. M. Sachrun Najib

11. Ni made Dewi

12. Arif N Kuncoro

13. Herdiyanto Prabowo..Selanjutnya

Prabowo Janji Kembalikan Lahan Setelah Dilantik, Jokowi: Kenapa Harus Nunggu Jadi Presiden Dulu??

Jakarta, OPERAIND,- Capres Prabowo Subianto diketahui memiliki sejumlah lahan hak guna usaha (HGU). Prabowo berjanji akan mengembalikan lahan tersebut ke negara 10 hari setelah dilantik menjadi presiden.

"Tapi sekarang saya memutuskan paling lambat 10 hari sesudah saya dilantik, saham-saham dalam perusahaan saya yang menguasai HGU mayoritasnya akan saya serahkan kepada RI," ujar Prabowo saat pidato di hadapan relawan Prabowo-Sandi di Padepokan Silat Taman Mini Indonesia Indah, Jumat (15/3/2019).

Alasannya, Prabowo mendorong terwujudnya negara yang adil dan makmur. Prabowo menjelaskan kekayaan alam harus dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Ia juga menjawab soal luas lahan HGU yang dimilikinya.

"Saudara-saudara sekalian, ada yang terus ejek saya, ada yg terus fitnah saya, ada yang terus menghina saya, tidak jadi masalah. Emang gue pikirin. Saudara-saudara sekalian, ada yang mempermasalahkan, saya sebagai pengusaha ya, katanya saya menguasai 220.000 hektare tanah di Kalimantan Timur, itu salah. Tidak 220.000, hampir 400.000," kata dia.

"Tapi saya sudah katakan di depan televisi saya katakan disaksikan oleh puluhan juta, ratusan juta orang bahwa setiap saat negara meminta kembali tanah itu dengan segera saya serahkan kembali," lanjutnya.

Mantan Danjen Kopassus itu mengatakan ia siap mati untuk bangsa Indonesia. Menurutnya, sumpah itu sudah ia kumandangkan sejak umur 18 tahun.

"Saya dari sejak umur 18 tahun saya sudah tanda tangan siap mati untuk republik ini. Jangankan harta, jangankan harta, jangankan harta, jiwa-raga saya milik bangsa Indonesia. Saya dari dulu prajurit tempur, saya di depan. Saya memimpin dari depan. Kalau saya terjun saya nomor satu," tutupnya.

Dari Kantor Menteri Agama, KPK Berhasil Selamatkan Uang Negara Sebesar Rp300 Juta, Menag: Itu Uang Untuk Kampanye 01

OPERAIND- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyegelan ruang kerja Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin dan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama M Nur Kholis Setiawan.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, penyegelan dua ruangan di kantor Kemenag itu dilakukan untuk menindaklanjuti Operasi Tangkap Tangkap (OTT) yang menjerat Ketua Umum PPP, Romahurmuziy.

Romahurmuziy ditangkap bersama lima orang dari unsur DPR RI, swasta, dan pejabat Kemenag di Jawa Timur pada Jumat (15/3/2019). Mereka diduga terlibat dalam suap jual beli jabatan di lingkungan Kemenag Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur.

Selain mengamankan Romy, KPK juga menyita uang sebesar Rp 300 juta dalam OTT tersebut. Saat ini, seluruh pihak yang ditangkap telah dibawa ke Gedung KPK Jakarta..Selanjutnya

Subhanaallah!! Jika Terpilih, Prabowo Akan Meningkatkan Pembangunan Mushola Hingga Masjid di Derah Maupun Kota

OPERAIND,- Kunjungan calon presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto ke Bengkulu benar-benar mengundang antusiasme besar dari warga Bengkulu.

Calon presiden yang diyakini menjadi alternatif untuk Indonesia yang maju dan berdaulat ini nampak berbaur tanpa sekat dengan seluruh konstituennya di Bengkulu yang merindukan perubahan besar dan mendasar.

Dalam kunjungannya ke Bengkulu, Kamis (14/3/2019), Prabowo Subianto juga sempat berdialog dengan Walikota Bengkulu Helmi Hasan.

Ditanya mengenai dialog apa yang dibahas, Helmi menjawab singkat.

“Mengajak memakmurkan rumah ibadah sebagai solusi kemakmuran NKRI,” kata Helmi Hasan yang diamini oleh Prabowo.

Usai bercengkrama dengan Helmi, Prabowo bertatap muka langsung dengan masyarakat Provinsi Bengkulu di Resto Kemuning tepatnya di Jalan Pariwasata, Nomor 09, Pantai Panjang, Lempuing, Ratu Agung, Kota Bengkulu, Bengkulu dengan tema “Prabowo Menyapa Adik Sanak Masyarakat Bengkulu”.

Kunjungan Prabowo Subianto diikuti ribuan massa rakyat dari simpatisan, partai koalisi, dan para kader.

Capres Prabowo Subianto diharapkan dapat memberikan perhatian baik dari sektor ekonomi maupun sektor pariwisata Bengkulu.

Sebelum kunjungan Prabowo Subianto ini, Sandiaga Salahudin Uno yang merupakan Calon Wakilnya telah berkunjung ke Bengkulu beberapa waktu lalu.

Dalam kunjungannya ke Bumi Rafflesia, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu juga didaulat oleh Helmi Hasan untuk memakmurkan rumah-rumah ibadah di seluruh wilayah NKRI.

Pendaulatan dilakukan secara simbolis dengan disematkannya kopiah khas Bengkulu dari kulit lantung kepada Sandiaga Uno di Masjid Jamik Bengkulu.

“Mendaulat saudaraku Sandiaga Uno untuk memakmurkan rumah ibadah di NKRI tercinta karena janji Allah subhanahu wa ta’ala, security and prosperity itu Allah janjikan hanya dalam usaha memakmurkan rumah ibadah,” kata Helmi.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPW PAN Bengkulu ini menjelaskan, ketika pemimpin di Indonesia ini memakmurkan rumah ibadah, maka Allah akan berikan kemakmuran.

“Satu bangsa yang memakmurkan rumah ibadah, maka Allah akan berikan kepada bangsa itu kemakmuran,” ujarnya.

Pria yang memenangi pemilihan walikota 2028 tanpa kampanye itu berharap usaha memakmurkan rumah-rumah ibadah ini dapat sejalan dengan usaha menjadikan Indonesia sebagai bangsa pemenang dalam naungan rahmat dan keridaan Allah subhanahu wa ta’ala.

“Sehingga NKRI ini dapat menjadi kepingan-kepingan surga dan siapapun yang tinggal di NKRI ini maka dia akan mendapatkan kebahagiaan, saling mencintai, saling menghormati dan saling memuliakan,” demikian Helmi Hasan..Selanjutnya

Jokowi dan Partai Koalisi Tiba-Tiba Tidak Mengenal Sosok Ketum PPP Romi, Kenapa?

OPERAIND, Jakarta,- KPK menangkap Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Rommy. Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Erick Thohir, yakin operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Rommy tak akan berpengaruh pada elektabilitas sang capres.

"Nggak (berpengaruh ke elektabilitas Jokowi-Ma'ruf)," ujar Erick Thohir setelah bertemu dengan Ma'ruf di kediaman Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/3/2019).

"Kan nggak ada hubungannya dengan pilpres. Kecuali, mohon maaf, misalnya ada hubungan dengan pilpres ya bisa. Tapi kalau pribadi ya sulit," imbuhnya.

Erick mengatakan penangkapan ketum parpol koalisinya itu tak berkaitan dengan pilpres. Dia pun meminta agar apa yang menimpa Rommy tidak dikaitkan dengan pilpres.

"Harus dipisahkan antara pribadi dengan pilpres. Kalau misalnya, mohon maaf, ada apa-apa dengan yang lainnya pun kan masak dihubungkan dengan pilpres. Sama kayak yang selalu saya omongin ada trotoar berlubang terus kita jalan kaki nih terus kejeblos yang disalahin presiden, kan ada kepala daerahnya. Kan nggak bisa semuanya itu gara-gara pilpres semua bicara pilpres. Ekonomi harus tetap berjalan, kehidupan masyarakat harus tetap berjalan, penegakan hukum harus tetap berjalan. Pemilu tuh 5 tahun sekali, Indonesia ya mesti jalan terus," tutur Erick.

Diberitakan sebelumnya, KPK menangkap Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Rommy. Saat ini Rommy sedang berada di Mapolda Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan awal.

Seorang penyidik membenarkan penangkapan tersebut. Dia menyebut Rommy ditangkap pada pukul 09.00 WIB hari ini.

"Benar," ujar Kabid Humas Polda Jatim Kombes Barung Mangera saat dimintai konfirmasi.

Pemeriksaan Rommy dan pihak-pihak lain dilakukan di Mapolda Jatim.

Rommy dikabarkan ditangkap di Surabaya, Jawa Timur. Lokasi penangkapan disebut berada di Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Surabaya..Selanjutnya

Kamis, 14 Maret 2019

KPK Tangkap Tangan Ketua PPP Romahurmuziy, Begini Kronologisnya..

Jakarta - KPK menangkap Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Rommy. Saat ini Rommy sedang berada di Mapolda Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan awal.

Seorang penyidik membenarkan penangkapan tersebut. Dia menyebut Rommy ditangkap pada pukul 09.00 WIB hari ini. Polisi juga memberikan pembenaran.

"Benar," ujar Kabid Humas Polda Jatim Kombes Barung Mangera saat dikonfirmasi.

Pemeriksaan Romi dan pihak-pihak lainnya dilakukan di Mapolda Jatim.

Rommy ditangkap di Surabaya, Jawa Timur. Lokasi penangkapan disebut berada di Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Surabaya.

Dalam sebuah OTT, tim KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang ditangkap.

Redaksi detikcom telah berupaya meminta konfirmasi ke KPK mengenai OTT ini, namun belum ada yang merespons.

Viral Video Prabowo Salaman dengan Warga Pakai Sarung Tangan, Nusron Wahid: Gemblung!

OPERAIN- Sebuah video yang menggambarkan peristiwa Calon Presiden RI nomor urut 02, Prabowo Subianto yang menyalami masyarakat menggunakan sarung tangan, viral di media sosial. Vodeo ini di unggah oleh akun twitter @P3nj3l4j4h pada Kamis 14 Maret 2019.

Dalam video tersebut terlihat Prabowo tengah berada di atas mobil Alphard berwarna putih dengan bagian sunroofnya yang terbuka. Kemudian di sekeliling Prabowo, masyarakat berkumpul.

Saat akan menyalami masyarakat, Prabowo mengenakan sarung tangan berwarna cokelat muda. Setelah mengenakan sarung tangan tersebut, Prabowo menyalami masyarakat yang ada di lokasi.

Video tersebut diunggah di Twitter dengan caption 'Menemui pendukung salaman Knp harus pakai sarang tangan Pak. kemarin Pak Jokowi juga harus berdarah kena cakar Tp tetap melanjutkan salaman dg Rakyat'.

Peristiwa ini langsung ditanggapi oleh Politikus Golkar Nusron Wahid menilai bahwa Prabowo merasa jijik dengan tangan rakyat, dia kan mau jadi presiden kenapa harus jijik, seakan merasa risih, itulah ciri ciri orang gemblung ujar Nusron Wahid kepada wartawan, Jumat (16/3/2019) saat di temui di kediamannya.

"Dalam ilmu hidup ataupun agama kita dilarang untuk saling membeda bedakan sesama umat, itu berarti Prabowo udah melanggar apa yang di ajarkan oleh agama dong?

Tapi jika Prabowo tidak merasa salah maupun dirinya merasa benar berarti dia memang sudah mulai gak waras, calon pemimpin seperti itu tidak usah dipilih.

Pokoknya beda banget sama pak Jokowi, bagaikan langit dan bumi ujar Nusron Wahid.

Pak Jokowi malah sangat menikmati saat turun ke rakyatnya dan selalu sempatkan bersalaman langsung sebagai tanda sangat mencintai rakyatnya," kata Nusron Wahid

OTT Romahurmuziy, Ma'ruf Amin: Jangan dikaitkan dengan Pilpres, Romahurmuziy Bukan Tim Kami

OPERAIND- Presiden Joko Widodo diyakini tak akan tebang pilih dalam kasus korupsi yang menjerat Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri sudah menetapkan Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP), M Romahurmuziy (Romi) sebagai tersangka. Anggota Komisi XI DPR RI tersebut diduga terlibat kasus jual-beli jabatan di Kementeriaan Agama (Kemenag).

Calon Wakil Presiden nomor urut 01, Ma'ruf Amin saat dihubungi meminta semua pihak untuk tidak mengaitkan kasus Romi dengan Jokowi. Menurutnya, Jokowi pasti tak akan tebang pilih dalam kasus hukum.

Ma'ruf mengaku mendengar kabar Romi ditangkap KPK saat tengah berdiskusi dengan Ketua TKN Erick Thohir. Ma'ruf meminta kejadian ini tak dikaitkan dengan Pilpres.

"Saya kira masalah pribadi tidak ada kaitannya dengan Pilpres, jangan sampai ini dikait-kaitkan Romahurmuziy bukan team kami," ucap Ma'ruf di kediamannya, Jakarta.

Dia menegaskan, yang dilakukan oleh pria yang akrab disapa Romi itu adalah urusan pribadi. Sehingga, tidak ada hubungannya dengan kontestasi Pilpres saat ini.

Senada, Politikus Partai NasDem Wanda Hamidah juga setuju bahwa Presiden Joko Widodo tidak mungkin tebang pilih dalam melakukan penegakan hukum. Sehingga, dia menilai, mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak akan melakukan intervensi dalam kasus yang melibatkan Ketua Umum PPP Romahurmuziy.

“Ini menunjukkan Pak Jokowi serius melakukan pemberantasan korupsi. Kalau enggak, pasti kasus yang melibatkan kader partai koalisi tidak akan ditindaklanjuti penegak hukum,” katanya.

Caleg DPR RI Dapil Jakarta Timur ini meminta, kasus yang menjerat Romahurmuziy ini tidak disangkutpautkan dengan Pilpres. Sebab selama ini, Jokowi selalu menunjukkan sikap tegas dalam melakukan pemberantasan korupsi.

“TKN tetap solid. Kami yakin kasus ini tidak akan menyurutkan elektabilitas Pak Jokowi. Sebab Jokowi dengan tegas mengatakan melawan segala macam bentuk korupsi,” tutupnya.

Menag: Revisi Terjemahan Al Quran Siap Dicetak, Surah Al Kafirun Sudah Kami Ganti Dengan Kata Non Muslim

OPERAIND- Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berharap revisi terjemahan Al Quran tuntas selambat-lambatnya tahun 2019 agar bisa dicetak dan dipakai masyarakat.

Baca Juga: Agum Gumelar: Jika Prabowo Masih Manusia Seharusnya Kuburan Para Korban Culik 98 Kasih Tau ke Publik!!

“Harapan saya, pada tahun 2019, revisi terjemah Al Quran sudah selesai, hingga Al Quran ini bisa dicetak dan dipakai masyarakat,” kata Lukman kepada Tim Revisi Terjemahan Al Quran yakni Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, Badan Litbang Kementerian Agama di kantor Kemenag, Jalan Lapangan Banteng Barat, Jakarta

Menurutnya, terjemahan Al Quran agar sesuai dengan bahasa dan situasi terkini. “Ini bukan pekerjaan mudah, butuh ketekunan dalam melihat dan mencermati kata perkata, ayat per ayat bahkan hubungan antara satu ayat dengan ayat lain, baik dalam satu surat maupun dengan surat lainnya,” ujarnya.

Lukman menambahkan, banyak ayat dalam Al Quran yang mempunyai makna dinamis dan mampu beradaptasi dengan situasi dan kondisi. “Saat ini, setiap tahunnya, rata-rata 4,5 juta Al Quran terjemahan Kemenag dicetak.

Baca Juga: Menhan: Jika masih ada Ulama Atau Ustadz Bilang Kafir Saat Ceramah, Silahkan Laporkan

Al Quran mulai diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, sejak KH Saifuddin Zuhri menjadi Menteri Agama, tepatnya pada tahun 1965 dan hingga kini, terus mengalami revisi untuk menyesuaikan dengan perkembangan bahasa, materi dan lain sebagainya,” imbuhnya.

Sementara KH Malik Madany yang mewakili Tim Revisi menyatakan akan berupaya menghadirkan terjemahan Al Quran yang efektif dan efisien.

Al Quran terjemahan dari Indonesia dipergunakan pula di beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Brunei dan lain sebagainya. “Dari Juz 1 hingga 2, ada 27 kata atau arti yang hendak dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia,” kata Malik Madany.

Simak Juga: Heboh Pengakuan Puyono Yang Menyebutkan Romi OTT KPK Saat Cari Dana untuk Jokowi

Hadir dalam pertemuan tersebut, Kabalitbang dan Diklat Kemenag Abdurrahman Mas’ud, Anggota Tim Revisi antara lain KH A Malik Madany, Rosihan Anwar, Ahsin S, Muchlis Hanafi, Avdul Ghofur Maimun, Umi Husnul Khotimah, Zarkasi, Deny Hudaeny, Abdul Aziz Sidqi, Arum Ridiningsih, Imam Arif, Joni Syatri, Musaddad, serta Staf Khusus Menag Hadi Rahman dan Aly Zawawi.

Mengganti Surah Al Kafirun
Indonesia sebagai negara yang heterogen harus mengedepan sikap saling menghormati. Penyebutan kepada orang lain yang berbeda agama harus diperhatikan, agar jangan menggunakan kata yang bisa membuat orang lain tersinggung.

Menteri Agama (Menteri Agama) Lukman Hakim Saifuddin mengapresiasi keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang merekomendasikan kepada umat Islam untuk menghindari menyebut orang orang non-muslim dengan kata kafir.

Baca Juga: Suara Keras-Keras, toa Berjejeran, Menko Puan Maharani Sebut Masjid Hanya Tempat Penyebaran Hoaks

"Saya ingin garis bawahi ajakan itu rekomendasi dalam konteks kehidupan kita sebagai sebuah bangsa yang heterogen. Sehingga sebutan-sebutan kepada yang beda keimanan, keyakinan, agama itu tidak menggunakan sebutan yang berpotensi bisa diduga sesuatu sebutan yang tidak dikehendaki oleh yang disebut itu," ujar Lukman di Jakarta, Senin (11/3/2019).

Dia menuturkan, penyebutan kafir kepada non-muslim tergolong menyakiti. Keberagamaan merupakan suatu keniscayaan sehingga menghindari penyebutan istilah kafir untuk saling menghargai satu sama lain dan sangat penting bagi kerukunan antarumat beragama.

Simak juga: Pengembangan Dari OTT Romi, Ruang Kerja Menteri Agama Ikut Disegel KPK

Menurutnya, setiap warga negara mempunyai tanggung jawab yang sama untuk menjaga agar mampu mengimplementasikan nilai-nilai agama dalam keseharian. Ajakan PBNU itu untuk menghilangkan istilah kafir dal .. Selanjutnya . . .

Agum Gumelar: Jika Prabowo Masih "Manusia" Seharusnya Kuburan Para Korban Culik 98 Kasih Tau ke Publik!!

Jakarta, OPERAIND,- Ketua Dewan Penasihat Ikatan Keluarga Orang Hilang (Ikohi) Mugiyanto mendesak anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Agum Gumelar hingga Kivlan Zen mengungkapkan kepada keluarga terkait keberadaan para aktivis yang menjadi korban penculikan dan penghilangan paksa pada 1997-1998 silam.

Hal disampaikan Mugiyanto untuk merespons pernyataan Agum yang mengklaim telah mengetahui nasib para aktivis 1998 yang disebut dihilangkan secara paksa oleh Tim Mawar Kopassus.

"Jadi kami ingin di sini Pak Agum Gumelar yang mengetahui, lalu ada Kivlan Zen, Wiranto, SBY juga, menurut kita harus menjelaskan itu ke keluarga korban," kata Mugiyanto di Hotel Grand Cemara, Menteng, Jakarta, Rabu (13/3).

Tak hanya Agum, Mugiyanto menyatakan Kivlan Zen pernah mengungkapkan bahwa dirinya mengetahui di mana para aktivis pro demokrasi yang masih hilang hingga kini. Kivlan mengatakan hal tersebut saat perhelatan kampanye Pilpres 2014 silam.

Lebih lanjut, Mugiyanto meminta agar para elite militer yang pernah bersinggungan atau terlibat langsung dalam peristiwa kasus penculikan 1998 untuk bertanggung jawab terhadap keluarga korban.
Lihat juga: Pelanggaran HAM 98, Peluru Usang Para Jenderal Pensiunan

Minimal, kata dia, para tokoh-tokoh militer tersebut dapat buka suara dan memberikan informasi yang detail seputar keberadaan para aktivis yang nasibnya belum diketahui sampai saat ini.

"Mereka-mereka yang menjabat ketika peristiwa yang terjadi itu juga turut bertanggung jawab, dengan menjawab tuntutan harapan keluarga korban, harapan keluarga korban sama, sama-sama ingin tahu [keberadaan para aktivis]," kata dia.
Lihat juga: Keluarga Korban Penculikan Aktivis 98 Tolak Pilih Prabowo

Mugiyanto turut menyayangkan sikap Komnas HAM yang mengimbau Agum untuk melaporkan kepada Kejaksaan Agung soal penculikan aktivis.

Ia menyatakan seharusnya Komnas HAM mau memanggil Agum untuk menyelidiki adanya bukti tambahan baru terkait penculikan aktivis.

"Kami ingin Komnas HAM yang memanggil. Bahwa ini bukti baru," kata dia..Selanjutnya

Suara Keras-Keras, toa Berjejeran, Menko Puan Maharani Sebut Masjid Hanya Tempat Penyebaran Hoaks

Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani

OPERAIND,- Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani menghadiri acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Gerakan Nasional Sejuta Masjid Ramah Anak (Semarak).

Dalam kesempatan itu, ia menyatakan ingin masjid tidak dijadikan tempat untuk penyebaran hoaks atau tempat mencaci maki.

“Masjid itu memang bermanfaat agar tidak dipergunakan untuk hal-hal negatif seperti menyebarkan hoaks, kemudian menghujat, atau kemudian menggunakan area masjid itu untuk saling mencaci maki. Tapi, masjid semata-mata harus digunakan untuk beribadah, beraktualisasi dalam ilmu pendidikan Islam,” kata Puan saat ditemui awak media seusai menghadiri acara Silatnas Semarak di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Selasa (12/3).

Berkaitan dengan Semarak, ia ingin masjid bisa menjadi tempat bagi anak-anak untuk belajar sejak dini. Para orang tua harus membuat anak mau meluangkan waktunya untuk ke masjid, lalu belajar secara langsung dalam menjalani tata cara beribadah yang baik dan benar.

Ia memberikan contoh dalam kehidupan keluarganya. Sewaktu Puan masih kecil, sang ibu, Megawati Soekarnoputri, beserta almarhum ayahnya, Taufik Kiemas, mengajarkan dia dan saudaranya untuk shalat berjamaah ketika shalat Id. Meski mereka berontak atau menangis, mereka tetap dibawa untuk shalat berjamaah sebagai bentuk pembelajaran.

Bagi dia, ini bukan hanya sekadar seremonial atau keinginan sementara saja, melainkan untuk diimplementasikan di lapangan. “Salah satu jalannya adalah nanti kita harus mencari siapa yang menjadi pengurus atau pengelola masjidnya, yang bisa bertanggung jawab dalam pelaksanaan program ini,” kata Puan.

Semarak ditargetkan akan bisa rampung pada 2030 mendatang, tetapi pembangunannya akan tetap dijalankan mulai tahun ini. Puan sangat mengapresiasi inisiatif yang dilakukan Dewan Masjid Indonesia (DMI) ini, karena itu ia meminta untuk ada sinergi dan gotong royong dengan kementerian lainnya agar bisa mengimplementasikan ini.

“Khususnya Kemenag, Kemenkes, dan Kementerian PPPA, ya, agar bagaimana masjid itu bisa kita kembalikan manfaatnya, dan anak-anak itu kemudian bisa hadir, datang, belajar, dan kemudian mendapatkan ilmu yang bermanfaat melalui masjid,” papar Puan.

Pada tahun ini, rencananya akan ada pembangunan masjid ramah anak di 10 provinsi Indonesia, yang akan dijadikan contoh bagi masjid lainnya. Kemudian, untuk masjid-masjid yang sudah ada, juga akan dilakukan perombakan sesuai dengan konsep masjid ramah anak..Selanjutnya

Rujukan:
nusanews.id : https://www.nusanews.id/2019/03/menko-puan-ingin-masjid-tidak-jadi.html

Kubu Prabowo Hanya Sibuk Produksi Hoaks, Akhirnya Ribuan Mubalig Nusantara Beralih Dukung Jokowi-Ma’ruf Amin

BOGOR, OPERAIND,- Ribuan mubaligh yang tergabung dalam organisasi Ikhwanul Mubalighin (IM), mengikrarkan dukungan ke pasangan capres-cawapres 01 Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma’ruf Amin. Mereka juga bersedia untuk memenangkan Jokowi-Ma’ruf Amin dalam Pilpres 2019.

Ikrar dukungan itu disampaikan dalam deklarasi Gerakan IM untuk Memenangkan Jokowi-Kyai Ma’ruf Amin (IM-Jamin), di Wisma Ciawi, Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/3/2019) petang. Beberapa jam sebelumnya, Ikatan Da'i Nusantara (IDN) juga menggelar konsolidasi dan deklarasi dukungan terhadap Jokowi-Ma’ruf.

Ketua Umum Ikhwanul Muballighin, KH Mujib Khudori, LC mengatakan, organisasinya bertekad memenangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf. Pihaknya sudah jengah dengan maraknya penggunaan mimbar khutbah di masjid-masjid untuk penyebaran hasutan dan hoaks oleh oknum-oknum khatib maupun dai yang termakan agitasi anti-Jokowi.

“Tak hanya Jokowi, belakangan para ulama yang dianggap berbeda haluan seperti Kyai Ma’ruf, Profesor Quraish Shihab, hingga Tuan Guru Bajang dan Ustadz Yusuf Mansur pun mereka fitnah dengan berbagai isu. Ini tidak sehat dan justru merusak sendi agama. Apalagi kemudian fitnah dan hoax itu kadang disampaikan oknum di mimbar, termasuk dalam khutbah Jumat,” kata Kyai Mujib.

Kehadiran Kyai Ma’ruf dalam kancah politik nasional, menurutnya, merupakan berkah dan angin segar untuk para da'i dan ummat Islam. Kyai Ma’ruf dinilai bisa meredam dan menghentikan konflik berbau SARA yang selama ini digulirkan oleh sekelompok pihak.

“Beliau adalah figur pengayom, bisa meredam dan memberi solusi atas sejumlah konflik. Beliau juga berkali-kali mengingatkan pentingnya menjadi muslim yang santun yang menjadi rahmatan lil 'alamin. Bukan muslim yang ahli melaknat dan mencaci-maki,” tandasnya.

Kyai Mujib menegaskan, pihaknya bersama ribuan pengurus dan anggota IM akan berjuang memenangkan Kyai Ma'ruf dengan tanpa menjadikan masjid dan mimbar khutbah sebagai komoditas politik. Menurutnya masjid harus menjadi pemersatu ummat.

Terpisah, Ketua IDN, KH Thobroni Abdul Ghoni mengatakan, pihaknya mendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf lantaran kesamaan visi untuk mewujudkan Indonesia yang harmonis. Mewujudkan kehidupan beragama yang ramah, toleran dan humanis.

“Kami bertekad untuk bersinergi, menghadirkan narasi keagamaan yang inklusif. Mengajak ummat untuk mewujudkan kehidupan islami yang inklusif dalam bingkai ukhuwah wathaniyah (persaudaraan sebangsa),” tuturnya.

IM maupun IDN juga berjanji untuk bergerak meng-counter narasi yang santun, ramah dan humanis terhadap maraknya ujaran kebencian, hoaks dan fitnah serta politisasi SARA yang berkembang di masyarakat..Selanjutnya