Berita Terkini

Minggu, 17 Maret 2019

Warga Jateng Sudah Tak Punya Stok Beras Lagi Untuk Dimasak, Ganjar Pranowo Anjurkan "Rakyat Miskin" Makan Tiwul Aja

OPERAIND- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menanggapi ringan warga Kabupaten Banyumas yang mengonsumsi tiwul karena tak memiliki stok beras akibat kemarau panjang.

Hujan yang tak turun sejak sejak dua bulan lalu, menyebabkan warga Dusun Wanarata, Desa Kalitapen, Kecamatan Purwojati, Banyumas, kesulitan bahan pangan.

"Enggak apa-apa makan tiwul, itu boleh, malah saya anjurkan. Kalau enggak ada beras makanlah tiwul, makanlah umbi-umbian yang kita miliki, dan itu bagian dari diversifikasi pangan," kata Ganjar di sela menghadiri kegiatan Dies Natalis ke-36 Politeknik Negeri Semarang (Polines), Senin (6/8/2018).

Menurutnya, masyarakat bisa mengonsumsi segala potensi di daerah masing-masing jika tak bisa menanam padi akibat kemarau panjang. Apalagi, saat ini sudah banyak inovasi dan kreasi makanan tradisional sehingga memiliki cita rasa yang tak kalah dari kuliner masa kini.

"Yang tidak boleh kalau tidak makan. Kalau tidak makan lapor saya. Tiwul itu enak. Sekarang tiwul rasanya enak-enak.

Yang di (daerah) situ silakan digunakan (konsumsi) jangan hanya makan beras saja. Kecuali maaf ya, kalau makannya nasi aking. Itu silakan lapor ke saya, kita siapkan droping, bantuan-bantuan (makanan)," katanya.

Sebelumnya, beredar informasi warga Dusun Wanarata, mengonsumsi tiwul atau oyek untuk menyiasati kondisi kesulitan pangan saat ini.

Jumlah warga yang tinggal di dusun tersebut sebanyak 450 kepala keluarga atau 2.000 jiwa. Dari jumlah itu, lebih dari separuh merupakan warga miskin yang mengandalkan pertanian tadah hujan sebagai mata pencaharian.

Sumber: https://daerah.sindonews.com/read/1328216/22/warga-tak-punya-stok-beras-ganjar-pranowo-anjurkan-makan-tiwul-1533562019

Sabtu, 16 Maret 2019

Jokowi: Apapun Itu, Dari Dulu Romy Sudah Menjadi Musuh Kita

OPERAIND- Penetapan tersangka yang dilakukan KPK terhadap Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy mendapat tanggapan dari Calon Presiden Petahana Joko Widodo.

Jokowi mengaku prihatin dengan apa yang menimpa politisi yang akrab disapa Romi tersebut.

“Apapun, Romy adalah kawan kita. Sudah lama, dan ikut dalam koalisi indonesia kerja. Kita sangat sedih dan prihatin,” ujarnya di Hotel Cambridge, Medan, Sabtu (16/3).

Meski demikian, Jokowi meminta setiap pihak untuk menghormati proses hukum yang dijalankan KPK. “Kita menghormati keputusan yang ditetapkan oleh KPK dan seluruh proses hukum yang ada,” imbuhnya.

Jokowi meyakini, status Romi sebagai tersangka tidak akan berdampak jauh terhadap soliditas Tim Kampanye Nasional (TKN).

“Saya kira konsolidasi kita dengan partai-partai tidak masalah. Tidak memengaruhi elektabilitas,” tuturnya.

Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan, TKN akan tetap tetap solid dan bekerja seperti biasa. “Pekerjaan pekerjaan politik terus dilakukan,” tandasnya.

Seperti diketahui, KPK telah mengumumkan status Romi sebagai tersangka kasus jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama. Penetapan tersangka itu dilakukan sehari setelah dia dicokok penyidik KPK dalam operasi tangkap tangan di Jawa Timur.

Mahkamah Konstitusi (MK) Mengizinkan Jokowi Menggunakan Fasilitas Negara Saat Kampanye, "Khan Dia Presiden, Bukan Tukang Kuda"

Jakarta, OPERAIND,- Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan yang diajukan sekelompok mahasiwa mengenai aturan kampanye pemilu.

Dalam putusan Nomor 10/PUU-XVII/2019, MK menegaskan presiden tidak perlu cuti kampanye saat mengikuti pilpres sebagaiamana tertuang dalam Pasal 299 Ayat I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

MK berpendapat Pasal 299 ayat 1 UU Pemilu secara tegas menjamin bahwa sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, hak presiden dan/atau wakil presiden petahana untuk melaksanakan kampanye sama sekali tidak dikurangi jika hendak mencalonkan diri kembali sebagai presiden dan/atau wakil presiden.

"Justru akan menjadi bertentangan dengan semangat Pemilu (dan dengan demikian bertentangan dengan UUD 1945) jika Presiden dan/atauWakil Presiden petahana yang hendak mencalonkan diri kembali sebagai Presiden dan Wakil Presiden (sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 7 UUD 1945) tidak diberi hak untuk melaksanakan kampanye," kata Majelis Hakim yang dipimpin Anwar Usman, di Gedung MK, Jakarta, Rabu (13/3/2019) seperti dikutip dari website resmi MK.

Menurut MK, jika hal itu dilakukan berarti akan terjadi perlakuan berbeda terhadap calon presiden dan wakil presiden petahana dengan calon presiden dan wakil presiden lainnya untuk hal atau kedudukan yang sama, yaitu sama-sama pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pemilu.

"Persoalan apakah hak itu akan digunakan atau tidak, hal itu sepenuhnya berada di tangan yang bersangkutan," kata hakim MK.

Kendati demikian MK menilai perlu ada pembatasan bagi capres/cawapres petahana dalam kedudukannya sebagai petahana agar dalam melaksanakan haknya untuk berkampanye tidak menyalahgunakan kedudukannya sebagai petahana.

"Pembatasan tersebut, baik dalam bentuk kewajiban untuk memperhatikan keberlangsungan tugasnya sebagai penyelenggara negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 300 dan Pasal 301 UU Pemilu, maupun dalam bentuk larangan penggunaan fasilitas negara," kata MK.

Permohonan gugatan diajukan oleh enam mahasiswa Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafiiyah pada 17 Januari 2019. Mereka menggugat Pasal 299 ayat 1 UU 7/20197 yang menyatakan Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye.

Pada sisi lain, menurut pemohon, terdapat ketentuan yang mengharuskan/mewajibkan calon presiden petahana untuk memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara.

Menurut pemohon, Jokowi sebagai “calon presiden petahana” memiliki agenda kerja yang sangat padat, bahkan juga harus bekerja di hari libur atau tanggal “merah”, padahal Jokowi juga harus mengambil hak kampanye dalam Pilpres 2019.

Kaitannya dengan para Pemohon adalah bahwa para pemohon juga ingin mengikuti kampanye Pilpres 2019 untuk mengetahui visi-misi pasangan calon presiden-wakil presiden Jokowi-Maruf Amin..Selanjutnya

KPK Anjurkan Hukuman Mati untuk Koruptor Diterapkan di Indonesia, Setujukah Anda??

Ilustrasi Hukuman Mati Bagi Pelaku Koruptor. (foto: Aqis/Bla)

OPERAIND,- Group Head Direktorat Gratifikasi KPK, Agus Priyanto, mengungkapkan tiga alasan mengapa tindak pidana korupsi tak kunjung berhenti di Indonesia. Hal itu menjadi ironi karena banyaknya koruptor yang sudah tertangkap rupanya tidak memberikan efek jera.

"Saya ambil satu teori, yaitu fraud triangle. Segitiga ini menghubungan antara kesempatan, tekanan, dan rasionalisasi atau pembenaran," kata Agus saat mengisi FGD dan Sosialisasi terkait pencegahan tindak pungutan liar di lingkungan Kemenkumham, Surabaya, Selasa (2/10).

Korupsi memang sebuah momok bagi sebuah negara. Uang yang seharusnya digunakan untuk hal berguna, malah habis di kantong orang-orang yang rakus. Alhasil negara harus mengalami kerugian luar biasa. Saking kesalnya dengan korupsi ini, bahkan beberapa negara terpaksa memberikan hukuman mati bagi pelakunya, dan ternyata itu terbukti efektif.

Baca juga: Merasa Difitnah Atas OTT KPK, Romi Akan Bawa Kasusnya Ke Mahkamah Internasional

Pertanyaannya, bagaimana kalau hukuman seperti itu diterapkan di Indonesia? Mengingat negeri ini masih masuk 40 besar negara dengan jumlah korupsi terbanyak.

Apakah akan masih efektif atau tidak? Berikut ilustrasinya jika hal itu diterapkan di Indonesia.

Pertentangan dari para aktivis HAM
Hukuman mati memang dinilai tidak manusiawi oleh beberapa orang. Dan sampai sekarang masih menjadi perdebatan di Indonesia. Apalagi kalau terdakwa adalah seorang warga Indonesia asli, sejahat apapun orang itu pastinya juga akan selalu ada yang akan membela. Akan ada pertentangan besar, antara tega dan tidak.

Memang pada dasarnya menghilangkan nyawa seseorang secara sengaja lewat hukuman adalah hal yang bertentangan dengan nurani dan HAM. Tapi, kalau mengingat korupsi yang dilakukan, itu sebenarnya tak jauh beda dari membunuh juga. Bayangkan saja, ketika uang yang sedianya bakal digunakan untuk membantu rakyat yang antara hidup dan mati malah disikat. Ini tak ada bedanya kan dengan membunuh?

Baca juga: Heboh Pengakuan Puyono Yang Menyebutkan Romi OTT KPK Saat Cari Dana untuk Jokowi

Bahkan para anggota dewan pun menentang
Negara Indonesia sangat dikenal dengan sistem demokrasinya yang tinggi, sehingga dalam membuat keputusan apapun harus menurut persetujuan banyak orang term..Selanjutnya

Dapat Dukungan Dari Para Habib, Ma'ruf Amin Sebut Kemenangan Sudah Didepan Mata, "Kita Hanya Menunggu Pelantikan"

OPERAIND,- Jelang debat cawapres Minggu (17/3) besok, cawapres 02, KH Ma'ruf Amin menerima kunjungan para habaib dari Jawa Timur. Mereka antara lain Habib Ahmad bin Hadun Al Muhdar, Habib Husein bin Ali Al Muhdar, Habib Ali Ahmadali serta keluarga habaib dari Jawa Timur.

Mereka datang untuk mendoakan dan memberikan dukungan kepada Ma'ruf Amin agar memenangkan Pilpres 2019. Dukungan itu disambut Ma'ruf Amin dengan rasa syukur dan terima kasih.

Menurutnya, dukungan para habaib dari Jawa Timur itu akan menambah kekuatan pasangan Jokowi-KH Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.

Tak cuma itu, Ma'ruf Amin juga menyatakan dirinya sudah siap untuk menghadapi debat cawapres besok malam.

"Saya sudah cukup membekali diri. Siap untuk berdebat besok malam nanti," kata Ma'ruf Amin di kediamannya, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (16/3).

Sementara itu, Habib Husein bin Ali Al Muhdar mengatakan Jokowi-Ma'ruf adalah pasangan ideal. Sebab, Jokowi dikenal sebagai pemimpin bersih dan Ma'ruf sebagai pengayom umat.

"Kami selalu berdoa agar beliau diberi kemudahan untuk memenangkan Pilpres dan menjalankan amanah sebagai Wapres nanti," katanya.

Dia juga menyebut pemerintah saat ini getol membela Palestina. Di antara negara-negara mayoritas muslim di dunia, menurutnya Indonesia kini tampil yang terdepan dalam membela Palestina dari penjajahan Palestina..Selanjutnya

Data Terkini Penembakan di Masjid Al Noor Selandia Baru, KBRI Catat Korban WNI jadi 8 Orang

OPERAIND,- Kementerian Luar Negeri RI, melalui informasi yang dihimpun oleh KBRI Wellington, menyatakan bahwa untuk sementara, ada delapan WNI yang terdampak kasus penembakan Selandia Baru di masjid di Christchurch pada Jumat 15 Maret 2019. Laporan itu memperbarui kabar mengenai jumlah WNI yang terdampak, yang sebelumnya disebut hanya berjumlah enam orang.

Dari total delapan, enam WNI terdampak di Masjid Al Noor, namun satu di antaranya hingga saat ini masih hilang kontak dengan pihak kedutaan. Sementara dua lainnya terdampak di Masjid Linwood (Linwood Islamic Centre), diketahui terluka namun tengah mendapat perawatan medis. Kedua TKP berada di area kota Christchurch.

"Dari 6 (enam) WNI yang diketahui berada di Masjid Al Noor pada saat kejadian penembakan hari ini, 5 (lima) orang telah melaporkan ke KBRI Wellington dalam keadaan sehat dan selamat," jelas KBRI Wellington dalam pernyataan yang diterima Liputan6.com, Jumat (15/3).

"Sementara 1 (satu) orang atas nama Muhammad Abdul Hamid masih belum diketahui keberadaannya," lanjut pernyataan itu.

Sementara dari Masjid Linwood, KBRI Wellington menerima kabar bahwa terdapat 2 (dua) WNI (seorang ayah dan anaknya) yang tertembak. "Kondisi sang ayah atas nama Zulfirman Syah masih kritis dan dirawat di ICU RS Christchurch Public Hospital. Sementara anaknya dalam keadaan yang lebih stabil," lanjut KBRI.

Staf KBRI, Adek Triana Yudhaswari mengatakan kepada Liputan6.com pada Jumat sore WIB bahwa data itu masih bersifat sementara. "Semoga tidak bertambah," jelas Adek melalui pesan singkat.

Dia juga menjelaskan bahwa hari ini pihak kedutaan belum bisa menjangkau Christchurch karena otoritas menutup bandara setempat pasca-kejadian penembakan di masjid Selandia Baru.

"Bandara di Christchurch setelah kejadian (penembakan) ditutup. Besok pak Dubes (RI untuk Selandia Baru, Tantowi Yahya) dan staf akan kesana," jelasnya.

Pelaku yang bernama Brenton Tarrant diketahui berpemahaman "ekstremis sayap kanan" namun tidak masuk dalam daftar teroris pemerintah Selandia Baru. Setidaknya 49 orang tewas dan puluhan lainnya terluka dalam insiden penembakan Selandia Baru di Masjid Al Noor dan Masjid Linwood, yang disebut oleh Perdana Menteri Jacinda Ardern sebagai salah insiden terkelam dalam sejarah Negeri Kiwi.

Komunitas Pemusik dan Fotografer se-Daerah Solo Deklarasi Dukung Jokowi-Ma'ruf

SOLO, OPERAIND,- Menjelang Pilpres 2019, dukungan terus mengalir untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden Jokowi-Ma'ruf. Dukungan untuk pasangan nomor urut 01 tersebut datang dari ratusan pemusik dan fotografer di Kota Solo dan sekitarnya.

Deklarasi dikemas dalam acara bertajuk Pemusik Ber#01 untuk Joko Widodo (Jokowi) di bekas pabrik gula De Tjolomadoe, Jalan Adi Sucipto, Kecamatan Colomadu, Karanganyar, Sabtu (16/3) petang. Acara tersebut juga dihadiri ribuan relawan Komunitas Sahabat Jokowi (KSJ) dan Komunitas Srikandi Indonesia (KSI).

Ketua Umum KSJ, Sudiro Agung mengatakan acara tersebut menampilkan banyak pemusik dan pelaku seni. Di antaranya Outplain, Solo Blues Community, The Frame, Lastcarbeats, Smoothies, Exsas, Kidung Riang dan 1910 Band (tribute to Iwan Fals).

Menurut dia, kegiatan tersebut tidak hanya menampilkan pentas musik dari grup band. Ada juga lomba foto model dengan atribut #01. Kemudian deklarasi dan penandatangan dan harapan untuk Pilpres 2019. Kegiatan tersebut juga dimaksudkan sebagai bentuk kado untuk Jokowi-Ma'ruf agar kembali masuk istana.

"Kami akan sampaikan kepada khalayak ramai jangan lupa tanggal 17 April harus mencoblos, harus kita gunakan hak pilih kita. Untuk menentukan masa depan bangsa dan negara yang lebih baik lagi, yang lebih hebat lagi. Lewat seni dan musik, kami ajak masyarakat bersatu, kita galang kekuatan, kita bergandengan tangan untuk memenangkan pasangan Jokowi- Ma'ruf Amin," katanya.

Salah satu fotografer, Puguh Rata Widura mengatakan komunitas fotografer sepakat untuk melawan hoaks melalui kreatifitas.

"Foto bisa menjadi media melawan hoaks. Melalui foto, orang akan lebih menghargai karya orang lain. Fotografer bisa menggaungkan antihoaks melalui foto seperti human interest dan hasil konstruksi pembangunan yang telah dilakukan," jelasnya. (merdeka/dil)