Agum Gumelar: Jika Prabowo Masih "Manusia" Seharusnya Kuburan Para Korban Culik 98 Kasih Tau ke Publik!!

Jakarta, OPERAIND,- Ketua Dewan Penasihat Ikatan Keluarga Orang Hilang (Ikohi) Mugiyanto mendesak anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Agum Gumelar hingga Kivlan Zen mengungkapkan kepada keluarga terkait keberadaan para aktivis yang menjadi korban penculikan dan penghilangan paksa pada 1997-1998 silam.

Hal disampaikan Mugiyanto untuk merespons pernyataan Agum yang mengklaim telah mengetahui nasib para aktivis 1998 yang disebut dihilangkan secara paksa oleh Tim Mawar Kopassus.

loading...

"Jadi kami ingin di sini Pak Agum Gumelar yang mengetahui, lalu ada Kivlan Zen, Wiranto, SBY juga, menurut kita harus menjelaskan itu ke keluarga korban," kata Mugiyanto di Hotel Grand Cemara, Menteng, Jakarta, Rabu (13/3).

Tak hanya Agum, Mugiyanto menyatakan Kivlan Zen pernah mengungkapkan bahwa dirinya mengetahui di mana para aktivis pro demokrasi yang masih hilang hingga kini. Kivlan mengatakan hal tersebut saat perhelatan kampanye Pilpres 2014 silam.

Lebih lanjut, Mugiyanto meminta agar para elite militer yang pernah bersinggungan atau terlibat langsung dalam peristiwa kasus penculikan 1998 untuk bertanggung jawab terhadap keluarga korban.
Lihat juga: Pelanggaran HAM 98, Peluru Usang Para Jenderal Pensiunan

Minimal, kata dia, para tokoh-tokoh militer tersebut dapat buka suara dan memberikan informasi yang detail seputar keberadaan para aktivis yang nasibnya belum diketahui sampai saat ini.

loading...

"Mereka-mereka yang menjabat ketika peristiwa yang terjadi itu juga turut bertanggung jawab, dengan menjawab tuntutan harapan keluarga korban, harapan keluarga korban sama, sama-sama ingin tahu [keberadaan para aktivis]," kata dia.
Lihat juga: Keluarga Korban Penculikan Aktivis 98 Tolak Pilih Prabowo




Mugiyanto turut menyayangkan sikap Komnas HAM yang mengimbau Agum untuk melaporkan kepada Kejaksaan Agung soal penculikan aktivis.

Ia menyatakan seharusnya Komnas HAM mau memanggil Agum untuk menyelidiki adanya bukti tambahan baru terkait penculikan aktivis.

"Kami ingin Komnas HAM yang memanggil. Bahwa ini bukti baru," kata dia..Selanjutnya

Prabowo: Jika Saya Terpilih, Saya Bersumpah Akan Bongkar Dalang Kasus 98

OPERAIND-  Jakarta,- Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J Mahesa yakin Calon Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto tidak akan segan untuk membongkar kasus penculikan aktivis 1998 jika terpilih menjadi presiden di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

"Kalau 1998 menurut keyakinan saya pasti dibongkar. Kenapa? Kalau ini tidak dibongkar, seolah-olah yang dituduhkan kepada Pak Prabowo itu benar," ujar Desmond di kawasan Cikini, Jakarta, Selasa (15/1).

loading...

Prabowo kerap dituduh terlibat dalam penculikan dan penghilangan paksa sejumlah aktivis di akhir rezim Orde Baru.

Simak Juga: Wiranto: Jangankan Dipenjara, Hukuman Mati pun Saya Siap Jika Prabowo Jadi Presiden!!

Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Maruf Amin, Abdul Kadir Karding, juga menyebutkan kubu Prabowo-Sandiaga memiliki masalah terkait HAM. Ia berkata Prabowo diduga terlibat dalam pelanggaran HAM dan penghilangan orang.

Menurut Desmond, satu-satunya cara untuk membuktikan Prabowo tidak terlibat dalam penculikan paksa aktivis dan mahasiswa adalah dengan membongkar kasus tersebut.

"Untuk mengatakan dia tidak benar harus membuktikan peristiwa itu. Tidak mungkin dia melanggar sumpah presiden," ucap dia.

Desmond mengatakan jika Prabowo melanggar sumpahnya sebagai presiden dan tidak membongkar kasus tersebut, dia sendiri yang bakal menuntut pimpinan partainya itu.

loading...

"Kalau dia melanggar sumpah presiden yah, saya sendiri sebagai mantan korban, saya akan tuntut dia. Kalau dia melanggar sumpah jabatan," ucap Desmond.

Lebih lanjut, Desmond mengatakan tujuan kasus penculikan 1998 dibongkar adalah agar tak ada lagi kejadian seperti itu.

"Ini bicara tentang HAM bukan pidana biasa. HAM ini adalah pertanggungjawaban negara untuk melindungi warga negaranya. Tujuannya agar peristiwa masa lalu tidak terulang lagi," kata Desmond..Selanjutnya

Mantan Danpuspom: Prabowo tak dibawa ke Mahmil Karena Soeharto Masih Berkuasa

OPERAIND,- Mantan Danpuspom TNI Mayjen (Purn) Syamsu Djalal mengatakan hasil investigasi timnya menunjukan Tim Mawar terbukti melakukan penculikan sejumlah aktivis pada tahun 1997. Selain itu, Tim Mawar melakukan aksi penculikan itu atas dasar perintah Danjen Kopassus saat itu yakni Prabowo Subianto.

Dari hasil investigasi tersebut, Tim Mawar Kopassus diadili di Mahkamah Militer dan telah dijatuhi hukuman. Namun, hal itu berbeda dengan Prabowo yang merupakan mantu dari Presiden Soeharto.

"Harus diadili di Mahkamah Militer namun saat itu tidak elok kalau mantu presiden diadili di Mahkamah Militer. Saya juga heran kenapa malah dibawa ke DKP (Dewan Kehormatan Perwira)," ujar Syamsu di depan Kosolidasi Korban Pelanggaran HAM di Gedung Joeang '45, Jakarta, Rabu (25/6).

Syamsu juga mempertanyakan karena DKP itu merupakan internal ABRI di militer bukan untuk mengadili. "Alasannya kembali enggak elok karena mantu presiden," tuturnya.

Syamsu menduga, mungkin saat Soeharto lengser ada jaminan amankan mantan keluarga presiden. "Prabowo kan mantu, maka direkomdasikan ke DKP," katanya.

Selain itu, dalam DKP tersebut, Prabowo lagi-lagi diuntungkan dengan posisi mantu Soeharto. Prabowo tidak dipecat dari dinas militer hanya diberhentikan secara hormat.

"Tetapi, apapun yang jelas dilakukan pemecatan atau pemberhentian itu karena bermasalah," katanya.

Sebelumnya, hal berbeda disampaikan oleh manntan Danpuspom TNI Mayjen (Purn) Djasri Marin. Djasri yang menjabat Danpuspom menggantikan Mayjen (Purn) Syamsu Djalal itu menyatakan Prabowo tak terlibat dalam penculikan aktivis 1997.

Menurut Djasri, penyelidikan yang dilakukan pihaknya saat itu hanya menemukan kesalahan Tim Mawar bergerak sendiri atau dengan kata lain tidak diperintahkan Prabowo yang saat itu menjabat Komandan Jenderal Kopassus.

"Bukan inisiator. Kalau seandainya pemberi perintah dalam hukum itu adalah orang yang turut serta, orang yang memerintahkan atau orang yang melakukan. Tiga-tiganya itu tentu dia (Prabowo) tidak ada. Peran Prabowo pada saat itu tidak ada peran apa-apa," ujar Djasri sesaat hendak memberikan keterangan kepada badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Jakarta, beberapa waktu lalu.

Eks Danpuspom: Tim Mawar akui diperintah Prabowo culik aktivis 98

OPERAIND,- Mayjen ( TNI) Syamsu Djalal angkat bicara soal kasus penculikan aktivis pada 1997. Mantan Danpuspom TNI yang mengusut kasus penculikan aktivis itu mengatakan Tim Mawar Kopassus mengakui telah menculik sejumlah orang.

Mereka juga mengaku melakukan penculikan karena diperintah oleh Danjen Kopassus saat itu yakni Prabowo Subianto.

"Komandan Tim Mawar (Mayor Bambang Kristono) mengaku kalau melakukan penculikan atas perintah komandannya yakni Danjen Kopassus," kata Syamsu di depan 'Konsolidasi Korban Pelanggaran HAM' di Gedung Joeang '45, Jakarta, Rabu (25/6).

Saat itu, Syamsu merasa aneh lantaran yang diculik tidak membahayakan negara. Dia lantas memanggil semua korban yang selamat untuk meminta keterangan.

"Dan yang saya heran kenapa Pius (korban penculikan selamat) gabung ke Gerindra (ikut Prabowo). Kenapa gerangan?" katanya dia.

Sebelumnya, hal berbeda disampaikan oleh manntan Danpuspom TNI Mayjen (Purn) Djasri Marin. Djasri yang menjabat Danpuspom menggantikan Mayjen (Purn) Syamsu Djalal itu menyatakan Prabowo tak terlibat dalam penculikan aktivis 1997.

Menurut Djasri, penyelidikan yang dilakukan pihaknya saat itu hanya menemukan kesalahan Tim Mawar bergerak sendiri atau dengan kata lain tidak diperintahkan Prabowo yang saat itu menjabat Komandan Jenderal Kopassus.

"Bukan inisiator. Kalau seandainya pemberi perintah dalam hukum itu adalah orang yang turut serta, orang yang memerintahkan atau orang yang melakukan. Tiga-tiganya itu tentu dia (Prabowo) tidak ada. Peran Prabowo pada saat itu tidak ada peran apa-apa," ujar Djasri sesaat hendak memberikan keterangan kepada badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Jakarta, beberapa waktu lalu.

Seperti diketahui, Letjen Prabowo Subianto diberhentikan dari dinas militer karena diduga terlibat penculikan 13 aktivis yang hingga kini masih hilang. Prabowo sempat tinggal di Yordania dan kembali ke Indonesia lalu terjun ke dunia politik.

Megawati: PKI adalah korban! Dalang Dibalik 'Kudeta' Bung Karno ialah Eks Mertua Prabowo

OPERAIND- Puteri Bung Karno, Megawati Soekarnoputri, mengungkap detik-detik kudeta Jenderal Soeharto terhadap kekuasaan ayahnya tersebut. Sukmawati mendasarkan pernyataan itu pada apa yang dia saksikan dan catat pada tahun 1965 silam.

"Tahun 65, catatan pembicaraan ring 1 Presiden Soekarno ketika terjadi suatu penculikan dan pembunuhan para pahlawan revolusi tersebut, kemudian kita, ring 1, orang-orang terdekat Presiden Soekarno pada waktu itu dan beberapa panglima yang masih ada, ini adalah konflik internal angkatan darat," kata Megawati.

loading...

Megawati mengakui kesimpulan ring 1 Istana itu tak populer di telinga orang pada zaman sekarang. Karena, banyak orang yang mengikuti alur logika yang dibangun oleh rezim Orde Baru.

"Ini kata-kata di generasi muda gak pernah denger, tapi saya dulu pernah mencatat itu," ujarnya.

Megawati melanjutkan, ketika Kabinet Dwikora didemisionerkan oleh Letkol Untung melalui RRI pada 1 Oktober 1965, ring 1 mengatakan bahwa aksi itu adalah kudeta. Alasannya, tidak ada seorang pun yang berhak mendemisionerkan kabinet ketika itu selain Presiden Soekarno.

"Padahal yang berhak, wewenang adalah Presiden mendemisionerkan kabinet. Itu awal dari kudeta," imbuh Sukmawati.

Megawati lantas memberikan sedikit koreksi atas pernyataannya di atas. Menurutnya, awal kudeta adalah pembunuhan dari para Pahlawan Revolusi.

loading...

"Itu tahap pertama. Tahap kedua adalah pernyataan di RRI. Oleh Cornel Paper dinyatakan kudeta merangkak," kata adik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu.

Megawati mengemukakan bahwa aksi kudeta Soeharto sangat berlainan dengan kudeta-kudeta yang terjadi di dunia. Ia pun mengakui kecerdikan dari jenderal besar yang kemudian berkuasa selama 32 di Indonesia tersebut.

"Soeharto sangat pandai bermain di belakang layar. Kemudian yang diutamakan pertama adalah Pahlawan Revolusi, para jenderal yang sedang mengabdi untuk suatu perjuangan konfrontasi dengan Malaysia," kata dia.

Aksi kemudian berlanjut pada suatu pemaksaan. Ada beberapa jenderal yang mendatangi Presiden Soekarno di Bogor dengan suatu tekanan untuk menyerahkan kekuasaan kepada Soeharto. Publik kemudian mengenalnya dengan Surat Perintah 11 Maret atau rezim Orde Baru menyebut dengan Supersemar.

"Tekanan itupun juga ada moncong armada ketujuh di Singapura siap sedia. Bahwa Bung Karno harus memang lengser dan itu direstui oleh Amerika yang piawai, pakar di dalam kudeta-kudeta negara berkembang adalah CIA," kata Megawati.

"Pasti banyak orang-orang CIA di RI, sekarang ini. Mereka pasti melihat, menguping silakan saja. Saya sebagai putri Presiden pertama tidak gentar, saya hadapi mereka atas kenyataan, kesalahan yang mereka perbuat," tambah dia.