Mengerikan, Penemuan 19 Kantong Berisi Jasad Manusia Gegerkan..

Mengerikan, Penemuan 19 Kantong Berisi Jasad Manusia Gegerkan Meksiko

Jaksa penuntut di Meksiko menyatakan tengah menyelidiki penemuan 19 kantong plastik berisi potongan jasad manusia di negara bagian Jalisco. Para ahli forensik sedang bekerja untuk mengidentifikasi potongan jasad tersebut.

Melansir laman Reuters pada Sabtu (16/3/2019), pihak berewenang Meksiko menemukan kantong plastik berisi potongan jasad manusia pada Kamis (14/3/2019) di sebuah saluran air limbah di kota Ixtlahuacan de los Membrillos.

loading...

Belum diketahui secara pasti apakah potongan jasad manusia itu berasal dari berapa orang. Petugas masih mengidentifikasi dan mencocokkan dengan data laporan orang hilang.

Upaya pencarian dihentikan pada Kamis malam karena alasan keamanan dan rencananya dilanjutkan pada Jumat pagi ini.

Negara bagian Jalisco di Meksiko dalam beberapa tahun terakhir memang mengalami kekacauan akibat ulah Kartel Generasi Baru Jalisco. Kartel itu menjadi salah satu geng narkoba paling kuat di Meksiko.

Pertempuran antar geng membuat jumlah pembunuhan memecahkan rekor di Meksiko pada tahun lalu. Angka kekerasan juga tinggi dalam beberapa bulan pertama Presiden Andres Manuel Lopez Obrador.

loading...

Agum Gumelar: Jika Prabowo Masih "Manusia" Seharusnya Kuburan Para Korban Culik 98 Kasih Tau ke Publik!!

Jakarta, OPERAIND,- Ketua Dewan Penasihat Ikatan Keluarga Orang Hilang (Ikohi) Mugiyanto mendesak anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Agum Gumelar hingga Kivlan Zen mengungkapkan kepada keluarga terkait keberadaan para aktivis yang menjadi korban penculikan dan penghilangan paksa pada 1997-1998 silam.

Hal disampaikan Mugiyanto untuk merespons pernyataan Agum yang mengklaim telah mengetahui nasib para aktivis 1998 yang disebut dihilangkan secara paksa oleh Tim Mawar Kopassus.

loading...

"Jadi kami ingin di sini Pak Agum Gumelar yang mengetahui, lalu ada Kivlan Zen, Wiranto, SBY juga, menurut kita harus menjelaskan itu ke keluarga korban," kata Mugiyanto di Hotel Grand Cemara, Menteng, Jakarta, Rabu (13/3).

Tak hanya Agum, Mugiyanto menyatakan Kivlan Zen pernah mengungkapkan bahwa dirinya mengetahui di mana para aktivis pro demokrasi yang masih hilang hingga kini. Kivlan mengatakan hal tersebut saat perhelatan kampanye Pilpres 2014 silam.

Lebih lanjut, Mugiyanto meminta agar para elite militer yang pernah bersinggungan atau terlibat langsung dalam peristiwa kasus penculikan 1998 untuk bertanggung jawab terhadap keluarga korban.
Lihat juga: Pelanggaran HAM 98, Peluru Usang Para Jenderal Pensiunan

Minimal, kata dia, para tokoh-tokoh militer tersebut dapat buka suara dan memberikan informasi yang detail seputar keberadaan para aktivis yang nasibnya belum diketahui sampai saat ini.

loading...

"Mereka-mereka yang menjabat ketika peristiwa yang terjadi itu juga turut bertanggung jawab, dengan menjawab tuntutan harapan keluarga korban, harapan keluarga korban sama, sama-sama ingin tahu [keberadaan para aktivis]," kata dia.
Lihat juga: Keluarga Korban Penculikan Aktivis 98 Tolak Pilih Prabowo




Mugiyanto turut menyayangkan sikap Komnas HAM yang mengimbau Agum untuk melaporkan kepada Kejaksaan Agung soal penculikan aktivis.

Ia menyatakan seharusnya Komnas HAM mau memanggil Agum untuk menyelidiki adanya bukti tambahan baru terkait penculikan aktivis.

"Kami ingin Komnas HAM yang memanggil. Bahwa ini bukti baru," kata dia..Selanjutnya

Prabowo: Jika Saya Terpilih, Saya Bersumpah Akan Bongkar Dalang Kasus 98

OPERAIND-  Jakarta,- Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J Mahesa yakin Calon Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto tidak akan segan untuk membongkar kasus penculikan aktivis 1998 jika terpilih menjadi presiden di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

"Kalau 1998 menurut keyakinan saya pasti dibongkar. Kenapa? Kalau ini tidak dibongkar, seolah-olah yang dituduhkan kepada Pak Prabowo itu benar," ujar Desmond di kawasan Cikini, Jakarta, Selasa (15/1).

loading...

Prabowo kerap dituduh terlibat dalam penculikan dan penghilangan paksa sejumlah aktivis di akhir rezim Orde Baru.

Simak Juga: Wiranto: Jangankan Dipenjara, Hukuman Mati pun Saya Siap Jika Prabowo Jadi Presiden!!

Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Maruf Amin, Abdul Kadir Karding, juga menyebutkan kubu Prabowo-Sandiaga memiliki masalah terkait HAM. Ia berkata Prabowo diduga terlibat dalam pelanggaran HAM dan penghilangan orang.

Menurut Desmond, satu-satunya cara untuk membuktikan Prabowo tidak terlibat dalam penculikan paksa aktivis dan mahasiswa adalah dengan membongkar kasus tersebut.

"Untuk mengatakan dia tidak benar harus membuktikan peristiwa itu. Tidak mungkin dia melanggar sumpah presiden," ucap dia.

Desmond mengatakan jika Prabowo melanggar sumpahnya sebagai presiden dan tidak membongkar kasus tersebut, dia sendiri yang bakal menuntut pimpinan partainya itu.

loading...

"Kalau dia melanggar sumpah presiden yah, saya sendiri sebagai mantan korban, saya akan tuntut dia. Kalau dia melanggar sumpah jabatan," ucap Desmond.

Lebih lanjut, Desmond mengatakan tujuan kasus penculikan 1998 dibongkar adalah agar tak ada lagi kejadian seperti itu.

"Ini bicara tentang HAM bukan pidana biasa. HAM ini adalah pertanggungjawaban negara untuk melindungi warga negaranya. Tujuannya agar peristiwa masa lalu tidak terulang lagi," kata Desmond..Selanjutnya

OPM Minta PBB Ikut Campur dalam Konflik Papua Barat, TNI: Lebih Baik Kita Menjemput Kematian Bersama!

OPERAIND- Organisasi Papua Merdeka atau OPM mendesak PBB agar ikut campur dalam konflik terbaru di distrik Nduga, Papua Barat.

Tentara Pembebasan Papua Barat yang disebut pemerintah Ri sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), membunuh 12 pekerja konstruksi jalan pada penghujung 2018.

loading...

Hal ini disampaikan delegasi OPM ketika menggelar konferensi pers di Port Moresby, Papua Nugini, 31 Februari 2019, yang juga dihadiri perwakilan Tentara Pembebasan Papua, mendeklarasikan perang terhadap pemerintah RI sampai sepakat negosiasi damai, seperti dilaporkan Radio New Zealand, RNZ, dikutip 1 Februari 2019.

Ketua Persatuan Papua Nugini untuk Pembebasan Papua Barat, Kenn Mondiai, mengatakan bahwa masuk akal bagi OPM untuk menggelar konpers di mana mereka bersatu dengan sesama warga Melanesia.

Juru bicara OPM, Jeffrey Bomanak, mengumumkan dukungan resmi OPM untuk deklarasi perang Tentara Pembebasan Papua terhadap RI.

Kelompok ini juga meminta Sekjen PBB untuk mengirim lembaga PBB relevan untuk mengusut konflik di Nduga.

OPM juga meminta Dewan HAM PBB untuk menerapkan pengawasan atas situasi di Papua Barat.

Pada 27 Januari, gerakan separatis Papua Barat menyampaikan petisi dengan 1,8 juta tanda tangan yang meminta referendum kemerdekaan kepada Dewan HAM PBB, seperti dilaporkan Reuters.

loading...

Benny Wenda, ketua Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat (ULMWP), mengatakan ia berharap PBB akan mengirim misi pencarian fakta ke provinsi itu untuk mendukung dugaan pelanggaran hak asasi manusia.

Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Swiss, Duta Besar Hasan Kleib mengatakan, pemerintah tetap berkomitmen untuk mengundang Kantor Komisioner Tinggi HAM PBB atau KTHAM yang akan diwakili kantor regionalnya di Bangkok, Thailand untuk berkunjung ke Papua.

"Jadi tidak bisa dikatakan bahwa KTHAM masih menunggu undangan atau meminta akses. Undang sudah disampaikan langsung ketika kunjungan KTHAM sebelumnya, Zeid al Hussein," kata Dubes Kleib kepada wartawan melalui Whatsapp-nya, Rabu, 30 Januari 2019.

Menurut Dubes Kleib, yang belum disepakati adalah waktu untuk KTHAM berkunjung ke Papua. Namun kunjungan KTHAM ke Papua diharapkan pada tahun ini, 2019. Dalam pemberitaan The Guardian, Rabu, 30 Januari 2019, KTHAM Michelle Bachelet mengatakan dirinya telah meminta akses ke Papua.

Padahal pada September 2017, menurut laporan Radio New Zealand yang dikutip Tempo pada 6 Desember 2018, petisi yang juga pernah disampaikan Benny Wenda untuk mengusut pelanggaran HAM dan menempatkan agenda dekolonisasi Papua telah dimentahkan oleh Komite Dekolonisasi PBB.

Komite Dekolonisasi PBB mengatakan bahwa isu Papua Barat berada di luar wewenangnya, yang hanya diberikan ke 17 negara yang diakui oleh PBB sebagai "Non-self Governing Territory". Menurut Piagam PBB, yang dikutip dari situs un.org, Non-Self Governing Territory adalah masyarakat yang belum mencapai syarat penuh untuk membentuk pemerintahan sendiri.

Selain itu, Ketua Komite Dekolonisasi PBB sekaligus Dubes Venezuela untuk PBB, Rafael Ramirez, mengatakan dia tidak menerima dokumen permohonan resmi dan bahwa petisi itu palsu, seperti dilaporkan abc.net.au.

Ketua Dekolonisasi PBB mengatakan komitenya telah dimanipulasi untuk tujuan politik dan menerima kedaulatan Indonesia atas Papua Barat yang memerintah wilayah itu pada 1969

Papua: Enggak Boleh Merdeka Titik

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengaku penyerahan petisi referendum Papua Barat yang ditandatangani oleh 1,8 juta orang ke Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) bukan sebuah masalah.

Menurut dia, hal itu lantaran petisi tersebut tak mewakili keseluruhan warga Papua Barat.

"Tidak masalah kita lebih banyak kok," ujar Ryamizard di Gedung DPR, Jakarta, Senin (28/1).

Meski tak mempermasalahkan, Ryamizard tetap menekankan tidak boleh ada kelompok yang merdeka di wilayah Indonesia.

Ia berkata pihak yang hendak akan merdeka harus berhadapan terlebih dahulu dengan dirinya selaku penanggungjawab pertahanan negara.

"Begini ya, apapun ngomong segala macem enggak boleh merdeka. Titik. Ya, kalau mereka berhadapan dengan pasti menteri pertahanan dulu dong, menteri pertahanan negara," ucap dia.

Ryamizard juga meminta PBB tidak ikut campur masalah yang terjadi di Indonesia, salah satunya soal separatisme. Sebab, ia menyebut Indonesia tak pernah ikut campur atas masalah negara lain.
Lihat juga:Anggota TNI Tewas Ditembak Kelompok Bersenjata di Nduga

"Saya minta, kita (Indonesia) kan tidak pernah ikut-ikut negara orang. Orang lain jangan ikut-ikut negara sini (Indonesia) dong," ujarnya.

Adapun soal posisi Indonesia sebagai anggota PBB, Ryamizard mengimbau PBB untuk adil. PBB, kata dia, harus menghormati kedaulatan Indonesia di tengah statusnya sebagai anggota PBB.

Keadilan dan penghormatan itu, lanjutnya, agar peristiwa referendum di Timor Timur yang berujung pemisahan diri dari Indonesia tahun 1999 tak terulang kembali.

"PBB kan harus adil. Jangan kayak dulu tuh Timtim enggak adil macem-macem tuh," ujar Ryamizard.

Di sisi lain, Ryamizard menyebut pemerintah membuka peluang negosiasi dengan kelompok separatis the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) selaku pihak yang mengklaim telah menyerahkan petisi itu ke PBB.

Akan tetapi, ia mengingatkan negosiasi dilakukan jika menguntungkan Indonesia. "Negosiasi kalau menguntungkan negeri ini harus. Kalau enggak, ngapain," ujarnya..Selanjutnya

Sumber: TEMPO - CNN   

Mantan Danpuspom: Prabowo tak dibawa ke Mahmil Karena Soeharto Masih Berkuasa

OPERAIND,- Mantan Danpuspom TNI Mayjen (Purn) Syamsu Djalal mengatakan hasil investigasi timnya menunjukan Tim Mawar terbukti melakukan penculikan sejumlah aktivis pada tahun 1997. Selain itu, Tim Mawar melakukan aksi penculikan itu atas dasar perintah Danjen Kopassus saat itu yakni Prabowo Subianto.

Dari hasil investigasi tersebut, Tim Mawar Kopassus diadili di Mahkamah Militer dan telah dijatuhi hukuman. Namun, hal itu berbeda dengan Prabowo yang merupakan mantu dari Presiden Soeharto.

"Harus diadili di Mahkamah Militer namun saat itu tidak elok kalau mantu presiden diadili di Mahkamah Militer. Saya juga heran kenapa malah dibawa ke DKP (Dewan Kehormatan Perwira)," ujar Syamsu di depan Kosolidasi Korban Pelanggaran HAM di Gedung Joeang '45, Jakarta, Rabu (25/6).

Syamsu juga mempertanyakan karena DKP itu merupakan internal ABRI di militer bukan untuk mengadili. "Alasannya kembali enggak elok karena mantu presiden," tuturnya.

Syamsu menduga, mungkin saat Soeharto lengser ada jaminan amankan mantan keluarga presiden. "Prabowo kan mantu, maka direkomdasikan ke DKP," katanya.

Selain itu, dalam DKP tersebut, Prabowo lagi-lagi diuntungkan dengan posisi mantu Soeharto. Prabowo tidak dipecat dari dinas militer hanya diberhentikan secara hormat.

"Tetapi, apapun yang jelas dilakukan pemecatan atau pemberhentian itu karena bermasalah," katanya.

Sebelumnya, hal berbeda disampaikan oleh manntan Danpuspom TNI Mayjen (Purn) Djasri Marin. Djasri yang menjabat Danpuspom menggantikan Mayjen (Purn) Syamsu Djalal itu menyatakan Prabowo tak terlibat dalam penculikan aktivis 1997.

Menurut Djasri, penyelidikan yang dilakukan pihaknya saat itu hanya menemukan kesalahan Tim Mawar bergerak sendiri atau dengan kata lain tidak diperintahkan Prabowo yang saat itu menjabat Komandan Jenderal Kopassus.

"Bukan inisiator. Kalau seandainya pemberi perintah dalam hukum itu adalah orang yang turut serta, orang yang memerintahkan atau orang yang melakukan. Tiga-tiganya itu tentu dia (Prabowo) tidak ada. Peran Prabowo pada saat itu tidak ada peran apa-apa," ujar Djasri sesaat hendak memberikan keterangan kepada badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Jakarta, beberapa waktu lalu.

Eks Danpuspom: Tim Mawar akui diperintah Prabowo culik aktivis 98

OPERAIND,- Mayjen ( TNI) Syamsu Djalal angkat bicara soal kasus penculikan aktivis pada 1997. Mantan Danpuspom TNI yang mengusut kasus penculikan aktivis itu mengatakan Tim Mawar Kopassus mengakui telah menculik sejumlah orang.

Mereka juga mengaku melakukan penculikan karena diperintah oleh Danjen Kopassus saat itu yakni Prabowo Subianto.

"Komandan Tim Mawar (Mayor Bambang Kristono) mengaku kalau melakukan penculikan atas perintah komandannya yakni Danjen Kopassus," kata Syamsu di depan 'Konsolidasi Korban Pelanggaran HAM' di Gedung Joeang '45, Jakarta, Rabu (25/6).

Saat itu, Syamsu merasa aneh lantaran yang diculik tidak membahayakan negara. Dia lantas memanggil semua korban yang selamat untuk meminta keterangan.

"Dan yang saya heran kenapa Pius (korban penculikan selamat) gabung ke Gerindra (ikut Prabowo). Kenapa gerangan?" katanya dia.

Sebelumnya, hal berbeda disampaikan oleh manntan Danpuspom TNI Mayjen (Purn) Djasri Marin. Djasri yang menjabat Danpuspom menggantikan Mayjen (Purn) Syamsu Djalal itu menyatakan Prabowo tak terlibat dalam penculikan aktivis 1997.

Menurut Djasri, penyelidikan yang dilakukan pihaknya saat itu hanya menemukan kesalahan Tim Mawar bergerak sendiri atau dengan kata lain tidak diperintahkan Prabowo yang saat itu menjabat Komandan Jenderal Kopassus.

"Bukan inisiator. Kalau seandainya pemberi perintah dalam hukum itu adalah orang yang turut serta, orang yang memerintahkan atau orang yang melakukan. Tiga-tiganya itu tentu dia (Prabowo) tidak ada. Peran Prabowo pada saat itu tidak ada peran apa-apa," ujar Djasri sesaat hendak memberikan keterangan kepada badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Jakarta, beberapa waktu lalu.

Seperti diketahui, Letjen Prabowo Subianto diberhentikan dari dinas militer karena diduga terlibat penculikan 13 aktivis yang hingga kini masih hilang. Prabowo sempat tinggal di Yordania dan kembali ke Indonesia lalu terjun ke dunia politik.

NGAWUR!! Wiranto Sebut Ledakan Dekat Lokasi Debat Capres yang Melukai anggota Seknas Jokowi-Ma'ruf, Paling Ulah Kubu Sebelah

OPERAIND- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto menyebut ledakan yang terjadi di sekitar lokasi debat Capres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta pada Minggu (17/2) bukan berasal dari bom. Menurut Wiranto, ledakan itu berasal dari petasan dengan suara yang kencang yang dilakukan orang usil.

Hal ini, kata Wiranto, berasal dari penjelasan langsung Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Eddy Pramono dan dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Eko Margiyono. "Sudah jelaskan ke saya. Itu ledakan dari petasan yang besar," kata Wiranto di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2) malam.

loading...

Wiranto memastikan tidak ada korban manusia dan materil dari ledakan tersebut. Dia lantas menyebut petasan itu diledakkan oleh oknum yang usil.

Karenanya, Wiranto meminta hal ini tidak usah dibesar-besarkan. Dia juga meminta agar masyarakt tidak berspekulasi atas ledakan yang terjadi. "Enggak usah mengada-ada. paling juga ulah kubu sebelah," kata Wiranto.

Mengutip kantor berita Antara, setidaknya terdengar dua kali ledakan di sekitar Hotel Sultan yang menjadi lokasi debat kedua Pilpres 2019. Suara keras terjadi sekitar pukul 20.20 WIB, berdekatan dengan lokasi nonton bersama para pendukung capres-cawapres di Parkir Timur Stadion Gelora Bung Karno (GBK).

Karena ledakan tersebut, sebagian suporter pasangan kandidat menyebar, termasuk ke sumber ledakan untuk mengetahuinya. Berbarengan dengan itulah aparat kemanan juga bergerak, termasuk tim penjinak bom, Gegana.

Korban Ledakan

Akibat ledakan tersebut, sejumlah orang dilarikan ke rumah sakit. Setidaknya terdapat dua korban dilarikan ke  Rumah Sakit Angkatan Laut (Rumkital) Dr. Mintohardjo, tiga orang lainnya di bawa di RS Pelni dan dua di rumah sakit di daerah Jakarta Utara.

Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Farhat Abbas mengatakan kedua korban tersebut adalah Karsikin Edy Anwar dan Asma Dahlia merupakan anggota Seknas Jokowi-Ma'ruf.

loading...

"Keduanya saat kejadian berada di dekat panggung dan mengalami gangguan telinga serta gangguan perut," kata Farhat usai mengunjungi korban ledakan di RSAL Mintohardjo, Jakarta, Minggu.

Dia mengatakan keduanya tidak mengalami luka berdarah namun harus menjalani rawat inap untuk penyembuhan.

Farhat meminta aparat Kepolisian mengusut tuntas apakah ledakan tersebut akibat teror atau memang ada sejenis tabung yang meledak.

"Apakah akibat teror atau mungkin sejenis tabung meledak, itu bukan wewenang kami berbicara. Silahkan Polda Metro Jaya mengusut dan menyelidiki kasus tersebut," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani berharap polisi menuntaskan kasus ledakan yang terjadi di dekat lokasi nonton bareng (nobar) Debat Capres kedua di Parkir Timur Senayan, Jakarta, Minggu malam.

"Petasan yang biasa saja bukan sesuatu, tapi kalaupun teror polisi nanti akan mengucapkannya siapa yang melakukan. Saya berharap polisi cepat menuntaskannya," kata Muzani di kediaman calon presiden Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Minggu malam.

Menurutnya, ledakan itu kemungkinan disebabkan beberapa hal, misalnya relawan membawa alat peraga.

Jokowi Kepatil Udang yang Dipanennya, Rocky Gerung: Bukan Urusan Kami, Silahkan Lapor Polisi!!

Presiden Jokowi panen udang di tambak rakyat di kawasan Muara
Gembong, Bekasi, Jawa Barat. (Foto: yul/gus)

OPERAIND,- Presiden Joko Widodo atau Jokowi berkunjung ke Muara Gembong, di pesisir utara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Jokowi ikut panen udang di kawasan pertambakan di wilayah itu.

Presiden langsung turun ke bibir tambak di pesisir Laut Jawa itu, untuk menebar sendiri jaring yang telah disiapkan. Setelah jaring ditebar, petambak membantu menarik jaring yang berisi udang tak kurang dari 10 kilogram.

loading...

Sesaat setelah udang-udang tersebut didaratkan, berloncatan keluar sehingga patilnya ada yang mengenai jari Jokowi hingga berdarah. Jokowi terlihat meringis kesakitan, usai menaruh udang hasil panen di dalam boks. Ia kemudian meminta air mineral untuk membersihkan luka, ke asisten ajudannya.

Setelah jarinya yang berdarah karena kepatil dibersihkan, Jokowi lalu mengobati sendiri lukanya.

Simak juga: Jokowi: Maaf, Mobil Esemka Tak Ada Lagi Urusan Dengan Kita

"Berdarah-darah. Tadi kena udang. Kepatil. Baru dipegang sudah cuat.... Meloncat. Saya udah enggak pegang lagi. Ha... Ha...," kata Jokowi kepada wartawan yang menemuinya di Muara Gembong, Rabu (30/1).

Udang yang dipanen Jokowi merupakan jenis vaname. Lebih dari setahun silam, Jokowi juga pernah mengunjungi Muara Gembong untuk menebar benih udang. Tepatnya pada November 2017.

loading...

Dalam kunjungan kali ini, Jokowi juga disertai oleh salah seorang puteranya yakni Gibran Rakabuming. Sementara Ibu Iriana tak terlihat hadir.

Baca Juga: Warga Mengaku Bayar Rp 3 Juta saat Urus Sertifikat Tanah, Jokowi : Bukan Urusan Saya, Silahkan Lapor Polisi!!

Presiden juga didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

Hadir pula Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil..Selanjutnya

Soal Kericuhan di Jogokariyan, PDIP: Provokasi Penyusup yang Ingin Merusak Nama Baik Partai

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di Safari Politik VI PDIP menyusuri wilayah
Tapal Kuda, Jawa Timur, Minggu (27/1/2019).

Kerusuhan terjadi di depan Masjid Jogokariyan, Mantrijeron, Yogyakarta, pada Minggu (27/1) sore. Kerusuhan massa simpatisan PDIP yang juga pendukung Capres 01 Jokowi - Ma'ruf Amin dan massa pemuda masjid ini dipicu pencopotan spanduk.

Ini diperparah dengan sikap massa pendukung Jokowi menggeber motornya di depan masjid.

Merespons hal itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan insiden terjadi karena ada oknum yang memprovokasi. Namun, kata Hasto, massa sama sekali tidak terpancing dan bertindak anarkis seperti yang beredar di media sosial.

“Itu adalah hoaks, jadi kemarin yang di Yogya. Kami baru melakukan konsolidasi, lalu ada aksi provokasi yang ditujukan (ke) PDIP. Aksi provokasi tersebut berlokasi di samping masjid. Sehingga terbangun kesan, seolah-olah dipilintir,” kata Hasto saat konsolidasi TKN Jokowi-Ma’ruf Amin di Banyuwangi, Jawa Timur, Senin (28/1).

Hasto mengaku telah mengetahui siapa oknum di balik insiden tersebut. Namun, ia memilih tidak mengungkapkannya ke publik untuk menghindari masalah semakin melebar.

Insiden tersebut, kata Hasto, sangat disesalkan. Ia meminta agar pendukungnya tidak terpancing provokasi yang mengganggu ketentraman di masyarakat.

“Kita tahu siapa jago plintir, siapa yang menggunakan konsultan asing untuk memplintir itu. Bukan dari kami, karena itulah kami tetap setia banyak upaya untuk menggunakan isu agama kami percaya bahwa KH Ma’aruf Amin dan seluruh jajaran NU bersama parpol koalisi mampu membangun demokrasi sejuk dan berkeadaban,” ujar Hasto.

Sebelumnya, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menegaskan, kericuhan yang terjadi di depan Masjid Jogokariyan itu sudah berhasil di atasi.

"Itu kenakalan remaja," kata Wakapolda DIY Birgjen Pol Bimo Anggoro Seno, Senin (28/1).

Bimo menjelaskan, kericuhan seperti itu bukan hanya terjadi di depan Masjid Jogokariyan, tetapi juga di tempat lainnya.
"Kurang lebih ada lima titik," kata Bimo. Titik itu selain di Jokoriyan, antara lain juga di Ngampilan.

Dipecat Dengan Sepihak, Pekerja di Bengkulu Hajar 2 Bos China Hingga Babak Belur

OPERAIND,- Dua warga negara (WN) asal Tiongkok, Yan Guozhong (50) dan Chang Cheng Yun (41) diduga dianiaya mantan pekerjanya pada Rabu (16/1/2019). Pelaku diduga berinisial RH (23), warga Teluk Sepang, Kampung Melayu, Bengkulu.
Korban diduga dianiaya lantaran pelaku sakit hati telah dipecat pada Senin 15 Januari 2019. Terduga pelaku itu sebelumnya bekerja pada salah satu perusahaan di Teluk Sepang yang dipimpin korban.

loading...

Yan Guozhong mengalami luka bengkak di bagian pelipis, kaki mengalami memar dan luka di pelipis sebelah kanan karena penganiayaan tersebut. Sementara, Chang Cheng Yun luka di bagian tangan dan kaki diduga akibat pukulan benda tumpul. Saat ini, mereka menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M Yunus Bengkulu.

Informasi dihimpun okezone, sebelum dugaan penganiayaan, korban sedang mengawasi pekerja di salah satu perusahaan di Teluk Sepang. Tak lama berselang, terduga pelaku tiba di lokasi tersebut.

Terduga pelaku langsung menghantam korban dengan sebongkah kayu hingga terkapar. Beruntung, salah satu pekerja sempat mencoba melerai aksi dugaan penganiayaan tersebut.

Nyawa korban masih bisa diselamatkan dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat guna mendapatkan perawatan medis. Saat ini, kepolisian telah mengamankan sejumlah barang bukti satu buah balok kayu dan besi.

loading...

Kabid Humas Polda Bengkulu, AKBP Sudarno mengatakan, kasus dugaan penganiyaan tersebut sudah ditangani Polres Kota Bengkulu.

''Iya, sudah ditangani Polres. Terduga pelaku masih di buru. Barang bukti dugaan penganiyaan telah diamankan,'' kata Sudarno, ketika di konfirmasi okezone melalui sambungan telefon genggamnya, Rabu malam..Selanjutnya

Terkait Buku PKI, Syafii Maarif Minta Aparat Jangan Jadi "Keparat" , Jangan Asal Sita!!

OPERAIND,- Tokoh senior Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif mengkritik penyitaan sejumlah buku yang dianggap berbau Komunis oleh aparat TNI dan Kejari Padang.

Baca Juga: Sebanyak 16 Duta Besar yang Dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara

Menurut Buya Syafii sebagaimana panggilan akrabnya, penyitaan buku itu bukanlah hal yang tepat.

loading...

Mantan Ketua PP Muhammadiyah ini menilai hal itu seharusnya perlu terjadi. Buya Syafii menganggap bahwa memang ada Tap MPRS terkait pelarangan ajaran Komunisme namun tak semua buku harus disita.

"Aparat juga harus cerdas ya. Enggak semua (buku) harus dilarang. Itu juga (aparat) yang melarang tidak punya alasan yang sangat kuat. Menurut saya itu juga pembodohan," ujar Buya Syafii di Yogyakarta, Rabu 9 Januari 2019.

Baca Juga: Ketum PPP: Sekuat Apapun Kubu Prabowo Memproduksi Hoaks Tetap Kalah, Masyarakat Sudah Muak!!

Guru Besar Sejarah di UNY ini menerangkan, mestinya razia buku harus dilakukan secara selektif.

"Aparat juga harus belajar. Proses pencerdasan, mencerdaskan kehidupan bangsa itu keseluruhan, termasuk aparat. Harus cerdas, betul-betul pandai secara selektif mana yang berbahaya," papar Buya Syafii.

loading...

Buya Syafii menilai ketakutan terhadap buku-buku Komunis itu sudah berlebihan. Sebab paham Komunisme ditekankannya, sudah jatuh dan tak lagi berpengaruh.

"Komunis itu sudah jatuh di mana-mana, kenapa takut sama Komunis? Gimana? Komunisme itu sudah diarak ke museum sejarah, kenapa harus takut lagi," kata Buya Syafii..Selanjutnya