Ngawur! Akun Resmi TPNPB OPM Posting Foto Tentara Negara Asing Namun Menuduh Itu TNI

OPERAIND-  Akun Facebook (FB) Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) yang berafiliasi dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) belakangan ini sering memposting kegiatan mereka.

Maklum, Egianus Kogeya dkk lagi berbangga hati dan merasa sudah menang karena berhasil menembak 3 anggota TNI hingga ketiganya gugur sebagai Kusuma Bangsa.

loading...

Namun bukan berarti apa yang selalu di posting di akun fb TPNPB semuanya benar. Justru banyak keterangan yang ada di sana adalah 'bodong' alias Hoax.

Mengutip akun fb TPNPB, Rabu (13/3) kebodongan alias hoax yang ada di akun tersebut tercium dari penggunaan tata bahasa yang masih amburadul tak jelas maksudnya.

Terlebih dalam salah satu postingan hari Selasa (12/3) akun TPNPB menyebut TNI sedang melakukan penyisiran rumah warga sipil pada 11 Maret 2019.

Seperti ini postingan hoax akun TPNPB :

TNI melakukan Penyisiran Rumah Warga Sipil. Masyarakat setempat jadi Panik
-----------------
TPNPBnews:
Info terbaru tanggal 11 maret 2019 Telah Terjadi Operasi Militer di kampung berapgin gereja Jerusalem dan gereja Opmo Distrik Mbua kab Nduga Papua.

loading...

Dalam operasi militer Indonesia ini, rumah -rumah Warga pintu di tendang satu persatu rumah, hingga pintu rumah rusak. Seisi rumah diberantakan.

Rencananya TNI di kampung Yerusalem mau jadikan Pos TNI kampung Pimiye kwamina Dumu. Jumlah TNI 30 anggota masuk dan melakukan operasi penyisiran rumah warga.

Operasi TNI sangat brutal, masyarakat yang sedang berkebun di interogasi. Sehingga warga setempat jadi trauma tekanan Militer sangat lewat batas.

Tolak Berunding Dengan PBB, TNI Kirim 600 Prajurit Untuk Gempur OPM

OPERAIND- Potensi ancaman dari Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) Papua makin meningkat. Beberapa hari lalu, tiga prajurit TNI gugur diberondong peluru pasukan yang biasa dikenal Organisasi Papua Merdeka (OPM) itu.
Karena itu, untuk mengamankan kondisi di Papua, TNI mengirim 600 pasukan tambahan. Mereka akan ditugaskan untuk menjaga pembangunan jalan Trans Papua dari Wamena sampai Mumugu.

loading...

Kapendam XVII/Cendrawasih Kolonel Infanteri Muhammad Aidi menjelaskan, pasukan tambahan tiba di Timika pada Sabtu (9/3). Namun, mereka belum bisa digerakkan ke lokasi pembangunan jalan Trans Papua.

”Kita masih melihat pasang surut situasi,” ungkap dia saat diwawancarai Jawa Pos.

Situasi yang dimaksud Aidi adalah menyangkut kondisi cuaca. Dia menyampaikan, pihaknya tidak bisa memaksakan diri mengirim pasukan dengan cuaca di Timika saat ini. Sebab, medan yang mereka lalui berat.

Baca Juga: Prabowo: Jika Saya Terpilih, Saya Bersumpah Akan Bongkar Dalang Kasus 98 

"Rencananya dari Timika pasukan tambahan berjumlah 600 personel dikirim ke Nduga lewat Asmat. Mereka akan lewat sungai sampai Nduga. Setelah itu melalui perjalanan darat ke lokasi pembangunan jalan Trans Papua," terangnya.

Data yang dia miliki menyebutkan ada sekitar 21 jembatan yang harus diawasi oleh prajurit TNI. Semuanya berada di jalan Trans Papua yang membentang dari Wamena sampai Mumugu.

Apabila kondisi cuaca sudah memungkinkan, Aidi mengungkapkan bahwa 600 prajurit itu akan mulai digerakkan Senin (11/3). ”Perjalanan bisa tiga hari,” beber Aidi.

loading...

Lebih lanjut Aidi juga meminta kepada seluruh prajurit tersebut, Kodam XVII/Cendrawasih sudah meminta agar mereka lebih waspada. Mengingat potensi ancaman masih ada. Meski sebagian besar wilayah Nduga sudah dikuasi oleh TNI dan Polri. Namun KKSB masih kerap melancarkan aksi.

Terakhir mereka baku tembak dengan Satgas Penegakan Hukum yang sedang membuka jalan untuk ratusan pasukan tambahan masuk ke Nduga. Dalam baku tembak tersebut, tiga anggota TNI AD gugur.

Sedangkan dari pihak KKSB, Aidi menyebut ada tujuh sampai sepuluh anggota KKSB meninggal dunia. Mengingat potensi ancaman yang masih ada, pasukan tambahan yang sudah berada di Timika di minta ekstra waspada.

Baca juga: Menhan: Jika masih ada Ulama Atau Ustadz Bilang Kafir Saat Ceramah, Silahkan Laporkan

Sementara Juru Bicara TPNPB – OPM Sebby Sambom menuturkan, pernyataan pemerintah Indonesia bahwa ada 10 anggota TPNPB – OPM yang meninggal dunia dan merampas tujuh pucuk senjata tidaklah benar.

Dia mengklaim, senjata yang dipakai TPNPB – OPM justru bertambah empat pucuk. Karena mendapat rampasan dari TNI. ”Itu yang terjadi,” ujar Sebby dalam keterangan tertulisnya.

Menurut dia, perang gerilya yang dilakukan akan terus terjadi. Kecuali, pemerintah Indonesia mau berunding den.. Selanjutnya..

Sumber: JAWA POS

TNI: 3 Kementerian dan Lembaga Akan Diisi Militer Aktif

OPERAIND- Jakarta - Inspektur Jenderal TNI Letnan Jenderal M. Herindra mengatakan ada beberapa kementerian dan lembaga baru yang akan diisi personel tentara dalam rangka restrukturisasi TNI.

Dia menuturkan beberapa kementerian lembaga itu adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kantor Staf Presiden, dan Badan Keamanan Laut.

loading...

"Saat ini UU TNI itu masih dalam proses revisi, dengan menambahkan beberapa kementerian," ujar Herindra saat membacakan sambutan atas nama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di acara silaturahmi dengan perwira hukum TNI di Mabes TNI, Jakarta, Selasa, 5 Maret 2019.

Menurut Herindra, revisi UU TNI ini dilakukan karena ada kementerian dan lembaga baru setelah UU ini dibentuk. Hal ini, kata dia, dilakukan agar TNI dapat menempati kementerian dan lembaga tersebut secara legal dan profesional.

"Misalnya Bakamla, dari dulu sudah ada personel TNI, kemudian KSP. Makanya sekarang ditambahkan, karena secara profesionalitas perwira TNI AL sudah banyak yang di Bakamla," katanya.

Herindra mengatakan revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI ini juga akan mengubah beberapa nama atau nomenklatur lembaga negara yang akan ditempati tentara. Seperti, kata dia, Sandi Negara menjadi Badan Siber dan Sandi Negara dan Badan SAR Nasional (Basarnas) menjadi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Sebelumnya, UU Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 47 menyebutkan prajurit TNI aktif hanya bisa menduduki jabatan di 10 kementerian dan lembaga.

loading...

Kementerian dan lembaga tersebut yakni Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Pertahanan, Sekretariat Militer Presiden, Badan Intelijen Negara, Badan Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Ketahanan Nasional, Basarnas, Badan Narkotik Nasional, serta Mahkamah Agung.

Herindra menuturkan, penempatan TNI di lingkungan kementerian dan lembaga ini dilakukan berdasarkan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan tugas menjaga kedaulatan negara. Dia membantah adanya isu dwifungsi tentara dengan penempatan prajurit aktif ini di kementerian.

"Dwi fungsi adalah masa lalu yang sudah menjadi sejarah TNI. Saat ini dan ke depan TNI makin profesional menjalankan tugas sesuai UU," tuturnya.

Polemik restrukturisasi TNI berawal dari rencana menambah pos jabatan baru bagi jabatan perwira tinggi di internal serta ke kementerian lainnya. Jabatan baru ini salah satunya bertujuan untuk menampung perwira tinggi yang bertumpuk di TNI.

Salah satu hal yang dilakukan untuk restrukturisasi ini yakni dengan merevisi Undang-undang TNI. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan revisi UU TNI dianggap perlu untuk menyelesaikan masalah ratusan perwira tinggi dan perwira menengah tanpa jabatan struktural.

Rencana restrukturisasi TNI ini kemudian dikritik oleh koalisi masyarakat sipil. Menurut koalisi, rencana masuknya perwira TNI aktif ke kementerian lain di luar yang diperbolehkan ditakutkan akan membawa kembali dwifungsi TNI seperti sebelum reformasi.

Sumber: TEMPO

Australia: Dari Sejak Presiden Soekarno Kami Sudah Mendukung Papua Untuk Menjadi Bagian Tetap Sekutu Barat

OPERAIND- Peristiwa pembunuhan terhadap para pekerja proyek pembangunan jembatan di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua Barat pada 2 Desember lalu menjadi sorotan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Komisi Tinggi Hak Asasi PBB (OHCHR) melalui juru bicara Ravina Shamdasani mengatakan kekerasan yang terjadi pekan lalu itu tidak dapat diterima.

Namun dia menuturkan akar masalah di Papua selama ini tidak dipahami dan ditangani dengan baik oleh pemerintah Indonesia.

loading...

"Ada banyak keluhan, dan ini juga banyak terjadi di belahan dunia lain, ketika keluhan tidak ditanggapi atau ada tekanan turun temurun maka orang main hakim sendiri sebab suara mereka tidak didengar," kata dia.

Sebelum kabar peristiwa pembunuhan itu muncul Polrestabes Surabaya sempat mengamankan setidaknya 233 orang pendemo mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP). Aksi yang menuntut kemerdekaan Papua ini sempat mendapat adangan dari sejumlah organisasi massa (Ormas).

Sementara itu, satu orang warga negara Australia juga turut diamankan.

Namun tidak diketahui secara pasti, apakah pada saat demonstrasi berlangsung Sabtu kemarin, warga Australia yang diketahui bernama Harman Ronda Amy (35) ini, ikut dalam aksi di lapangan. Polisi menangkap Harman dari dalam Asrama Mahasiswa Papua di Jalan Kalasan No 10, Surabaya.

Kepentingan Australia

loading...

Sudah bukan rahasia lagi nama Australia selalu terseret ketika isu Papua mengemuka.
Ketika Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada 1949, mereka tetap mempertahankan kekuasaan di Papua Barat. Namun Presiden Soekarno kemudian meminta Papua, Irian sebutannya ketika itu, menjadi bagian Indonesia.

Dilansir dari laman Greenleft, awalnya Selandia Baru dan Australia mendukung Belanda untuk tetap bercokol di Papua. Selandia Baru dan Australia melihat Papua sebagai kepentingan strategis untuk mempertahankan kolonialisme sebagai daerah penyangga potensi serangan dari arah Utara. Dengan kata lain mereka ingin Papua tetap menjadi sekutu Barat.

Australia dan Isu Papua

Januari tahun lalu Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Melbourne, Australia diterobos masuk oleh pria tak dikenal. Lelaki itu memanjat tembok dan naik ke atap lalu memajang bendera Bintang Kejora khas Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Aksi ters.. Selanjutnya..

Rujukan: https://www.merdeka.com/dunia/campur-tangan-australia-dan-respons-pbb-dalam-isu-papua.html

OPM Minta PBB Ikut Campur dalam Konflik Papua Barat, TNI: Lebih Baik Kita Menjemput Kematian Bersama!

OPERAIND- Organisasi Papua Merdeka atau OPM mendesak PBB agar ikut campur dalam konflik terbaru di distrik Nduga, Papua Barat.

Tentara Pembebasan Papua Barat yang disebut pemerintah Ri sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), membunuh 12 pekerja konstruksi jalan pada penghujung 2018.

loading...

Hal ini disampaikan delegasi OPM ketika menggelar konferensi pers di Port Moresby, Papua Nugini, 31 Februari 2019, yang juga dihadiri perwakilan Tentara Pembebasan Papua, mendeklarasikan perang terhadap pemerintah RI sampai sepakat negosiasi damai, seperti dilaporkan Radio New Zealand, RNZ, dikutip 1 Februari 2019.

Ketua Persatuan Papua Nugini untuk Pembebasan Papua Barat, Kenn Mondiai, mengatakan bahwa masuk akal bagi OPM untuk menggelar konpers di mana mereka bersatu dengan sesama warga Melanesia.

Juru bicara OPM, Jeffrey Bomanak, mengumumkan dukungan resmi OPM untuk deklarasi perang Tentara Pembebasan Papua terhadap RI.

Kelompok ini juga meminta Sekjen PBB untuk mengirim lembaga PBB relevan untuk mengusut konflik di Nduga.

OPM juga meminta Dewan HAM PBB untuk menerapkan pengawasan atas situasi di Papua Barat.

Pada 27 Januari, gerakan separatis Papua Barat menyampaikan petisi dengan 1,8 juta tanda tangan yang meminta referendum kemerdekaan kepada Dewan HAM PBB, seperti dilaporkan Reuters.

loading...

Benny Wenda, ketua Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat (ULMWP), mengatakan ia berharap PBB akan mengirim misi pencarian fakta ke provinsi itu untuk mendukung dugaan pelanggaran hak asasi manusia.

Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Swiss, Duta Besar Hasan Kleib mengatakan, pemerintah tetap berkomitmen untuk mengundang Kantor Komisioner Tinggi HAM PBB atau KTHAM yang akan diwakili kantor regionalnya di Bangkok, Thailand untuk berkunjung ke Papua.

"Jadi tidak bisa dikatakan bahwa KTHAM masih menunggu undangan atau meminta akses. Undang sudah disampaikan langsung ketika kunjungan KTHAM sebelumnya, Zeid al Hussein," kata Dubes Kleib kepada wartawan melalui Whatsapp-nya, Rabu, 30 Januari 2019.

Menurut Dubes Kleib, yang belum disepakati adalah waktu untuk KTHAM berkunjung ke Papua. Namun kunjungan KTHAM ke Papua diharapkan pada tahun ini, 2019. Dalam pemberitaan The Guardian, Rabu, 30 Januari 2019, KTHAM Michelle Bachelet mengatakan dirinya telah meminta akses ke Papua.

Padahal pada September 2017, menurut laporan Radio New Zealand yang dikutip Tempo pada 6 Desember 2018, petisi yang juga pernah disampaikan Benny Wenda untuk mengusut pelanggaran HAM dan menempatkan agenda dekolonisasi Papua telah dimentahkan oleh Komite Dekolonisasi PBB.

Komite Dekolonisasi PBB mengatakan bahwa isu Papua Barat berada di luar wewenangnya, yang hanya diberikan ke 17 negara yang diakui oleh PBB sebagai "Non-self Governing Territory". Menurut Piagam PBB, yang dikutip dari situs un.org, Non-Self Governing Territory adalah masyarakat yang belum mencapai syarat penuh untuk membentuk pemerintahan sendiri.

Selain itu, Ketua Komite Dekolonisasi PBB sekaligus Dubes Venezuela untuk PBB, Rafael Ramirez, mengatakan dia tidak menerima dokumen permohonan resmi dan bahwa petisi itu palsu, seperti dilaporkan abc.net.au.

Ketua Dekolonisasi PBB mengatakan komitenya telah dimanipulasi untuk tujuan politik dan menerima kedaulatan Indonesia atas Papua Barat yang memerintah wilayah itu pada 1969

Papua: Enggak Boleh Merdeka Titik

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengaku penyerahan petisi referendum Papua Barat yang ditandatangani oleh 1,8 juta orang ke Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) bukan sebuah masalah.

Menurut dia, hal itu lantaran petisi tersebut tak mewakili keseluruhan warga Papua Barat.

"Tidak masalah kita lebih banyak kok," ujar Ryamizard di Gedung DPR, Jakarta, Senin (28/1).

Meski tak mempermasalahkan, Ryamizard tetap menekankan tidak boleh ada kelompok yang merdeka di wilayah Indonesia.

Ia berkata pihak yang hendak akan merdeka harus berhadapan terlebih dahulu dengan dirinya selaku penanggungjawab pertahanan negara.

"Begini ya, apapun ngomong segala macem enggak boleh merdeka. Titik. Ya, kalau mereka berhadapan dengan pasti menteri pertahanan dulu dong, menteri pertahanan negara," ucap dia.

Ryamizard juga meminta PBB tidak ikut campur masalah yang terjadi di Indonesia, salah satunya soal separatisme. Sebab, ia menyebut Indonesia tak pernah ikut campur atas masalah negara lain.
Lihat juga:Anggota TNI Tewas Ditembak Kelompok Bersenjata di Nduga

"Saya minta, kita (Indonesia) kan tidak pernah ikut-ikut negara orang. Orang lain jangan ikut-ikut negara sini (Indonesia) dong," ujarnya.

Adapun soal posisi Indonesia sebagai anggota PBB, Ryamizard mengimbau PBB untuk adil. PBB, kata dia, harus menghormati kedaulatan Indonesia di tengah statusnya sebagai anggota PBB.

Keadilan dan penghormatan itu, lanjutnya, agar peristiwa referendum di Timor Timur yang berujung pemisahan diri dari Indonesia tahun 1999 tak terulang kembali.

"PBB kan harus adil. Jangan kayak dulu tuh Timtim enggak adil macem-macem tuh," ujar Ryamizard.

Di sisi lain, Ryamizard menyebut pemerintah membuka peluang negosiasi dengan kelompok separatis the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) selaku pihak yang mengklaim telah menyerahkan petisi itu ke PBB.

Akan tetapi, ia mengingatkan negosiasi dilakukan jika menguntungkan Indonesia. "Negosiasi kalau menguntungkan negeri ini harus. Kalau enggak, ngapain," ujarnya..Selanjutnya

Sumber: TEMPO - CNN   

Jangan Protes!! Panglima TNI: Menghadapi Separatis di Papua Tak Harus Angkat Senjata

OPERAIND-  Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyatakan, dalam menghadapi gerakan separatis di Papua tidak selalu dilakukan melalui operasi pertempuran, namun bisa dilakukan dengan operasi non-tempur.

"Dalam operasi di Papua, kita melaksanakan dua operasi, yakni operasi kinetik (operasi tempur) dan operasi non-kinetik (operasi non-tempur)," kata Hadi Tjahjanto  di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat, 8 Maret 2019.

loading...

Operasi non-tempur, kata Hadi, bisa dilakukan dengan merebut hati rakyat Papua agar tidak melakukan tindakan yang mengancam kedaulatan negara. Misalnya, ketika TNI datang ke suatu wilayah di Papua, masyarakat merasa nyaman dan tenang dengan keberadaan prajurit TNI. "Rasa aman dan nyaman ini akan menjadi virus kepada mereka semua yang memiliki niat untuk memberontak," katanya.

Menurut Panglima, operasi non-tempur ini bisa dilakukan dengan kegiatan bakti sosial, kegiatan kesehatan, penyuluhan pertanian dan lainnya. Namun demikian, TNI tetap menyiapkan operasi kinetik bila langkah itu memang benar-benar diperlukan.

Hadi tidak membantah jiksa saat ini masih muncul gangguan-gangguan kecil dalam upaya pembangunan infrastruktur di Papua. Untuk itu TNI memiliki kewajiban membantu mengamankan pembangunan Trans-Papua.

Upaya yang dilakukan oleh TNI itu tidak terlepas dari kebijakan dan keputusan negara. Selain itu TNI juga memiliki tugas pokok Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sesuai dalam UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI.

loading...

Infrastruktur yang dibangun di wilayah Papua membutuhkan pengerjaan khusus, sehingga Presiden Joko Widodo meminta TNI untuk membantu proses pembangunan di sana. "TNI memiliki kemampuan untuk mengamankan dan memiliki kemampuan untuk membangun infrastruktur, karena TNI memiliki batalion zeni konstruksi dan zeni tempur," ujar Hadi.

TNI telah kehilangan tiga prajurit yang tengah menjalankan tugas pengamanan pembangunan infrastruktur Trans Papua Wamena-Mumugu pada 7 Maret 2019.  Saat itu TNI diserang oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). "Hal ini sebagai bukti masih ada gangguan di Papua, tapi gangguannya relatif kecil," kata Hadi.

Hingga saat ini TNI bersama kepolisian tengah mengejar kelompok bersenjat tersebut. Namun medan yang berat di Papua membuat tugas TNI dan kepolisian itu tidak mudah. "Kami optimistis TNI dapat menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI," kata Panglima TNI menegaskan.

3 Anggota TNI Gugur Ditembak KKSB Papua, Pangdam: Kita Tak akan Pernah Mundur!

OPERAIND- Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Yosua Pandit Sembiring, menegaskan pihaknya tak akan mundur meski anggotanya gugur ditembak oleh Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB), di Nduga Papua. TNI tetap akan memburu KKSB hingga ke pelosok Papua.

"TNI akan terus mem-back up Polri dalam upaya penegakan hukum terhadap aksi-aksi kelompok bersenjata yang meresahkan masyarakat Papua. Kami tidak pernah dan tidak akan pernah mundur selangkah pun dalam menghadapi KKSB.

loading...

Meskipun beberapa prajurit TNI-Polri telah gugur dalam tugas, namun kami tetap berkomitmen untuk melindungi warga masyarakat Papua dari teror yang dilakukan KKSB, " tegas Yosua, dalam keterangannya kepada detikcom, Kamis (7/3/2019).

Pangdam Yosua mengatakan bahwa ke-3 prajurit TNI tersebut telah gugur demi menjalankan tugas mulia untuk menegakkan kedaulatan bangsa. Baginya, ketiga prajurit itu ialah pahlawan.

"Mereka adalah pahlawan kusuma bangsa yang telah rela mengorbankan nyawanya demi menghadirkan rasa aman bagi masyarakat Papua," tegasnya.

Namun demikian, Yosua menegaskan TNI tidak akan berhenti untuk mengamankan dan membantu pemerintah untuk membangun kabupaten Nduga.

loading...

Dia dan Kodam XVII/Cenderawasih menyampaikan bela sungkawa sedalam-dalamnya atas gugurnya 3 prajurit terbaik bangsa.

"Kejadian ini juga sekaligus membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata lah yang selama ini menjadi beban bagi masyarakat Papua. Mereka tidak segan membunuh aparat dan warga sipil yang tidak mendukung mereka," ucap Yosua.

MIRIS!! Projo Minta Polisi Bebaskan Robertus Robet, Kalau Tidak...

Foto: Robertus Robet dengan cara melantunkan lagu yang menghina TNI/798798/di99

OPERAIND- Kritik atas penangkapan dan penetapan tersangka terhadap aktivis yang juga dosen UNJ, Robertus Robet, terus berdatangan. Kini kritik datang dari ormas Projo.

DPP Projo menyesalkan penangkapan dosen UNJ, Robertus Robet, oleh Mabes Polri dalam kasus dugaan pelanggaran UU ITE. Projo berpendapat bahwa apa yang dilakukan Robertus Robet dalam aksi Kamisan adalah bentuk kebebasan mengekspresikan kekhawatiran militerisme hidup lagi di Indonesia.

loading...

Projo menilai kegelisahan itu muncul karena isu kebijakan menempatkan personel militer aktif pada jabatan-jabatan sipil di lembaga pemerintah merupakan langkah mundur dari Reformasi 1998.

"Bisa mengancam proses demokratisasi yang sedang tumbuh dan berkembang. Kekhawatiran itu adalah hal wajar, terutama bagi pejuang demokrasi. Demokrasi menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi. Itu dijamin UUD 1945," kata Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi kepada wartawan, Kamis (7/3/2019).

Budi Arie menyebut Presiden Joko Widodo selama ini terus memperjuangkan kebebasan berekspresi. Dia menolak anggapan Jokowi atau pemerintah Jokowi antidemokrasi, termasuk terkait masalah yang menimpa Robet.

"Projo meminta dengan sangat Mabes Polri agar melepaskan atau membebaskan Robet. Pemeriksaan atau permintaan klarifikasi tidak harus diawali dengan penangkapan, kecuali ada tindakan yang tidak kooperatif dari yang bersangkutan," papar Budi Arie.

Budi Arie berpendapat tidak semua permasalahan dan perbedaan pendapat harus diselesaikan lewat jalur hukum. Masih ada upaya lain, seperti diskusi, sosialisasi, mediasi, dan lain sebagainya.

loading...

"Bangsa ini memerlukan pendekatan dialogis untuk menyelesaikan banyak masalah. Musyawarah adalah salah satu intisari kehidupan masyarakat kita," kata Budi Arie.

Sebelumnya diberitakan, Robertus Robet ditetapkan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian. Robet diduga melakukan penghinaan terhadap TNI ketika mempelesetkan mars ABRI saat aksi Kamisan di depan Istana.




Robet diduga melanggar Pasal 45 A ayat (2) jo 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 207 KUHP terkait tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dana tau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), dan/atau berita bohong (hoax), dan/atau penghinaan terhadap penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia.

Sumber: Detiknews

PSI Tolak Penangkapan Robertus Robet si Penghina TNI

OPERAIND,- DOSEN Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Robertus Robet ditangkap pada Rabu (6/3) malam terkait orasinya pada acara Kamisan pada 28 Februari 2019. Dia diduga melanggar UU ITE terkait nyanyian yang dilantunkannya pada acara tersebut yang menyinggung instansi ABRI, sekarang TNI.

Menanggapi hal tersebut, Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia angkat bicara dengan menyatakan sikap menolak penangkapan Robertus Robet.

loading...

"Kami meminta aparat kepolisian untuk segera membebaskannya dari segala tuduhan pidana. Apa yang disampaikannya adalah ekspresi kebebasan berpendapat yang dijamin UUD 1945 pasal 28 dan negara khususnya Kepolisian wajib menjaga itu," ungkap Juru Bicara PSI Surya Tjandra dalam keterangan resminya, Jakarta, Kamis (7/3).

Terlepas dari lagu yang dinyanyikannya tersebut, Robertus Robet, kata, Surya, sesungguhnya hanya menyampaikan kritik terkait gagasan beberapa kalangan untuk menempatkan kembali militer ke dalam posisi sipil, yang mengingatkan kembali pada apa yang dulu dikenal dengan 'dwi fungsi ABRI' saat tentara bisa terlibat dalam fungsi sosial politik selain keamanan.

"Dwi fungsi ABRI adalah masa lalu yang tidak boleh kembali lagi di era demokrasi, saat proses dialog dan perdebatan serta argumentasi menjadi pedoman bersama di dalam bernegara, bukan melulu kekuatan apalagi kekuatan bersenjata," terangnya.

loading...

Lalu, Surya juga mengatakan meminta semua pihak untuk bisa saling menjaga diri dan meneruskan dialog yang sudah terbangun. Robertus Robet sendiri sudah meminta maaf secara terbuka untuk hal ini.

"Sudah sepatutnya kepolisian dan pelapor menerimanya sebagai sebuah bentuk niat baik mencari solusi secara bermartabat," tandasnya..Selanjutnya

Polisi: Usai Diperiksa, Terduga Penghina TNI Robertus Robet Akan Dipulangkan

Robertus Robet (baju biru) saat diamankan polisi. (Foto: Dok. Istimewa)

OPERAIND,- Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang juga aktivis HAM, Robertus Robet, tengah diperiksa polisi terkait kasus dugaan penghinaan terhadap TNI. Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo, mengatakan, Robertus akan dipulangkan usai diperiksa.

“Selesai diperiksa akan dipulangkan, karena ancaman hukuman (penjara) di bawah 2 tahun,” ucap Dedi ketika dihubungi, Kamis (7/3). Robertus disangkakan Pasal 45 A ayat 2 Jo 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 207 KUHP.

loading...

Namun, Dedi belum memastikan apakah proses pemeriksaan Robet telah selesai dilakukan atau belum. Robet ditangkap dan diperiksa sejak pukul 00.30 WIB.

Robet diduga menghina TNI saat orasi di Monas pada acara Kamisan, 28 Februari. Robet menyanyikan lagu yang populer di kalangan aktivis 1998, namun isinya dianggap menghina TNI.




“Dugaan tindak pidana menyebarkan informasi yang ditunjukan untuk meninbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dana tau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), dan berita bohong, penghinaan terhadap penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia,” ucap Dedi..Selanjutnya

loading...

Melirik Kecanggihan Helikopter TNI AL Yang Baru, Batas Kemampuan Menghancurkan Kapal Selam Musuh

OPERAIND,- TNI baru saja menerima lima unit Helikopter Anti Kapal Selam (AKS) AS565 MBe Panther dari PT. Dirgantara Indonesia. Hadirnya helikopter tersebut semakin memperkuat TNI AL untuk melakukan pengamanan di wilayah Republik Indonesia.

Helikopter AKS AS565 MBe Panther dilengkapi dengan kemampuan yang luar biasa terlebih dapat mendeteksi keberadaan kapal selam milik musuh. Berikut ini kemampuan Helikopter AS565 MBe Panther Anti Kapal Selam milik TNI AL:

loading...

1. Dilengkapi Torpedo

Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan menjelaskan bahwa keunggulan Heli AKS dapat mendeteksi kapal selam musuh atau objek dibawah laut dengan menggunakan dipping sonar dan dilengkapi torpedo.

Torpedo adalah senjata yang ditembakkan di atas atau di bawah permukaan laut dan kemudian meluncur di bawah permukaan laut dan dirancang untuk meledak pada kontak atau pada jarak tertentu dengan target.

Jenis torpedo yang dapat dibawa adalah MK46 dan ranjau CAPTOR yang menggunakan sensor khusus yang akan melepaskan torpedo ketika mendeteksi musuh dan torpedo jenis A.244. Helikopter ini juga memiliki stabilitas baik untuk mendarat di atas kapal perang.

2. Mendeteksi Keberadaan Musuh lebih Luas

Helikopter AS565 MBe Panther memiliki daya jangkau untuk mendeteksi keberadaan kapal selam musuh lebih luas. Sebab, helikopter ini memiliki dipping sonar L-3 Ocean Systems DS-100 Helicopter Long-Range Active Sonar (HELRAS).

loading...

HELRAS menggunakan frekuensi rendah dengan resolusi tinggi pada sistem Doppler dan rentang gelombang panjang untuk mendeteksi keberadaan kapal selam dari jarak jauh, khususnya dengan perangkat DS-100 yang dirancang ideal untuk melakukan redetection, melokalisir sasaran, dan melancarkan serangan torpedo di perairan dalam dan dangkal.

3. Bisa Terbang dalam Kondisi Apapun

Helikopter AS565 Panther disokong dua mesin turboshaft Turbomeca Arriel 2C. Masing-masing mesin punya kekuatan 635 kW. Dengan mesin ini, Panther memiliki performa yang dapat diandalkan dalam kondisi apa pun, termasuk panas dan di ketinggian.

Kendali mesin digital dengan otoritas penuh memungkinkan starter mesin secara otomatis dan menjamin operasional mesin sesuai batas akselerasi, torque dan suhu. Panther dapat melakukan hovering hingga ketinggian 2.600 meter, bicara tentang kecepatan, Panther dapat melesat hingga 285 km per jam.

4. Sangat Ringan

Helikopter AS565 sangat ringan karena mempunyai bobot maksimum saat take off hanya 4,3 ton. Bodi helikopter merupakan kombinasi glass fibre yang diperkuat Nomex untuk menambah daya tahan dan sekaligus mengurangi berat helikopter.

Nomex juga dikenal sebagai bahan tahan api. Rotorhead dengan empat bilah baling-baling utama menggunakan bahan serat gelas Starflex. Posisi pilot juga ditingkatkan keamanannya dengan kursi yang dapat menahan tekanan gravitasi hingga 20 g.