Jika Terpilih, Prabowo Berjanji Hukuman Mati Bagi Koruptor Diterapkan di Indonesia, Setujukah Anda?

OPERAIND- Korupsi di Indonesia seperti kanker stadium empat. Demikian Prabowo Subianto menggambarkan korupsi yang terjadi di Indonesia.

Hal itu disampaikan calon presiden nomor urut 02 itu saat berbicara pada acara "The World in 2019 Gala Dinner" yang diselenggarakan majalah The Economist di Hotel Grand Hyatt Singapura beberapa hari lalu.

loading...

Korupsi memang sebuah momok bagi sebuah negara. Uang yang seharusnya digunakan untuk hal berguna, malah habis di kantong orang-orang yang rakus.

Alhasil negara harus mengalami kerugian luar biasa. Saking kesalnya dengan korupsi ini, bahkan beberapa negara terpaksa memberikan hukuman mati bagi pelakunya, dan ternyata itu terbukti efektif.

Pertanyaannya, bagaimana kalau hukuman seperti itu diterapkan di Indonesia? Mengingat negeri ini masih masuk 40 besar negara dengan jumlah korupsi terbanyak.

Apakah akan masih efektif atau tidak? Berikut ilustrasinya jika hal itu diterapkan di Indonesia.

Pertentangan dari para aktivis HAM
Hukuman mati memang dinilai tidak manusiawi oleh beberapa orang. Dan sampai sekarang masih menjadi perdebatan di Indonesia.

loading...

Apalagi kalau terdakwa adalah seorang warga Indonesia asli, sejahat apapun orang itu pastinya juga akan selalu ada yang akan membela. Akan ada pertentangan besar, antara tega dan tidak.

Memang pada dasarnya menghilangkan nyawa seseorang secara sengaja lewat hukuman adalah hal yang bertentangan dengan nurani dan HAM.

Simak juga: Heboh Surat Suara Nyasar ke Hong Kong, Bawaslu Akan Bahas dengan DPR

Tapi, kalau mengingat korupsi yang dilakukan, itu sebenarnya tak jauh beda dari membunuh juga. Bayangkan saja, ketika uang yang sedianya bakal digunakan untuk membantu rakyat yang antara hidup dan mati malah disikat. Ini tak ada bedanya kan dengan membunuh?

Bahkan para anggota dewan pun menentang
Negara Indonesia sangat dikenal dengan sistem demokrasinya yang tinggi, sehingga dalam membuat keputusan apapun harus menurut perset..Selanjutnya

Dari Kantor Menteri Agama, KPK Berhasil Selamatkan Uang Negara Sebesar Rp300 Juta, Menag: Itu Uang Untuk Kampanye 01

OPERAIND- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyegelan ruang kerja Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin dan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama M Nur Kholis Setiawan.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, penyegelan dua ruangan di kantor Kemenag itu dilakukan untuk menindaklanjuti Operasi Tangkap Tangkap (OTT) yang menjerat Ketua Umum PPP, Romahurmuziy.

loading...

"Yang pasti begini, ketika tim KPK datang ke Kemenag, salah satu ruangan yang disegel itu 'kan ruangan Sekjen, ruangan menteri. Dua itulah setidaknya yang disegel," kata Febri.

Tampak, garis KPK melilit di gagang pintu ruang kerja Lukman. Terdapat pula stiker KPK yang menyegel ruangan politikus PPP tersebut. Petugas Kemenag melaporkan penyidik KPK tiba pukul 18.30 WIB dan langsung melakukan penyegelan.

"Kalau ada di lokasi-lokasi tertentu, ya, dibutuhkan untuk proses lebih lanjut. Kalau sekarang di tahap penyelidikan, ya, untuk proses lanjut, tentu akan dilakukan tindakan-tindakan awal, termasuk penyegelan," tutur Febri dikutip Kumparan, Sabtu (16/3/2019).

Tak hanya ruang kerja di Kemenag, penyidik juga mendatangi kediaman Romy di Batu Ampar III, Kramat Jati, Jakarta Timur, sekitar pukul 19.00 WIB. Sejumlah ruangan seperti kamar tidur dan ruang kerja Romy disegel KPK.

loading...

Romahurmuziy ditangkap bersama lima orang dari unsur DPR RI, swasta, dan pejabat Kemenag di Jawa Timur pada Jumat (15/3/2019). Mereka diduga terlibat dalam suap jual beli jabatan di lingkungan Kemenag Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur.

Selain mengamankan Romy, KPK juga menyita uang sebesar Rp 300 juta dalam OTT tersebut. Saat ini, seluruh pihak yang ditangkap telah dibawa ke Gedung KPK Jakarta..Selanjutnya

OTT Romahurmuziy, Ma'ruf Amin: Jangan dikaitkan dengan Pilpres, Romahurmuziy Bukan Tim Kami

OPERAIND- Presiden Joko Widodo diyakini tak akan tebang pilih dalam kasus korupsi yang menjerat Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri sudah menetapkan Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP), M Romahurmuziy (Romi) sebagai tersangka. Anggota Komisi XI DPR RI tersebut diduga terlibat kasus jual-beli jabatan di Kementeriaan Agama (Kemenag).

loading...

Calon Wakil Presiden nomor urut 01, Ma'ruf Amin saat dihubungi meminta semua pihak untuk tidak mengaitkan kasus Romi dengan Jokowi. Menurutnya, Jokowi pasti tak akan tebang pilih dalam kasus hukum.

Ma'ruf mengaku mendengar kabar Romi ditangkap KPK saat tengah berdiskusi dengan Ketua TKN Erick Thohir. Ma'ruf meminta kejadian ini tak dikaitkan dengan Pilpres.

"Saya kira masalah pribadi tidak ada kaitannya dengan Pilpres, jangan sampai ini dikait-kaitkan Romahurmuziy bukan team kami," ucap Ma'ruf di kediamannya, Jakarta.

Dia menegaskan, yang dilakukan oleh pria yang akrab disapa Romi itu adalah urusan pribadi. Sehingga, tidak ada hubungannya dengan kontestasi Pilpres saat ini.

Senada, Politikus Partai NasDem Wanda Hamidah juga setuju bahwa Presiden Joko Widodo tidak mungkin tebang pilih dalam melakukan penegakan hukum. Sehingga, dia menilai, mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak akan melakukan intervensi dalam kasus yang melibatkan Ketua Umum PPP Romahurmuziy.

loading...

“Ini menunjukkan Pak Jokowi serius melakukan pemberantasan korupsi. Kalau enggak, pasti kasus yang melibatkan kader partai koalisi tidak akan ditindaklanjuti penegak hukum,” katanya.

Caleg DPR RI Dapil Jakarta Timur ini meminta, kasus yang menjerat Romahurmuziy ini tidak disangkutpautkan dengan Pilpres. Sebab selama ini, Jokowi selalu menunjukkan sikap tegas dalam melakukan pemberantasan korupsi.

“TKN tetap solid. Kami yakin kasus ini tidak akan menyurutkan elektabilitas Pak Jokowi. Sebab Jokowi dengan tegas mengatakan melawan segala macam bentuk korupsi,” tutupnya.